alexametrics
21.3 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Perbaikan Infrastruktur Jadi Sorotan

Proyek Jalan Rp 664 M, Kontraktor Kecil Tak Kebagian

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika program ‘paling’ prioritas di Kabupaten Jember yakni pembangunan infrastruktur jalan. Dana yang dipersiapkan pun tak tanggung-tanggung. Mencapai Rp 664,8 miliar untuk melakukan pembangunan jalan sepanjang 1.080 kilometer. Rencana itu tertuang dalam APBD yang telah disepakati eksekutif dan legislatif.

Rencana pembangunan jalan dengan sistem multiyears atau tahun jamak ini menjadi salah satu sorotan fraksi PDIP. Partai ini memandang ada hal ganjil pada proyek tersebut, meski telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif.

Adanya proyek senilai Rp 664,8 miliar itu nantinya akan menjadi salah satu fokus pengawasan PDIP. Sebab, megaproyek tersebut hanya akan bisa dilaksanakan oleh kontraktor kelas kakap. “Dari nilai proyek sebesar itu, pengerjaannya hanya dijadikan 30 paket. Ini artinya, kontraktor kecil tidak akan kebagian,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pria yang akrab disapa Ipung itu menyebut, jika proyek hanya menjadi 30 paket, maka nilai rata-rata setiap paket mencapai Rp 22,1 miliar. “Kenapa paketnya tidak dijadikan ratusan paket agar kontraktor kecil juga bisa bekerja,” paparnya.

Hal itu yang membuat Fraksi PDIP menilai ada siasat, agar nantinya hanya perusahaan kelas kakap yang bisa mengerjakan. “Kami fraksi PDIP bukan menolak program perbaikan jalan. Kami hanya heran, mengapa proyek itu hanya dijadikan 30 paket. Sementara, di Jember ada banyak rekanan,” ulasnya.

Ipung menyebut, besarnya paket yang menjadikan proyek dibuat multiyears. Padahal dalam melaksanakan proyek tahun jamak perlu ada izin dari Menteri Keuangan. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/ 2020 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak sudah jelas. Harus ada izin terlebih dahulu,” ulasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika program ‘paling’ prioritas di Kabupaten Jember yakni pembangunan infrastruktur jalan. Dana yang dipersiapkan pun tak tanggung-tanggung. Mencapai Rp 664,8 miliar untuk melakukan pembangunan jalan sepanjang 1.080 kilometer. Rencana itu tertuang dalam APBD yang telah disepakati eksekutif dan legislatif.

Rencana pembangunan jalan dengan sistem multiyears atau tahun jamak ini menjadi salah satu sorotan fraksi PDIP. Partai ini memandang ada hal ganjil pada proyek tersebut, meski telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif.

Adanya proyek senilai Rp 664,8 miliar itu nantinya akan menjadi salah satu fokus pengawasan PDIP. Sebab, megaproyek tersebut hanya akan bisa dilaksanakan oleh kontraktor kelas kakap. “Dari nilai proyek sebesar itu, pengerjaannya hanya dijadikan 30 paket. Ini artinya, kontraktor kecil tidak akan kebagian,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo.

Pria yang akrab disapa Ipung itu menyebut, jika proyek hanya menjadi 30 paket, maka nilai rata-rata setiap paket mencapai Rp 22,1 miliar. “Kenapa paketnya tidak dijadikan ratusan paket agar kontraktor kecil juga bisa bekerja,” paparnya.

Hal itu yang membuat Fraksi PDIP menilai ada siasat, agar nantinya hanya perusahaan kelas kakap yang bisa mengerjakan. “Kami fraksi PDIP bukan menolak program perbaikan jalan. Kami hanya heran, mengapa proyek itu hanya dijadikan 30 paket. Sementara, di Jember ada banyak rekanan,” ulasnya.

Ipung menyebut, besarnya paket yang menjadikan proyek dibuat multiyears. Padahal dalam melaksanakan proyek tahun jamak perlu ada izin dari Menteri Keuangan. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/ 2020 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak sudah jelas. Harus ada izin terlebih dahulu,” ulasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika program ‘paling’ prioritas di Kabupaten Jember yakni pembangunan infrastruktur jalan. Dana yang dipersiapkan pun tak tanggung-tanggung. Mencapai Rp 664,8 miliar untuk melakukan pembangunan jalan sepanjang 1.080 kilometer. Rencana itu tertuang dalam APBD yang telah disepakati eksekutif dan legislatif.

Rencana pembangunan jalan dengan sistem multiyears atau tahun jamak ini menjadi salah satu sorotan fraksi PDIP. Partai ini memandang ada hal ganjil pada proyek tersebut, meski telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif.

Adanya proyek senilai Rp 664,8 miliar itu nantinya akan menjadi salah satu fokus pengawasan PDIP. Sebab, megaproyek tersebut hanya akan bisa dilaksanakan oleh kontraktor kelas kakap. “Dari nilai proyek sebesar itu, pengerjaannya hanya dijadikan 30 paket. Ini artinya, kontraktor kecil tidak akan kebagian,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo.

Pria yang akrab disapa Ipung itu menyebut, jika proyek hanya menjadi 30 paket, maka nilai rata-rata setiap paket mencapai Rp 22,1 miliar. “Kenapa paketnya tidak dijadikan ratusan paket agar kontraktor kecil juga bisa bekerja,” paparnya.

Hal itu yang membuat Fraksi PDIP menilai ada siasat, agar nantinya hanya perusahaan kelas kakap yang bisa mengerjakan. “Kami fraksi PDIP bukan menolak program perbaikan jalan. Kami hanya heran, mengapa proyek itu hanya dijadikan 30 paket. Sementara, di Jember ada banyak rekanan,” ulasnya.

Ipung menyebut, besarnya paket yang menjadikan proyek dibuat multiyears. Padahal dalam melaksanakan proyek tahun jamak perlu ada izin dari Menteri Keuangan. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/ 2020 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak sudah jelas. Harus ada izin terlebih dahulu,” ulasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/