alexametrics
31 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Dinilai Minim Narasi

Pemindahan Harus Hindari Konflik Kepentingan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak dilantik hingga hari ini, publik Jember tentu menanti gebrakan yang akan dibuat oleh pemerintah baru Hendy Firjaun. Kabar teranyar menyebut, Hendy bakal memboyong pusat pemerintahan ke lokasi baru di kawasan Bintoro, Patrang. Meski baru sebatas wacana, apa yang dimimpikan Hendy itu bakal menuai pro-kontra. Dari yang setuju untuk alasan pemerataan pembangunan, sampai yang kontra karena bertendensi untuk kepentingan Hendy semata. Namun terlepas dari itu, sebenarnya banyak prioritas yang perlu dieksekusi Hendy di awal-awal kepemimpinannya, selain memindah gedung pusat pemerintahan.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen di Pascasarjana IAIN Jember Nurul Widyawati Islami menjelaskan, wacana pemindahan kantor pemerintahan itu perlu diuraikan segala indikatornya. Hal itu dirasa penting untuk meminimalisir asumsi-asumsi liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Perlu diperjelas formulasi kebijakannya. Dan benar-benar digodok matang dengan melibatkan semua pihak terkait,” katanya.

Menurut dia, wacana itu bakal mempengaruhi RPJMD Jember. Jika akurasi dan semua pertimbangannya meleset, bukan tidak mungkin nanti wacana tersebut malah melanjutkan catatan kelam bupati sebelumnya. Di era Faida, banyak meninggalkan mega proyek mangkrak. “Penting untuk melibatkan semua lini, salah satunya untuk meminimalisir konflik kepentingan. Karena itu, berpengaruh terhadap buah kebijakan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bak seperti bola salju, wacana yang digelindingkan Bupati Jember Hendy Siswanto tersebut bakal bermuara pada dua asumsi: menjadi sebuah kebutuhan atau memang ada kepentingan. Sebagaimana diketahui, Hendy yang berlatar belakang seorang pengusaha jelas memiliki pengalaman dalam pengembangan dunia bisnis. Namun saat ini, sebagai orang nomor satu di Jember, dia perlu menguraikan pengalamannya tersebut. Tidak hanya untuk kepentingan dunia bisnis atau usaha, tapi juga kepentingan luas warga Jember.

Minimnya narasi yang dibangun Bupati Hendy atas wacana pemindahan pusat kota itu menjadi catatan tersendiri. Tak heran, jika wacana tersebut terus digulirkan. Maka, semakin memunculkan pertanyaan publik, “sebenarnya kehendak bupati itu apa?”. Berkaitan dengan hal itu, Pengamat Politik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Jember Rachmat Hidayat memberikan pandangan kritisnya.

Menurut dia, narasi yang dibangun atas wacana pemindahan pusat kota itu sangat lemah. Jika untuk dalih pemerataan, kenapa hanya muncul opsi kawasan Bintoro, Patrang, yang dia pilih dari sekian banyak kecamatan di Jember. “Pemindahan itu perlu dicermati dari indikator, capaian, dan semua narasinya. Jangan sampai wacana ini malah mengulang cerita lama,” beber Rachmat.

Dia memaparkan, Jember sudah memiliki catatan kelam dalam hal pembangunan proyek-proyek daerah. Hal itu dinilainya karena minimnya narasi yang dibangun sejak awal adanya kebijakan tersebut. “Saya sepakat. Ide membangun itu memang harus tetap diapresiasi. Kalau cuma mindah, semua bisa. Namun, harus dilengkapi narasinya,” jelasnya.

Dia mencontohkan seperti Banyuwangi. Jika hanya berdalih pemerataan, pusat kota Banyuwangi lebih tepat digeser ke tengah, sekitar Genteng atau Glenmore. Buktinya, itu tidak dilakukan. Namun, yang dilakukan justru membranding kawasan tertinggal dengan project wisata kelas menengah atas.

Contoh lain di Lumajang. Yakni, dengan menerapkan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWJ) yang digagas Pemkab Lumajang untuk menggeliatkan roda perekonomian suatu daerah yang sempat dinilai tertinggal. “Terlepas dari kepentingan apa pun, wacana pemindahan pusat pemerintahan layak diapresiasi. Dan, ini inisiatif yang bagus, tapi harus dilengkapi,” sambungnya.

Jika era Bupati Faida, di awal-awal masa kerja, menguraikan prioritas kerjanya melalui 22 janji kerja. Namun, di era pemerintahan Hendy saat ini, dia menegaskan, tidak ada prioritas utama. Namun, semuanya bakal dijadikan prioritas. Hal itu menjadikan awal-awal pemerintah bupati Hendy sulit ditebak arah atau fokus utama masa awal kerjanya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak dilantik hingga hari ini, publik Jember tentu menanti gebrakan yang akan dibuat oleh pemerintah baru Hendy Firjaun. Kabar teranyar menyebut, Hendy bakal memboyong pusat pemerintahan ke lokasi baru di kawasan Bintoro, Patrang. Meski baru sebatas wacana, apa yang dimimpikan Hendy itu bakal menuai pro-kontra. Dari yang setuju untuk alasan pemerataan pembangunan, sampai yang kontra karena bertendensi untuk kepentingan Hendy semata. Namun terlepas dari itu, sebenarnya banyak prioritas yang perlu dieksekusi Hendy di awal-awal kepemimpinannya, selain memindah gedung pusat pemerintahan.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen di Pascasarjana IAIN Jember Nurul Widyawati Islami menjelaskan, wacana pemindahan kantor pemerintahan itu perlu diuraikan segala indikatornya. Hal itu dirasa penting untuk meminimalisir asumsi-asumsi liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Perlu diperjelas formulasi kebijakannya. Dan benar-benar digodok matang dengan melibatkan semua pihak terkait,” katanya.

Menurut dia, wacana itu bakal mempengaruhi RPJMD Jember. Jika akurasi dan semua pertimbangannya meleset, bukan tidak mungkin nanti wacana tersebut malah melanjutkan catatan kelam bupati sebelumnya. Di era Faida, banyak meninggalkan mega proyek mangkrak. “Penting untuk melibatkan semua lini, salah satunya untuk meminimalisir konflik kepentingan. Karena itu, berpengaruh terhadap buah kebijakan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Bak seperti bola salju, wacana yang digelindingkan Bupati Jember Hendy Siswanto tersebut bakal bermuara pada dua asumsi: menjadi sebuah kebutuhan atau memang ada kepentingan. Sebagaimana diketahui, Hendy yang berlatar belakang seorang pengusaha jelas memiliki pengalaman dalam pengembangan dunia bisnis. Namun saat ini, sebagai orang nomor satu di Jember, dia perlu menguraikan pengalamannya tersebut. Tidak hanya untuk kepentingan dunia bisnis atau usaha, tapi juga kepentingan luas warga Jember.

Minimnya narasi yang dibangun Bupati Hendy atas wacana pemindahan pusat kota itu menjadi catatan tersendiri. Tak heran, jika wacana tersebut terus digulirkan. Maka, semakin memunculkan pertanyaan publik, “sebenarnya kehendak bupati itu apa?”. Berkaitan dengan hal itu, Pengamat Politik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Jember Rachmat Hidayat memberikan pandangan kritisnya.

Menurut dia, narasi yang dibangun atas wacana pemindahan pusat kota itu sangat lemah. Jika untuk dalih pemerataan, kenapa hanya muncul opsi kawasan Bintoro, Patrang, yang dia pilih dari sekian banyak kecamatan di Jember. “Pemindahan itu perlu dicermati dari indikator, capaian, dan semua narasinya. Jangan sampai wacana ini malah mengulang cerita lama,” beber Rachmat.

Dia memaparkan, Jember sudah memiliki catatan kelam dalam hal pembangunan proyek-proyek daerah. Hal itu dinilainya karena minimnya narasi yang dibangun sejak awal adanya kebijakan tersebut. “Saya sepakat. Ide membangun itu memang harus tetap diapresiasi. Kalau cuma mindah, semua bisa. Namun, harus dilengkapi narasinya,” jelasnya.

Dia mencontohkan seperti Banyuwangi. Jika hanya berdalih pemerataan, pusat kota Banyuwangi lebih tepat digeser ke tengah, sekitar Genteng atau Glenmore. Buktinya, itu tidak dilakukan. Namun, yang dilakukan justru membranding kawasan tertinggal dengan project wisata kelas menengah atas.

Contoh lain di Lumajang. Yakni, dengan menerapkan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWJ) yang digagas Pemkab Lumajang untuk menggeliatkan roda perekonomian suatu daerah yang sempat dinilai tertinggal. “Terlepas dari kepentingan apa pun, wacana pemindahan pusat pemerintahan layak diapresiasi. Dan, ini inisiatif yang bagus, tapi harus dilengkapi,” sambungnya.

Jika era Bupati Faida, di awal-awal masa kerja, menguraikan prioritas kerjanya melalui 22 janji kerja. Namun, di era pemerintahan Hendy saat ini, dia menegaskan, tidak ada prioritas utama. Namun, semuanya bakal dijadikan prioritas. Hal itu menjadikan awal-awal pemerintah bupati Hendy sulit ditebak arah atau fokus utama masa awal kerjanya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak dilantik hingga hari ini, publik Jember tentu menanti gebrakan yang akan dibuat oleh pemerintah baru Hendy Firjaun. Kabar teranyar menyebut, Hendy bakal memboyong pusat pemerintahan ke lokasi baru di kawasan Bintoro, Patrang. Meski baru sebatas wacana, apa yang dimimpikan Hendy itu bakal menuai pro-kontra. Dari yang setuju untuk alasan pemerataan pembangunan, sampai yang kontra karena bertendensi untuk kepentingan Hendy semata. Namun terlepas dari itu, sebenarnya banyak prioritas yang perlu dieksekusi Hendy di awal-awal kepemimpinannya, selain memindah gedung pusat pemerintahan.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen di Pascasarjana IAIN Jember Nurul Widyawati Islami menjelaskan, wacana pemindahan kantor pemerintahan itu perlu diuraikan segala indikatornya. Hal itu dirasa penting untuk meminimalisir asumsi-asumsi liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Perlu diperjelas formulasi kebijakannya. Dan benar-benar digodok matang dengan melibatkan semua pihak terkait,” katanya.

Menurut dia, wacana itu bakal mempengaruhi RPJMD Jember. Jika akurasi dan semua pertimbangannya meleset, bukan tidak mungkin nanti wacana tersebut malah melanjutkan catatan kelam bupati sebelumnya. Di era Faida, banyak meninggalkan mega proyek mangkrak. “Penting untuk melibatkan semua lini, salah satunya untuk meminimalisir konflik kepentingan. Karena itu, berpengaruh terhadap buah kebijakan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Bak seperti bola salju, wacana yang digelindingkan Bupati Jember Hendy Siswanto tersebut bakal bermuara pada dua asumsi: menjadi sebuah kebutuhan atau memang ada kepentingan. Sebagaimana diketahui, Hendy yang berlatar belakang seorang pengusaha jelas memiliki pengalaman dalam pengembangan dunia bisnis. Namun saat ini, sebagai orang nomor satu di Jember, dia perlu menguraikan pengalamannya tersebut. Tidak hanya untuk kepentingan dunia bisnis atau usaha, tapi juga kepentingan luas warga Jember.

Minimnya narasi yang dibangun Bupati Hendy atas wacana pemindahan pusat kota itu menjadi catatan tersendiri. Tak heran, jika wacana tersebut terus digulirkan. Maka, semakin memunculkan pertanyaan publik, “sebenarnya kehendak bupati itu apa?”. Berkaitan dengan hal itu, Pengamat Politik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Jember Rachmat Hidayat memberikan pandangan kritisnya.

Menurut dia, narasi yang dibangun atas wacana pemindahan pusat kota itu sangat lemah. Jika untuk dalih pemerataan, kenapa hanya muncul opsi kawasan Bintoro, Patrang, yang dia pilih dari sekian banyak kecamatan di Jember. “Pemindahan itu perlu dicermati dari indikator, capaian, dan semua narasinya. Jangan sampai wacana ini malah mengulang cerita lama,” beber Rachmat.

Dia memaparkan, Jember sudah memiliki catatan kelam dalam hal pembangunan proyek-proyek daerah. Hal itu dinilainya karena minimnya narasi yang dibangun sejak awal adanya kebijakan tersebut. “Saya sepakat. Ide membangun itu memang harus tetap diapresiasi. Kalau cuma mindah, semua bisa. Namun, harus dilengkapi narasinya,” jelasnya.

Dia mencontohkan seperti Banyuwangi. Jika hanya berdalih pemerataan, pusat kota Banyuwangi lebih tepat digeser ke tengah, sekitar Genteng atau Glenmore. Buktinya, itu tidak dilakukan. Namun, yang dilakukan justru membranding kawasan tertinggal dengan project wisata kelas menengah atas.

Contoh lain di Lumajang. Yakni, dengan menerapkan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWJ) yang digagas Pemkab Lumajang untuk menggeliatkan roda perekonomian suatu daerah yang sempat dinilai tertinggal. “Terlepas dari kepentingan apa pun, wacana pemindahan pusat pemerintahan layak diapresiasi. Dan, ini inisiatif yang bagus, tapi harus dilengkapi,” sambungnya.

Jika era Bupati Faida, di awal-awal masa kerja, menguraikan prioritas kerjanya melalui 22 janji kerja. Namun, di era pemerintahan Hendy saat ini, dia menegaskan, tidak ada prioritas utama. Namun, semuanya bakal dijadikan prioritas. Hal itu menjadikan awal-awal pemerintah bupati Hendy sulit ditebak arah atau fokus utama masa awal kerjanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/