alexametrics
23.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Revisi RTRW dan Bikin RDTR

Pemindahan juga Butuh Rencana Induk

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pemindahan kantor pemerintahan di kawasan Bintoro, Patrang, perlu pertimbangan yang matang. Tidak bisa dilakukan secara cepat dalam waktu dekat ini. Sebab, beberapa hal terkait tata kota belum rampung. Misalnya, hingga saat ini Jember masih belum merealisasikan ring road atau jalan lingkar untuk masyarakat.

“Memang kalau ring road ini sudah ada wacana untuk pembuatannya di pemerintahan sebelumnya. Namun, belum juga terealisasi,” kata Nunung Nuring Hayati, Pakar Tata Kota Universitas Jember, kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (14/3).

Menurut Nunung, rencana pemindahan kantor pemerintahan dirasa sesuai dengan visi bupati terpilih sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang sepatutnya dijadikan prioritas untuk dibahas hingga masalah teknis. Yang harus dibenahi lebih dulu adalah rencana induk Kabupaten Jember. Sebab, hingga saat ini Jember masih belum punya rencana induk.

Mobile_AP_Rectangle 2

Jadi, dia menyarankan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jember yang harus dibenahi lebih dulu, serta membikin Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Termasuk ada kajian bagaimana meletakkan tata guna lahan. Dan, menentukan daerah mana yang cocok untuk sektor perdagangan, pendidikan, dan lainnya,” papar Nunung.

Berdasar peta penetapan kawasan strategis Kabupaten Jember pada RTRW Kabupeten Jember 2015 – 2035 menyebutkan, penyusunan RDTR dan peraturan zonasi perkotaan berlokasi di Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari. Termasuk di dalamnya pengembangan kantor-kantor pemerintahan, pengembangan sektor perdagangan dan jasa, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai dengan tinggi, serta pengembangan pusat pelayanan kesehatan. Artinya, Kecamatan Patrang tidak masuk dalam peta kawasan strategis tersebut.

Secara teoritis, pusat pemerintahan dapat dipetakan dalam satu kluster. Sehingga salah satunya termasuk pusat pemerintahan yang harus dipindahkan. Namun, perlu adanya sinergi semua pihak untuk menentukan rencana induk. Selain itu, juga perlu adanya perancangan dokumen khusus untuk kecamatan yang diproyeksikan bakal menjadi wilayah pemindahan kantor pemerintahan. “Semua pihak perlu duduk bersama untuk sinergi. Jadi, bisa jelas daerah mana yang tidak boleh dibangun, dan daerah mana untuk pemerintahan. Karena selama ini, pusat pemerintahannya terpecah- pecah,” pungkas Nunung.

Terpisah, Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) Taufan Abadi mengungkapkan, terkait dengan pemindahan kantor pemerintahan, masih banyak hal yang perlu dibahas. Ini untuk mengukur layak tidaknya daerah yang bakal ditempati tersebut. Terlebih hingga saat ini, belum ada Peraturan Daerah (Perda) RDTR yang mengatur lokasi dan zonasi lahan yang digunakan. “RDTR itu sangat penting sekali. Misalnya, perencanaan. Ada perencanaan pola ruang, jaringan sarana, dan prasarana,” tutur dosen mata kuliah ilmu ukur tanah dan rekayasa lalu lintas itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pemindahan kantor pemerintahan di kawasan Bintoro, Patrang, perlu pertimbangan yang matang. Tidak bisa dilakukan secara cepat dalam waktu dekat ini. Sebab, beberapa hal terkait tata kota belum rampung. Misalnya, hingga saat ini Jember masih belum merealisasikan ring road atau jalan lingkar untuk masyarakat.

“Memang kalau ring road ini sudah ada wacana untuk pembuatannya di pemerintahan sebelumnya. Namun, belum juga terealisasi,” kata Nunung Nuring Hayati, Pakar Tata Kota Universitas Jember, kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (14/3).

Menurut Nunung, rencana pemindahan kantor pemerintahan dirasa sesuai dengan visi bupati terpilih sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang sepatutnya dijadikan prioritas untuk dibahas hingga masalah teknis. Yang harus dibenahi lebih dulu adalah rencana induk Kabupaten Jember. Sebab, hingga saat ini Jember masih belum punya rencana induk.

Jadi, dia menyarankan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jember yang harus dibenahi lebih dulu, serta membikin Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Termasuk ada kajian bagaimana meletakkan tata guna lahan. Dan, menentukan daerah mana yang cocok untuk sektor perdagangan, pendidikan, dan lainnya,” papar Nunung.

Berdasar peta penetapan kawasan strategis Kabupaten Jember pada RTRW Kabupeten Jember 2015 – 2035 menyebutkan, penyusunan RDTR dan peraturan zonasi perkotaan berlokasi di Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari. Termasuk di dalamnya pengembangan kantor-kantor pemerintahan, pengembangan sektor perdagangan dan jasa, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai dengan tinggi, serta pengembangan pusat pelayanan kesehatan. Artinya, Kecamatan Patrang tidak masuk dalam peta kawasan strategis tersebut.

Secara teoritis, pusat pemerintahan dapat dipetakan dalam satu kluster. Sehingga salah satunya termasuk pusat pemerintahan yang harus dipindahkan. Namun, perlu adanya sinergi semua pihak untuk menentukan rencana induk. Selain itu, juga perlu adanya perancangan dokumen khusus untuk kecamatan yang diproyeksikan bakal menjadi wilayah pemindahan kantor pemerintahan. “Semua pihak perlu duduk bersama untuk sinergi. Jadi, bisa jelas daerah mana yang tidak boleh dibangun, dan daerah mana untuk pemerintahan. Karena selama ini, pusat pemerintahannya terpecah- pecah,” pungkas Nunung.

Terpisah, Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) Taufan Abadi mengungkapkan, terkait dengan pemindahan kantor pemerintahan, masih banyak hal yang perlu dibahas. Ini untuk mengukur layak tidaknya daerah yang bakal ditempati tersebut. Terlebih hingga saat ini, belum ada Peraturan Daerah (Perda) RDTR yang mengatur lokasi dan zonasi lahan yang digunakan. “RDTR itu sangat penting sekali. Misalnya, perencanaan. Ada perencanaan pola ruang, jaringan sarana, dan prasarana,” tutur dosen mata kuliah ilmu ukur tanah dan rekayasa lalu lintas itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pemindahan kantor pemerintahan di kawasan Bintoro, Patrang, perlu pertimbangan yang matang. Tidak bisa dilakukan secara cepat dalam waktu dekat ini. Sebab, beberapa hal terkait tata kota belum rampung. Misalnya, hingga saat ini Jember masih belum merealisasikan ring road atau jalan lingkar untuk masyarakat.

“Memang kalau ring road ini sudah ada wacana untuk pembuatannya di pemerintahan sebelumnya. Namun, belum juga terealisasi,” kata Nunung Nuring Hayati, Pakar Tata Kota Universitas Jember, kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (14/3).

Menurut Nunung, rencana pemindahan kantor pemerintahan dirasa sesuai dengan visi bupati terpilih sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang sepatutnya dijadikan prioritas untuk dibahas hingga masalah teknis. Yang harus dibenahi lebih dulu adalah rencana induk Kabupaten Jember. Sebab, hingga saat ini Jember masih belum punya rencana induk.

Jadi, dia menyarankan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jember yang harus dibenahi lebih dulu, serta membikin Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Termasuk ada kajian bagaimana meletakkan tata guna lahan. Dan, menentukan daerah mana yang cocok untuk sektor perdagangan, pendidikan, dan lainnya,” papar Nunung.

Berdasar peta penetapan kawasan strategis Kabupaten Jember pada RTRW Kabupeten Jember 2015 – 2035 menyebutkan, penyusunan RDTR dan peraturan zonasi perkotaan berlokasi di Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari. Termasuk di dalamnya pengembangan kantor-kantor pemerintahan, pengembangan sektor perdagangan dan jasa, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai dengan tinggi, serta pengembangan pusat pelayanan kesehatan. Artinya, Kecamatan Patrang tidak masuk dalam peta kawasan strategis tersebut.

Secara teoritis, pusat pemerintahan dapat dipetakan dalam satu kluster. Sehingga salah satunya termasuk pusat pemerintahan yang harus dipindahkan. Namun, perlu adanya sinergi semua pihak untuk menentukan rencana induk. Selain itu, juga perlu adanya perancangan dokumen khusus untuk kecamatan yang diproyeksikan bakal menjadi wilayah pemindahan kantor pemerintahan. “Semua pihak perlu duduk bersama untuk sinergi. Jadi, bisa jelas daerah mana yang tidak boleh dibangun, dan daerah mana untuk pemerintahan. Karena selama ini, pusat pemerintahannya terpecah- pecah,” pungkas Nunung.

Terpisah, Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) Taufan Abadi mengungkapkan, terkait dengan pemindahan kantor pemerintahan, masih banyak hal yang perlu dibahas. Ini untuk mengukur layak tidaknya daerah yang bakal ditempati tersebut. Terlebih hingga saat ini, belum ada Peraturan Daerah (Perda) RDTR yang mengatur lokasi dan zonasi lahan yang digunakan. “RDTR itu sangat penting sekali. Misalnya, perencanaan. Ada perencanaan pola ruang, jaringan sarana, dan prasarana,” tutur dosen mata kuliah ilmu ukur tanah dan rekayasa lalu lintas itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/