alexametrics
30.6 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Tidak Tepat Jika Sekarang

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana pemindahan gedung pemerintahan tak bisa ujug-ujug dilaksanakan. Perlu ada kajian yang mendalam alias studi kelayakan yang melibatkan banyak orang. Seperti akademisi, budayawan, pebisnis, dan ahli-ahli yang lain.

Selain itu, lokasi pemindahan juga perlu ada kajian matang. Karena itu, perlu digali informasinya lebih dulu. “Kenapa harus Bintoro? Kenapa bukan Ambulu, misalnya. Karena banyak potensi yang bisa dikembangkan di daerah Jember selatan,” kata Nur Hidayat, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Jember.

Dia menilai, pemerintah juga perlu memperhatikan tujuan pemindahan itu. Kalau tujuannya hanya untuk pelayanan yang tersentral, Nur Hidayat menuturkan, tak harus memindah kantor. Karena di zaman serba canggih seperti sekarang ini, kantor bisa di mana saja. Lokasi bukan hal yang utama, meski berada dalam gang sekalipun. “Orang lain jadi tahu karena kecanggihan teknologi,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tak hanya itu, dia menggaris bawahi, kalau niatnya untuk pemerataan pembangunan wilayah, lebih baik dengan memenuhi apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Misalnya, kawasan Bintoro yang merupakan daerah kekurangan air bersih, harusnya itu dulu yang harus dicukupi. “Jika ada permukiman yang belum teraliri listrik di Jelbuk, misalnya, harusnya listrik dulu yang disediakan,” terang dosen yang mengajar ilmu perbankan itu.

Nur Hidayat menilai, pemindahan itu tidak tepat dilakukan sekarang. “Soalnya, masih banyak hal yang perlu diutamakan lebih dulu,” ungkapnya.

Terpisah, Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej) I Wayan Subagiarta menjelaskan, banyak hal yang perlu diperhatikan sekarang ini di luar pemindahan gedung pemerintahan. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan, angka kemiskinan, gizi buruk, dan tingkat pengangguran. “Itu dulu yang perlu diutamakan,” paparnya.

Subagiarta menuturkan, memang tidak salah jika ingin memindahkan kantor pemerintahan, tapi kurang tepat jika dilakukan sekarang. “Kalau memang terpilih lagi, baru ada harapan untuk pindah,” terang pria asal Tabanan, Bali, tersebut.

Pada kepemimpinan periode berikutnya inilah, dia mengungkapkan, baru rencana itu bisa dijalankan. Mulai dengan melakukan pemetaan jangka panjang, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT. Yakni, kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana pemindahan gedung pemerintahan tak bisa ujug-ujug dilaksanakan. Perlu ada kajian yang mendalam alias studi kelayakan yang melibatkan banyak orang. Seperti akademisi, budayawan, pebisnis, dan ahli-ahli yang lain.

Selain itu, lokasi pemindahan juga perlu ada kajian matang. Karena itu, perlu digali informasinya lebih dulu. “Kenapa harus Bintoro? Kenapa bukan Ambulu, misalnya. Karena banyak potensi yang bisa dikembangkan di daerah Jember selatan,” kata Nur Hidayat, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Jember.

Dia menilai, pemerintah juga perlu memperhatikan tujuan pemindahan itu. Kalau tujuannya hanya untuk pelayanan yang tersentral, Nur Hidayat menuturkan, tak harus memindah kantor. Karena di zaman serba canggih seperti sekarang ini, kantor bisa di mana saja. Lokasi bukan hal yang utama, meski berada dalam gang sekalipun. “Orang lain jadi tahu karena kecanggihan teknologi,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia menggaris bawahi, kalau niatnya untuk pemerataan pembangunan wilayah, lebih baik dengan memenuhi apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Misalnya, kawasan Bintoro yang merupakan daerah kekurangan air bersih, harusnya itu dulu yang harus dicukupi. “Jika ada permukiman yang belum teraliri listrik di Jelbuk, misalnya, harusnya listrik dulu yang disediakan,” terang dosen yang mengajar ilmu perbankan itu.

Nur Hidayat menilai, pemindahan itu tidak tepat dilakukan sekarang. “Soalnya, masih banyak hal yang perlu diutamakan lebih dulu,” ungkapnya.

Terpisah, Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej) I Wayan Subagiarta menjelaskan, banyak hal yang perlu diperhatikan sekarang ini di luar pemindahan gedung pemerintahan. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan, angka kemiskinan, gizi buruk, dan tingkat pengangguran. “Itu dulu yang perlu diutamakan,” paparnya.

Subagiarta menuturkan, memang tidak salah jika ingin memindahkan kantor pemerintahan, tapi kurang tepat jika dilakukan sekarang. “Kalau memang terpilih lagi, baru ada harapan untuk pindah,” terang pria asal Tabanan, Bali, tersebut.

Pada kepemimpinan periode berikutnya inilah, dia mengungkapkan, baru rencana itu bisa dijalankan. Mulai dengan melakukan pemetaan jangka panjang, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT. Yakni, kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana pemindahan gedung pemerintahan tak bisa ujug-ujug dilaksanakan. Perlu ada kajian yang mendalam alias studi kelayakan yang melibatkan banyak orang. Seperti akademisi, budayawan, pebisnis, dan ahli-ahli yang lain.

Selain itu, lokasi pemindahan juga perlu ada kajian matang. Karena itu, perlu digali informasinya lebih dulu. “Kenapa harus Bintoro? Kenapa bukan Ambulu, misalnya. Karena banyak potensi yang bisa dikembangkan di daerah Jember selatan,” kata Nur Hidayat, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Jember.

Dia menilai, pemerintah juga perlu memperhatikan tujuan pemindahan itu. Kalau tujuannya hanya untuk pelayanan yang tersentral, Nur Hidayat menuturkan, tak harus memindah kantor. Karena di zaman serba canggih seperti sekarang ini, kantor bisa di mana saja. Lokasi bukan hal yang utama, meski berada dalam gang sekalipun. “Orang lain jadi tahu karena kecanggihan teknologi,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia menggaris bawahi, kalau niatnya untuk pemerataan pembangunan wilayah, lebih baik dengan memenuhi apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Misalnya, kawasan Bintoro yang merupakan daerah kekurangan air bersih, harusnya itu dulu yang harus dicukupi. “Jika ada permukiman yang belum teraliri listrik di Jelbuk, misalnya, harusnya listrik dulu yang disediakan,” terang dosen yang mengajar ilmu perbankan itu.

Nur Hidayat menilai, pemindahan itu tidak tepat dilakukan sekarang. “Soalnya, masih banyak hal yang perlu diutamakan lebih dulu,” ungkapnya.

Terpisah, Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej) I Wayan Subagiarta menjelaskan, banyak hal yang perlu diperhatikan sekarang ini di luar pemindahan gedung pemerintahan. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan, angka kemiskinan, gizi buruk, dan tingkat pengangguran. “Itu dulu yang perlu diutamakan,” paparnya.

Subagiarta menuturkan, memang tidak salah jika ingin memindahkan kantor pemerintahan, tapi kurang tepat jika dilakukan sekarang. “Kalau memang terpilih lagi, baru ada harapan untuk pindah,” terang pria asal Tabanan, Bali, tersebut.

Pada kepemimpinan periode berikutnya inilah, dia mengungkapkan, baru rencana itu bisa dijalankan. Mulai dengan melakukan pemetaan jangka panjang, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT. Yakni, kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/