alexametrics
23 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Jember Tak Butuh Perda Sampah?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki peraturan daerah (perda) terkait sampah atau lingkungan hidup. Akibatnya, pemerintah belum bisa secara tegas menyikapi masih maraknya oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Para oknum bahkan yang sampai mencemari lingkungan.

Sementara itu, Jember sudah tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain yang sudah memiliki perda itu. “Terus terang, Jember memang belum memiliki perda sampah atau lingkungan hidup,” ungkap Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember Eko Heru Sunarso.

Dia menerangkan bahwa pihaknya masih mengajukan adanya perda. Namun, yang bisa teragendakan saat ini adalah perda lingkungan, bukan perda sampah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sejatinya, lanjut Heru, dua hal itu tak bisa dipisahkan. Tapi, yang baru bisa dianggarkan adalah perda lingkungan hidup. Meski begitu, dia menyatakan bahwa pihaknya juga bakal terus mengupayakan supaya perda sampah juga terealisasi. “Kenapa baru perda lingkungan hidup? Soalnya itu yang sudah terkoneksi dengan provinsi,” lanjutnya.

Lalu, seberapa pentingkah perda sampah dan lingkungan hidup itu untuk Jember? Leader World Cleanup Day Indonesia (WCDI) Jember Parmuji justru mengutarakan pendapat yang berlawanan. “Jember tak butuh perda sampah,” tegasnya.

Namun, bukan tanpa alasan dia mengungkapkan hal itu. Menurut dia, wacana terkait dengan pengadaan sampah itu meluap ke permukaan sudah sejak lama. Namun, belum juga terealisasi. “Kalau ditanya butuh, ya jelas butuh. Tapi, kalau belum juga terealisasi, kan berarti nggak butuh,” terang warga Desa Suci, Kecamatan Panti, itu.

Padahal sudah ada peraturan pemerintah, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bahkan peraturan provinsi terkait dengan sampah. Namun, Jember menghilang dari keberadaan pengadaan perda.

Pria yang akrab disapa Jimmi tersebut menuturkan bahwa sebenarnya Jember sering mengadakan Jumat bersih. Artinya, ada kegiatan bersih-bersih setiap Jumat di desa-desa. Namun, dia menegaskan bahwa mereka malah memunculkan masalah baru. “Bersih-bersih, lalu dibuang ke mana? Ke sungai. Kan sama saja,” tuturnya. Belum lagi, jika ada yang memilih untuk membakar sampah.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki peraturan daerah (perda) terkait sampah atau lingkungan hidup. Akibatnya, pemerintah belum bisa secara tegas menyikapi masih maraknya oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Para oknum bahkan yang sampai mencemari lingkungan.

Sementara itu, Jember sudah tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain yang sudah memiliki perda itu. “Terus terang, Jember memang belum memiliki perda sampah atau lingkungan hidup,” ungkap Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember Eko Heru Sunarso.

Dia menerangkan bahwa pihaknya masih mengajukan adanya perda. Namun, yang bisa teragendakan saat ini adalah perda lingkungan, bukan perda sampah.

Sejatinya, lanjut Heru, dua hal itu tak bisa dipisahkan. Tapi, yang baru bisa dianggarkan adalah perda lingkungan hidup. Meski begitu, dia menyatakan bahwa pihaknya juga bakal terus mengupayakan supaya perda sampah juga terealisasi. “Kenapa baru perda lingkungan hidup? Soalnya itu yang sudah terkoneksi dengan provinsi,” lanjutnya.

Lalu, seberapa pentingkah perda sampah dan lingkungan hidup itu untuk Jember? Leader World Cleanup Day Indonesia (WCDI) Jember Parmuji justru mengutarakan pendapat yang berlawanan. “Jember tak butuh perda sampah,” tegasnya.

Namun, bukan tanpa alasan dia mengungkapkan hal itu. Menurut dia, wacana terkait dengan pengadaan sampah itu meluap ke permukaan sudah sejak lama. Namun, belum juga terealisasi. “Kalau ditanya butuh, ya jelas butuh. Tapi, kalau belum juga terealisasi, kan berarti nggak butuh,” terang warga Desa Suci, Kecamatan Panti, itu.

Padahal sudah ada peraturan pemerintah, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bahkan peraturan provinsi terkait dengan sampah. Namun, Jember menghilang dari keberadaan pengadaan perda.

Pria yang akrab disapa Jimmi tersebut menuturkan bahwa sebenarnya Jember sering mengadakan Jumat bersih. Artinya, ada kegiatan bersih-bersih setiap Jumat di desa-desa. Namun, dia menegaskan bahwa mereka malah memunculkan masalah baru. “Bersih-bersih, lalu dibuang ke mana? Ke sungai. Kan sama saja,” tuturnya. Belum lagi, jika ada yang memilih untuk membakar sampah.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki peraturan daerah (perda) terkait sampah atau lingkungan hidup. Akibatnya, pemerintah belum bisa secara tegas menyikapi masih maraknya oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Para oknum bahkan yang sampai mencemari lingkungan.

Sementara itu, Jember sudah tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain yang sudah memiliki perda itu. “Terus terang, Jember memang belum memiliki perda sampah atau lingkungan hidup,” ungkap Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember Eko Heru Sunarso.

Dia menerangkan bahwa pihaknya masih mengajukan adanya perda. Namun, yang bisa teragendakan saat ini adalah perda lingkungan, bukan perda sampah.

Sejatinya, lanjut Heru, dua hal itu tak bisa dipisahkan. Tapi, yang baru bisa dianggarkan adalah perda lingkungan hidup. Meski begitu, dia menyatakan bahwa pihaknya juga bakal terus mengupayakan supaya perda sampah juga terealisasi. “Kenapa baru perda lingkungan hidup? Soalnya itu yang sudah terkoneksi dengan provinsi,” lanjutnya.

Lalu, seberapa pentingkah perda sampah dan lingkungan hidup itu untuk Jember? Leader World Cleanup Day Indonesia (WCDI) Jember Parmuji justru mengutarakan pendapat yang berlawanan. “Jember tak butuh perda sampah,” tegasnya.

Namun, bukan tanpa alasan dia mengungkapkan hal itu. Menurut dia, wacana terkait dengan pengadaan sampah itu meluap ke permukaan sudah sejak lama. Namun, belum juga terealisasi. “Kalau ditanya butuh, ya jelas butuh. Tapi, kalau belum juga terealisasi, kan berarti nggak butuh,” terang warga Desa Suci, Kecamatan Panti, itu.

Padahal sudah ada peraturan pemerintah, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bahkan peraturan provinsi terkait dengan sampah. Namun, Jember menghilang dari keberadaan pengadaan perda.

Pria yang akrab disapa Jimmi tersebut menuturkan bahwa sebenarnya Jember sering mengadakan Jumat bersih. Artinya, ada kegiatan bersih-bersih setiap Jumat di desa-desa. Namun, dia menegaskan bahwa mereka malah memunculkan masalah baru. “Bersih-bersih, lalu dibuang ke mana? Ke sungai. Kan sama saja,” tuturnya. Belum lagi, jika ada yang memilih untuk membakar sampah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/