alexametrics
23.4 C
Jember
Friday, 12 August 2022

Fokus Bahas Tiga Persoalan

Terkait Materi LPP APBD Jember 2020

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembahasan materi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember Tahun 2020 dilangsungkan, kemarin (12/7). Ada tiga hal penting yang menjadi fokus dalam rapat menindaklanjuti paripurna, beberapa lalu, tersebut.

Rapat pembahasan materi dilakukan terbatas di ruang sidang dengan jumlah peserta yang terbatas pula. Karenanya, tidak semua orang bisa masuk, mengingat ancaman Covid-19 sempat menghantui gedung dewan. Dari unsur legislatif, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember diwakili oleh pimpinan dewan serta anggotanya. Sedangkan unsur eksekutif, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano serta sejumlah pejabat teras.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menjelaskan, materi pembahasan yaitu mengupas tentang predikat LPP APBD Jember 2020 yang mendapat opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Opini tidak wajar, salah satunya karena susunan laporan tidak sesuai standar akuntansi pemerintah. Ke depan, pemkab harus patuh aturan,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hal kedua yang tidak kalah penting yakni mengenai temuan BPK. Baik temuan laporan yang diketahui tanpa pengesahan, utang, maupun yang lain. “Kami tekankan agar semua temuan BPK ditindaklanjuti. Ini untuk mendukung agar opini tidak wajar berubah menjadi wajar tanpa pengecualian,” ungkap Itqon.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembahasan materi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember Tahun 2020 dilangsungkan, kemarin (12/7). Ada tiga hal penting yang menjadi fokus dalam rapat menindaklanjuti paripurna, beberapa lalu, tersebut.

Rapat pembahasan materi dilakukan terbatas di ruang sidang dengan jumlah peserta yang terbatas pula. Karenanya, tidak semua orang bisa masuk, mengingat ancaman Covid-19 sempat menghantui gedung dewan. Dari unsur legislatif, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember diwakili oleh pimpinan dewan serta anggotanya. Sedangkan unsur eksekutif, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano serta sejumlah pejabat teras.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menjelaskan, materi pembahasan yaitu mengupas tentang predikat LPP APBD Jember 2020 yang mendapat opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Opini tidak wajar, salah satunya karena susunan laporan tidak sesuai standar akuntansi pemerintah. Ke depan, pemkab harus patuh aturan,” katanya.

Hal kedua yang tidak kalah penting yakni mengenai temuan BPK. Baik temuan laporan yang diketahui tanpa pengesahan, utang, maupun yang lain. “Kami tekankan agar semua temuan BPK ditindaklanjuti. Ini untuk mendukung agar opini tidak wajar berubah menjadi wajar tanpa pengecualian,” ungkap Itqon.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembahasan materi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember Tahun 2020 dilangsungkan, kemarin (12/7). Ada tiga hal penting yang menjadi fokus dalam rapat menindaklanjuti paripurna, beberapa lalu, tersebut.

Rapat pembahasan materi dilakukan terbatas di ruang sidang dengan jumlah peserta yang terbatas pula. Karenanya, tidak semua orang bisa masuk, mengingat ancaman Covid-19 sempat menghantui gedung dewan. Dari unsur legislatif, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember diwakili oleh pimpinan dewan serta anggotanya. Sedangkan unsur eksekutif, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano serta sejumlah pejabat teras.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menjelaskan, materi pembahasan yaitu mengupas tentang predikat LPP APBD Jember 2020 yang mendapat opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Opini tidak wajar, salah satunya karena susunan laporan tidak sesuai standar akuntansi pemerintah. Ke depan, pemkab harus patuh aturan,” katanya.

Hal kedua yang tidak kalah penting yakni mengenai temuan BPK. Baik temuan laporan yang diketahui tanpa pengesahan, utang, maupun yang lain. “Kami tekankan agar semua temuan BPK ditindaklanjuti. Ini untuk mendukung agar opini tidak wajar berubah menjadi wajar tanpa pengecualian,” ungkap Itqon.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/