alexametrics
26.2 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Bukan Keperluan Mendesak

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember H. Hendy Siswanto bersama Wakil Bupati Gus Firjaun sering mengaung-gaungkan bakal mempercepat persoalan jalan berlubang, birokrasi, pertanian, hingga penyusunan APBD. Di luar itu, justru muncul wacana pemindahan lokasi pusat kantor pemerintahan. Bahkan, wacana tersebut sempat terlontar di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat serah terima jabatan di Gedung DRPD pada 2 Maret lalu. Lantas, bagaimana anggota DPRD Jember menilai wacana itu?

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menilai, bila wacana pemindahan kantor pemerintahan Pemkab Jember masih kurang tepat direalisasikan dengan kondisi hari ini. Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, Tabroni menjelaskan, kondisi sekarang seharusnya pemerintah fokus pada dua bidang. Yaitu pandemi dan perbaikan ekonomi. “Karena hingga sekarang, pandemi korona di Jember belum selesai. Belum lagi bagaimana mengatasi perbaiki ekonomi agar ekonomi di Jember bangkit,” jelasnya.

Menurut Tabroni, dua hal inilah yang harus diselesaikan lebih dulu ketimbang melakukan pemindahan pusat kantor pemerintahan. Sebab, dia menegaskan, memindahkan pusat pemerintahan itu bukan perkara yang mudah. Juga perlu membangun gedung yang baru. “Membangun gedung itu nanti setelah semua normal kembali,” terangnya. Hingga saat ini, wacana perpindahan pusat pemerintahan Jember tidak ada pembahasan di Komisi A.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tabroni menuturkan, perpindahan pusat pemerintahan tersebut juga perlu ada kajian dari tim ahli secara menyeluruh. Sebab, muncul slentingan tentang dugaan adanya tendensi untuk meningkatkan nilai jual kawasan yang bakal ditempati gedung pemerintahan baru tersebut. Untuk itu, politisi PDIP itu mewanti-wanti ketika membangun harus dibuka secara publik. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya kolusi dengan pihak pengembang. Selain itu, juga tidak boleh ada satu atau dua investor yang mendapatkan persetujuan atau izin membangun perumahan sebelum tender pembangunan kantor benar-benar dibuka.

Pendapat berbeda disampaikan anggota dewan dari partai pendukung pemerintah. Ketua Komisi C David Handoko Seto menilai, pemindahan pemerintahan Jember menjadi hal yang tepat. Sebab, kondisi pelayanan terhadap masyarakat sekarang sedikit terhambat akibat lokasi infrastruktur gedung pemerintahan kurang respentatif.

David mencontohkan, untuk mencari tempat parkir di Pemkab Jember saja sudah susah. Apalagi, ke depan kota kian berkembang. “Jadi, rencana Bupati Hendy yaitu pemindahan pemerintahan di lokasi yang baru kami dukung,” ucap politisi dari Partai Nasdem, partai pengusung Hendy-Firjaun ini.

Lokasi yang direncanakan perpindahan pusat pemerintahan Jember adalah di tanah aset Pemkab Jember seluas sekitar 46 hektare di Bintoro, Kecamatan Patrang. Menurut David, pemindahan itu juga perlu mendapatkan dukungan oleh instansi yang memiliki garis vertikal ke atas. Yaitu, Polri atau Kejaksaan. Sebab, kata David, melihat kondisi Polres Jember saat ini sesak, begitu juga Kejaksaan. Dengan demikian, pemindahan gedung pemerintahan di lokasi baru tersebut juga alangkah baiknya juga diikuti dengan perpindahan kantor polres dan kejaksaan di lokasi yang sama. “Mau parkir saja makan jalan umum,” paparnya.

Menurut David, pemindahan gedung pemerintahan tersebut juga bukan hal yang mustahil. Sebab, beberapa daerah juga mulai merencanakan hingga telah ada yang pindah. “Kabupaten Badung, Bali, juga telah pindah pusat pemerintahannya,” terangnya.

Lantas bagaimana soal dana pembangunan kantor pemerintahan di lokasi yang baru itu? David menjawab, pendanaan tidak bisa dipikul sendiri lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember. Menurut dia, pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut tentu sebuah proyek multiyears atau tahun jamak. Bila masuk dalam prioritas tahun ini, bukan tidak mungkin 2022 dan 2023 mulai menyicil pembangunan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember H. Hendy Siswanto bersama Wakil Bupati Gus Firjaun sering mengaung-gaungkan bakal mempercepat persoalan jalan berlubang, birokrasi, pertanian, hingga penyusunan APBD. Di luar itu, justru muncul wacana pemindahan lokasi pusat kantor pemerintahan. Bahkan, wacana tersebut sempat terlontar di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat serah terima jabatan di Gedung DRPD pada 2 Maret lalu. Lantas, bagaimana anggota DPRD Jember menilai wacana itu?

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menilai, bila wacana pemindahan kantor pemerintahan Pemkab Jember masih kurang tepat direalisasikan dengan kondisi hari ini. Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, Tabroni menjelaskan, kondisi sekarang seharusnya pemerintah fokus pada dua bidang. Yaitu pandemi dan perbaikan ekonomi. “Karena hingga sekarang, pandemi korona di Jember belum selesai. Belum lagi bagaimana mengatasi perbaiki ekonomi agar ekonomi di Jember bangkit,” jelasnya.

Menurut Tabroni, dua hal inilah yang harus diselesaikan lebih dulu ketimbang melakukan pemindahan pusat kantor pemerintahan. Sebab, dia menegaskan, memindahkan pusat pemerintahan itu bukan perkara yang mudah. Juga perlu membangun gedung yang baru. “Membangun gedung itu nanti setelah semua normal kembali,” terangnya. Hingga saat ini, wacana perpindahan pusat pemerintahan Jember tidak ada pembahasan di Komisi A.

Tabroni menuturkan, perpindahan pusat pemerintahan tersebut juga perlu ada kajian dari tim ahli secara menyeluruh. Sebab, muncul slentingan tentang dugaan adanya tendensi untuk meningkatkan nilai jual kawasan yang bakal ditempati gedung pemerintahan baru tersebut. Untuk itu, politisi PDIP itu mewanti-wanti ketika membangun harus dibuka secara publik. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya kolusi dengan pihak pengembang. Selain itu, juga tidak boleh ada satu atau dua investor yang mendapatkan persetujuan atau izin membangun perumahan sebelum tender pembangunan kantor benar-benar dibuka.

Pendapat berbeda disampaikan anggota dewan dari partai pendukung pemerintah. Ketua Komisi C David Handoko Seto menilai, pemindahan pemerintahan Jember menjadi hal yang tepat. Sebab, kondisi pelayanan terhadap masyarakat sekarang sedikit terhambat akibat lokasi infrastruktur gedung pemerintahan kurang respentatif.

David mencontohkan, untuk mencari tempat parkir di Pemkab Jember saja sudah susah. Apalagi, ke depan kota kian berkembang. “Jadi, rencana Bupati Hendy yaitu pemindahan pemerintahan di lokasi yang baru kami dukung,” ucap politisi dari Partai Nasdem, partai pengusung Hendy-Firjaun ini.

Lokasi yang direncanakan perpindahan pusat pemerintahan Jember adalah di tanah aset Pemkab Jember seluas sekitar 46 hektare di Bintoro, Kecamatan Patrang. Menurut David, pemindahan itu juga perlu mendapatkan dukungan oleh instansi yang memiliki garis vertikal ke atas. Yaitu, Polri atau Kejaksaan. Sebab, kata David, melihat kondisi Polres Jember saat ini sesak, begitu juga Kejaksaan. Dengan demikian, pemindahan gedung pemerintahan di lokasi baru tersebut juga alangkah baiknya juga diikuti dengan perpindahan kantor polres dan kejaksaan di lokasi yang sama. “Mau parkir saja makan jalan umum,” paparnya.

Menurut David, pemindahan gedung pemerintahan tersebut juga bukan hal yang mustahil. Sebab, beberapa daerah juga mulai merencanakan hingga telah ada yang pindah. “Kabupaten Badung, Bali, juga telah pindah pusat pemerintahannya,” terangnya.

Lantas bagaimana soal dana pembangunan kantor pemerintahan di lokasi yang baru itu? David menjawab, pendanaan tidak bisa dipikul sendiri lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember. Menurut dia, pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut tentu sebuah proyek multiyears atau tahun jamak. Bila masuk dalam prioritas tahun ini, bukan tidak mungkin 2022 dan 2023 mulai menyicil pembangunan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember H. Hendy Siswanto bersama Wakil Bupati Gus Firjaun sering mengaung-gaungkan bakal mempercepat persoalan jalan berlubang, birokrasi, pertanian, hingga penyusunan APBD. Di luar itu, justru muncul wacana pemindahan lokasi pusat kantor pemerintahan. Bahkan, wacana tersebut sempat terlontar di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat serah terima jabatan di Gedung DRPD pada 2 Maret lalu. Lantas, bagaimana anggota DPRD Jember menilai wacana itu?

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menilai, bila wacana pemindahan kantor pemerintahan Pemkab Jember masih kurang tepat direalisasikan dengan kondisi hari ini. Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, Tabroni menjelaskan, kondisi sekarang seharusnya pemerintah fokus pada dua bidang. Yaitu pandemi dan perbaikan ekonomi. “Karena hingga sekarang, pandemi korona di Jember belum selesai. Belum lagi bagaimana mengatasi perbaiki ekonomi agar ekonomi di Jember bangkit,” jelasnya.

Menurut Tabroni, dua hal inilah yang harus diselesaikan lebih dulu ketimbang melakukan pemindahan pusat kantor pemerintahan. Sebab, dia menegaskan, memindahkan pusat pemerintahan itu bukan perkara yang mudah. Juga perlu membangun gedung yang baru. “Membangun gedung itu nanti setelah semua normal kembali,” terangnya. Hingga saat ini, wacana perpindahan pusat pemerintahan Jember tidak ada pembahasan di Komisi A.

Tabroni menuturkan, perpindahan pusat pemerintahan tersebut juga perlu ada kajian dari tim ahli secara menyeluruh. Sebab, muncul slentingan tentang dugaan adanya tendensi untuk meningkatkan nilai jual kawasan yang bakal ditempati gedung pemerintahan baru tersebut. Untuk itu, politisi PDIP itu mewanti-wanti ketika membangun harus dibuka secara publik. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya kolusi dengan pihak pengembang. Selain itu, juga tidak boleh ada satu atau dua investor yang mendapatkan persetujuan atau izin membangun perumahan sebelum tender pembangunan kantor benar-benar dibuka.

Pendapat berbeda disampaikan anggota dewan dari partai pendukung pemerintah. Ketua Komisi C David Handoko Seto menilai, pemindahan pemerintahan Jember menjadi hal yang tepat. Sebab, kondisi pelayanan terhadap masyarakat sekarang sedikit terhambat akibat lokasi infrastruktur gedung pemerintahan kurang respentatif.

David mencontohkan, untuk mencari tempat parkir di Pemkab Jember saja sudah susah. Apalagi, ke depan kota kian berkembang. “Jadi, rencana Bupati Hendy yaitu pemindahan pemerintahan di lokasi yang baru kami dukung,” ucap politisi dari Partai Nasdem, partai pengusung Hendy-Firjaun ini.

Lokasi yang direncanakan perpindahan pusat pemerintahan Jember adalah di tanah aset Pemkab Jember seluas sekitar 46 hektare di Bintoro, Kecamatan Patrang. Menurut David, pemindahan itu juga perlu mendapatkan dukungan oleh instansi yang memiliki garis vertikal ke atas. Yaitu, Polri atau Kejaksaan. Sebab, kata David, melihat kondisi Polres Jember saat ini sesak, begitu juga Kejaksaan. Dengan demikian, pemindahan gedung pemerintahan di lokasi baru tersebut juga alangkah baiknya juga diikuti dengan perpindahan kantor polres dan kejaksaan di lokasi yang sama. “Mau parkir saja makan jalan umum,” paparnya.

Menurut David, pemindahan gedung pemerintahan tersebut juga bukan hal yang mustahil. Sebab, beberapa daerah juga mulai merencanakan hingga telah ada yang pindah. “Kabupaten Badung, Bali, juga telah pindah pusat pemerintahannya,” terangnya.

Lantas bagaimana soal dana pembangunan kantor pemerintahan di lokasi yang baru itu? David menjawab, pendanaan tidak bisa dipikul sendiri lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember. Menurut dia, pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut tentu sebuah proyek multiyears atau tahun jamak. Bila masuk dalam prioritas tahun ini, bukan tidak mungkin 2022 dan 2023 mulai menyicil pembangunan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/