alexametrics
22.9 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Lagi-Lagi Muncul Sengkarut Baru Koperasi Pelat Merah di Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Setelah polemik beras ASN dan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) sudah mencapai titik klimaks, muncul lagi sengkarut keberadaan koperasi yang sempat hidup di lingkungan Dinas Pendidikan Jember. Namun, disebut-sebut menyisakan permasalahan yang ngendon.

Hal itu terkuak saat Komisi B DPRD Jember bertemu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jember di Ruang Banmus DPRD Jember, Senin (11/7) lalu. Anggota Komisi B DPRD Jember Dogol Mulyono menyebut, Koperasi Dewantara sempat hidup dan beroperasi selama beberapa tahun terakhir.

Bahkan Dogol sendiri mengaku dulunya sempat menjadi ketua di koperasi tersebut, sebelum dia melenggang ke gedung parlemen. Namun, belakangan ihwal keberadaannya berhenti beroperasi tanpa alasan yang jelas. “Kami sering mendapati keluhan dari Koperasi Dewantara ini, dari mantan-mantan anggotanya, mengapa kok sudah tidak beroperasi lagi,” urai Dogol kala RDP.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA: Koperasi KJHS Akhirnya Kibarkan Bendera Putih

Dia juga tidak mengetahui pasti alasan berhentinya koperasi itu. Namun, dari sekilas informasi yang diperolehnya, ada sejumlah anggota koperasi dari unsur pimpinan atau pengurus yang menyelewengkan dana koperasi dan tidak mengembalikan lagi uang tersebut ke koperasi. Mengenai siapa dan berapa jumlahnya, dia juga tidak mengetahui persis.

Di hadapan Dinas Koperasi dan UMKM Jember pula, DPRD meminta agar persoalan perkoperasian di Jember, baik di Koperasi KJHS maupun di Koperasi Dewantara, diambil langkah serius dan segera dituntaskan. Pasalnya, selain dua koperasi tersebut, DPRD juga memperoleh informasi bahwa ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang juga sempat hidup, namun keberadaannya juga telah mati suri alias kolaps.

Hal itu dinilai dewan sangat merugikan anggota koperasi lainnya. Keberadaan koperasi yang tidak tertib seperti itu juga dinilai imbas dari mandulnya kontrol dan pengawasan dinas. “Karena di situ pasti ada hak-hak anggota koperasi yang belum sempat mereka ambil. Dan kami mohon dinas untuk nanti menyikapi serta melakukan pengawasan terhadap masalah ini,” pinta politisi Partai Perindo itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Setelah polemik beras ASN dan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) sudah mencapai titik klimaks, muncul lagi sengkarut keberadaan koperasi yang sempat hidup di lingkungan Dinas Pendidikan Jember. Namun, disebut-sebut menyisakan permasalahan yang ngendon.

Hal itu terkuak saat Komisi B DPRD Jember bertemu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jember di Ruang Banmus DPRD Jember, Senin (11/7) lalu. Anggota Komisi B DPRD Jember Dogol Mulyono menyebut, Koperasi Dewantara sempat hidup dan beroperasi selama beberapa tahun terakhir.

Bahkan Dogol sendiri mengaku dulunya sempat menjadi ketua di koperasi tersebut, sebelum dia melenggang ke gedung parlemen. Namun, belakangan ihwal keberadaannya berhenti beroperasi tanpa alasan yang jelas. “Kami sering mendapati keluhan dari Koperasi Dewantara ini, dari mantan-mantan anggotanya, mengapa kok sudah tidak beroperasi lagi,” urai Dogol kala RDP.

BACA JUGA: Koperasi KJHS Akhirnya Kibarkan Bendera Putih

Dia juga tidak mengetahui pasti alasan berhentinya koperasi itu. Namun, dari sekilas informasi yang diperolehnya, ada sejumlah anggota koperasi dari unsur pimpinan atau pengurus yang menyelewengkan dana koperasi dan tidak mengembalikan lagi uang tersebut ke koperasi. Mengenai siapa dan berapa jumlahnya, dia juga tidak mengetahui persis.

Di hadapan Dinas Koperasi dan UMKM Jember pula, DPRD meminta agar persoalan perkoperasian di Jember, baik di Koperasi KJHS maupun di Koperasi Dewantara, diambil langkah serius dan segera dituntaskan. Pasalnya, selain dua koperasi tersebut, DPRD juga memperoleh informasi bahwa ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang juga sempat hidup, namun keberadaannya juga telah mati suri alias kolaps.

Hal itu dinilai dewan sangat merugikan anggota koperasi lainnya. Keberadaan koperasi yang tidak tertib seperti itu juga dinilai imbas dari mandulnya kontrol dan pengawasan dinas. “Karena di situ pasti ada hak-hak anggota koperasi yang belum sempat mereka ambil. Dan kami mohon dinas untuk nanti menyikapi serta melakukan pengawasan terhadap masalah ini,” pinta politisi Partai Perindo itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Setelah polemik beras ASN dan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) sudah mencapai titik klimaks, muncul lagi sengkarut keberadaan koperasi yang sempat hidup di lingkungan Dinas Pendidikan Jember. Namun, disebut-sebut menyisakan permasalahan yang ngendon.

Hal itu terkuak saat Komisi B DPRD Jember bertemu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jember di Ruang Banmus DPRD Jember, Senin (11/7) lalu. Anggota Komisi B DPRD Jember Dogol Mulyono menyebut, Koperasi Dewantara sempat hidup dan beroperasi selama beberapa tahun terakhir.

Bahkan Dogol sendiri mengaku dulunya sempat menjadi ketua di koperasi tersebut, sebelum dia melenggang ke gedung parlemen. Namun, belakangan ihwal keberadaannya berhenti beroperasi tanpa alasan yang jelas. “Kami sering mendapati keluhan dari Koperasi Dewantara ini, dari mantan-mantan anggotanya, mengapa kok sudah tidak beroperasi lagi,” urai Dogol kala RDP.

BACA JUGA: Koperasi KJHS Akhirnya Kibarkan Bendera Putih

Dia juga tidak mengetahui pasti alasan berhentinya koperasi itu. Namun, dari sekilas informasi yang diperolehnya, ada sejumlah anggota koperasi dari unsur pimpinan atau pengurus yang menyelewengkan dana koperasi dan tidak mengembalikan lagi uang tersebut ke koperasi. Mengenai siapa dan berapa jumlahnya, dia juga tidak mengetahui persis.

Di hadapan Dinas Koperasi dan UMKM Jember pula, DPRD meminta agar persoalan perkoperasian di Jember, baik di Koperasi KJHS maupun di Koperasi Dewantara, diambil langkah serius dan segera dituntaskan. Pasalnya, selain dua koperasi tersebut, DPRD juga memperoleh informasi bahwa ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang juga sempat hidup, namun keberadaannya juga telah mati suri alias kolaps.

Hal itu dinilai dewan sangat merugikan anggota koperasi lainnya. Keberadaan koperasi yang tidak tertib seperti itu juga dinilai imbas dari mandulnya kontrol dan pengawasan dinas. “Karena di situ pasti ada hak-hak anggota koperasi yang belum sempat mereka ambil. Dan kami mohon dinas untuk nanti menyikapi serta melakukan pengawasan terhadap masalah ini,” pinta politisi Partai Perindo itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/