alexametrics
22.9 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Dipanggil Dewan, “Pebisnis” Beras Mangkir

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera atau KJHS terus menjadi sorotan sejak beberapa hari terakhir. Setelah diketahui tidak menempati kantor, kini koperasi yang membawahi sembilan rice milling unit (RMU) penyedia beras itu dikabarkan sempat menjual beras yang penuh kutu di dalam saknya.

BACA JUGA : Awal Juli PLN Naikkan Tarif Listrik

Mengulik kebenaran tersebut, DPRD melalui Komisi B melayangkan pemanggilan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pengurus Koperasi KJHS. Sayangnya, undangan yang dijadwalkan pada Senin (13/5) di Ruang Banmus DPRD Jember, sekitar 10.00, kemarin, tidak dihadiri satu pun perwakilan dari pengurus Koperasi KJHS.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mangkirnya Koperasi KJHS dari undangan RDP itu membuat geram anggota dewan. Pihak Koperasi KJHS dianggap tidak menghargai kedudukan legislatif yang berkantor di Jalan Kalimantan tersebut. “Tidak ada satu pun yang hadir. Ini kesannya seperti melecehkan DPRD,” sesal David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B, kemarin.

Saat itu, selain David, juga terlihat sejumlah anggota Komisi B lain seperti Alfian Andri Wijaya, Dogol Mulyono, dan beberapa lainnya. Mereka sedari awal sudah menantikan kehadiran pihak Koperasi KJHS dan standby di ruangan Komisi B. David menyebut, DPRD sedianya akan membeber buruknya kualitas beras ASN berdasar hasil uji laboratorium serta temuan kutu dalam kemasan.

Hal itu menurutnya didapatkan dari hasil uji laboratorium yang kemudian mengindikasikan bahwa kualitas beras diduga kuat di bawah standar medium. Dengan demikian, terendus praktik culas penjualan barang yang tidak sesuai antara harga dengan mutunya yang berpotensi menguntungkan segelintir pihak. “Informasi yang kami terima, mangkirnya KJHS, semua izin tidak bisa datang. Padahal, kami mau mengonfirmasi hasil pengujian klinis beras yang dijual kepada ASN itu dan terkait temuan kutu dalam kemasan beras,” seru politisi Partai NasDem itu.

Di samping itu, Komisi B ingin mendapatkan penjelasan mengenai indikasi permainan elite di pusaran konflik kepentingan beras ASN/PNS tersebut. Sebab, praktik penjualan beras diwarnai dengan tindakan yang mengandung unsur pemaksaan kepada ASN. Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi B, menguraikan, dikerahkannya ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember untuk beli beras, dinilainya syarat nuansa monopoli karena mencederai semangat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang beberapa prinsipnya harus mandiri, dikelola secara demokratis, dan keanggotaannya bersifat sukarela.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera atau KJHS terus menjadi sorotan sejak beberapa hari terakhir. Setelah diketahui tidak menempati kantor, kini koperasi yang membawahi sembilan rice milling unit (RMU) penyedia beras itu dikabarkan sempat menjual beras yang penuh kutu di dalam saknya.

BACA JUGA : Awal Juli PLN Naikkan Tarif Listrik

Mengulik kebenaran tersebut, DPRD melalui Komisi B melayangkan pemanggilan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pengurus Koperasi KJHS. Sayangnya, undangan yang dijadwalkan pada Senin (13/5) di Ruang Banmus DPRD Jember, sekitar 10.00, kemarin, tidak dihadiri satu pun perwakilan dari pengurus Koperasi KJHS.

Mangkirnya Koperasi KJHS dari undangan RDP itu membuat geram anggota dewan. Pihak Koperasi KJHS dianggap tidak menghargai kedudukan legislatif yang berkantor di Jalan Kalimantan tersebut. “Tidak ada satu pun yang hadir. Ini kesannya seperti melecehkan DPRD,” sesal David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B, kemarin.

Saat itu, selain David, juga terlihat sejumlah anggota Komisi B lain seperti Alfian Andri Wijaya, Dogol Mulyono, dan beberapa lainnya. Mereka sedari awal sudah menantikan kehadiran pihak Koperasi KJHS dan standby di ruangan Komisi B. David menyebut, DPRD sedianya akan membeber buruknya kualitas beras ASN berdasar hasil uji laboratorium serta temuan kutu dalam kemasan.

Hal itu menurutnya didapatkan dari hasil uji laboratorium yang kemudian mengindikasikan bahwa kualitas beras diduga kuat di bawah standar medium. Dengan demikian, terendus praktik culas penjualan barang yang tidak sesuai antara harga dengan mutunya yang berpotensi menguntungkan segelintir pihak. “Informasi yang kami terima, mangkirnya KJHS, semua izin tidak bisa datang. Padahal, kami mau mengonfirmasi hasil pengujian klinis beras yang dijual kepada ASN itu dan terkait temuan kutu dalam kemasan beras,” seru politisi Partai NasDem itu.

Di samping itu, Komisi B ingin mendapatkan penjelasan mengenai indikasi permainan elite di pusaran konflik kepentingan beras ASN/PNS tersebut. Sebab, praktik penjualan beras diwarnai dengan tindakan yang mengandung unsur pemaksaan kepada ASN. Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi B, menguraikan, dikerahkannya ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember untuk beli beras, dinilainya syarat nuansa monopoli karena mencederai semangat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang beberapa prinsipnya harus mandiri, dikelola secara demokratis, dan keanggotaannya bersifat sukarela.

SUMBERSARI, Radar Jember – Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera atau KJHS terus menjadi sorotan sejak beberapa hari terakhir. Setelah diketahui tidak menempati kantor, kini koperasi yang membawahi sembilan rice milling unit (RMU) penyedia beras itu dikabarkan sempat menjual beras yang penuh kutu di dalam saknya.

BACA JUGA : Awal Juli PLN Naikkan Tarif Listrik

Mengulik kebenaran tersebut, DPRD melalui Komisi B melayangkan pemanggilan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pengurus Koperasi KJHS. Sayangnya, undangan yang dijadwalkan pada Senin (13/5) di Ruang Banmus DPRD Jember, sekitar 10.00, kemarin, tidak dihadiri satu pun perwakilan dari pengurus Koperasi KJHS.

Mangkirnya Koperasi KJHS dari undangan RDP itu membuat geram anggota dewan. Pihak Koperasi KJHS dianggap tidak menghargai kedudukan legislatif yang berkantor di Jalan Kalimantan tersebut. “Tidak ada satu pun yang hadir. Ini kesannya seperti melecehkan DPRD,” sesal David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B, kemarin.

Saat itu, selain David, juga terlihat sejumlah anggota Komisi B lain seperti Alfian Andri Wijaya, Dogol Mulyono, dan beberapa lainnya. Mereka sedari awal sudah menantikan kehadiran pihak Koperasi KJHS dan standby di ruangan Komisi B. David menyebut, DPRD sedianya akan membeber buruknya kualitas beras ASN berdasar hasil uji laboratorium serta temuan kutu dalam kemasan.

Hal itu menurutnya didapatkan dari hasil uji laboratorium yang kemudian mengindikasikan bahwa kualitas beras diduga kuat di bawah standar medium. Dengan demikian, terendus praktik culas penjualan barang yang tidak sesuai antara harga dengan mutunya yang berpotensi menguntungkan segelintir pihak. “Informasi yang kami terima, mangkirnya KJHS, semua izin tidak bisa datang. Padahal, kami mau mengonfirmasi hasil pengujian klinis beras yang dijual kepada ASN itu dan terkait temuan kutu dalam kemasan beras,” seru politisi Partai NasDem itu.

Di samping itu, Komisi B ingin mendapatkan penjelasan mengenai indikasi permainan elite di pusaran konflik kepentingan beras ASN/PNS tersebut. Sebab, praktik penjualan beras diwarnai dengan tindakan yang mengandung unsur pemaksaan kepada ASN. Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi B, menguraikan, dikerahkannya ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember untuk beli beras, dinilainya syarat nuansa monopoli karena mencederai semangat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang beberapa prinsipnya harus mandiri, dikelola secara demokratis, dan keanggotaannya bersifat sukarela.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/