Mobile_AP_Rectangle 1
SUMBERSARI, Radar Jember – Memasuki awal tahun 2023, APBD Jember mulai dibelanjakan. Sebelum itu, DPRD memiliki gawe untuk melakukan harmonisasi program yang akan dijalankan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), yang menjadi mitra kerja masing-masing Komisi di DPRD.
BACA JUGA : Ada 2.394 Orang Dinyatakan Lolos Tes Tulis PPS
Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengungkapkan, APBD penjabaran itu dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Jember 2023. “Setelah APBD dievaluasi oleh gubernur, kami meneruskan di forum Banmus dan tim anggaran pemkab. Setelah ,itu diteruskan lagi ke OPD-OPD untuk dibahas bersama ke komisi sebagai mitranya,” jelasnya.
Mobile_AP_Rectangle 2
Dedy menjelaskan, penjabaran APBD itu juga untuk menyelaraskan apa yang telah dievaluasi dan direkomendasikan oleh gubernur. Agar bisa diketahui oleh semua OPD dan komisi-komisi. “Sejak beberapa hari kemarin pelaksanaannya sudah dilakukan di masing-masing komisi yang rapat bersama OPD mitranya. Jadi, untuk pelaksanaannya kami serahkan sepenuhnya ke tiap komisi,” katanya.
Selain itu, penjabaran juga untuk memastikan bahwa proses realisasi APBD di awal-awal tahun ini benar-benar bisa dipantau pelaksanaannya. “Ini juga sebagai bentuk kontrol dan pengawasan kami terhadap berjalannya APBD di awal-awal tahun ini. Agar sesuai dengan saran atau petunjuk dari gubernur,” pungkas Dedy. (mau/c2/bud)
- Advertisement -
SUMBERSARI, Radar Jember – Memasuki awal tahun 2023, APBD Jember mulai dibelanjakan. Sebelum itu, DPRD memiliki gawe untuk melakukan harmonisasi program yang akan dijalankan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), yang menjadi mitra kerja masing-masing Komisi di DPRD.
BACA JUGA : Ada 2.394 Orang Dinyatakan Lolos Tes Tulis PPS
Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengungkapkan, APBD penjabaran itu dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Jember 2023. “Setelah APBD dievaluasi oleh gubernur, kami meneruskan di forum Banmus dan tim anggaran pemkab. Setelah ,itu diteruskan lagi ke OPD-OPD untuk dibahas bersama ke komisi sebagai mitranya,” jelasnya.
Dedy menjelaskan, penjabaran APBD itu juga untuk menyelaraskan apa yang telah dievaluasi dan direkomendasikan oleh gubernur. Agar bisa diketahui oleh semua OPD dan komisi-komisi. “Sejak beberapa hari kemarin pelaksanaannya sudah dilakukan di masing-masing komisi yang rapat bersama OPD mitranya. Jadi, untuk pelaksanaannya kami serahkan sepenuhnya ke tiap komisi,” katanya.
Selain itu, penjabaran juga untuk memastikan bahwa proses realisasi APBD di awal-awal tahun ini benar-benar bisa dipantau pelaksanaannya. “Ini juga sebagai bentuk kontrol dan pengawasan kami terhadap berjalannya APBD di awal-awal tahun ini. Agar sesuai dengan saran atau petunjuk dari gubernur,” pungkas Dedy. (mau/c2/bud)
SUMBERSARI, Radar Jember – Memasuki awal tahun 2023, APBD Jember mulai dibelanjakan. Sebelum itu, DPRD memiliki gawe untuk melakukan harmonisasi program yang akan dijalankan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), yang menjadi mitra kerja masing-masing Komisi di DPRD.
BACA JUGA : Ada 2.394 Orang Dinyatakan Lolos Tes Tulis PPS
Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengungkapkan, APBD penjabaran itu dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Jember 2023. “Setelah APBD dievaluasi oleh gubernur, kami meneruskan di forum Banmus dan tim anggaran pemkab. Setelah ,itu diteruskan lagi ke OPD-OPD untuk dibahas bersama ke komisi sebagai mitranya,” jelasnya.
Dedy menjelaskan, penjabaran APBD itu juga untuk menyelaraskan apa yang telah dievaluasi dan direkomendasikan oleh gubernur. Agar bisa diketahui oleh semua OPD dan komisi-komisi. “Sejak beberapa hari kemarin pelaksanaannya sudah dilakukan di masing-masing komisi yang rapat bersama OPD mitranya. Jadi, untuk pelaksanaannya kami serahkan sepenuhnya ke tiap komisi,” katanya.
Selain itu, penjabaran juga untuk memastikan bahwa proses realisasi APBD di awal-awal tahun ini benar-benar bisa dipantau pelaksanaannya. “Ini juga sebagai bentuk kontrol dan pengawasan kami terhadap berjalannya APBD di awal-awal tahun ini. Agar sesuai dengan saran atau petunjuk dari gubernur,” pungkas Dedy. (mau/c2/bud)
