alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Kontrol APBD Tetap Diperlukan

Walau Masyarakat Ngebet Pembangunan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang baru disahkan, beberapa waktu lalu, membawa harapan besar bagi masyarakat. Walau ekspektasi besar, namun dalam penggunaannya nanti tetap perlu kontrol agar realisasi APBD tak sampai diselewengkan.

Dalam diskusi secara daring bertema Transparency, Fairness, & Welfare: APBD dan Optimisme Perekonomian Jember, yang digelar oleh BEM Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej), Minggu (11/4), Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, lantaran hampir dua tahun tidak ada APBD dan pembangunan yang mandek, ekspektasi masyarakat cukup besar terhadap pengesahan Perda APBD. “Masyarakat sekarang ini saking percayanya kepada Bupati Jember yang baru, ada gejala setuju terus dengan apa yang disampaikan oleh elite politik,” jelasnya.

Padahal sejatinya, kata dia, dalam politik yang baik itu perlu mengontrol kekuasaan. “Karena mereka sudah mengalami disorientasi selama lima tahun di bawah kepemimpinan bupati sebelumnya,” ujar Itqon, saat menyampaikan sambutannya dalam diskusi ekonomi itu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, anggota DPRD Jember Agusta Jaka Purwana, yang menjadi salah satu pembicara, menambahkan, APBD 2021 yang disahkan membawa banyak harapan. “Semoga bupati yang sekarang lebih baik. Tidak sekadar pencitraan,” paparnya.

Namun, Agusta merasa kecewa dengan label Jember sebagai kota ramah disabilitas. Sebab, nyatanya dalam pengalaman Agusta yang sehari-hari memakai kursi roda lantara sakit bagian punggung tersebut, dia mengaku kesulitan ketika mengakses tempat strategis untuk publik Jember. “Menuju rapat paripurna di DPRD Jember, Aula PB Sudirman, hingga ruang pertemuan pendapa bupati, semuanya tidak ada akses untuk disabilitas,” terangnya.

Sebagai anggota dewan berlatar belakang pengusaha, Agusta berharap, pemerintahan saat ini bisa berperan untuk menggerakkan roda ekonomi, terutama UMKM. “Yang kami harapkan adalah pemerintah menjadi marketing. Jadi, tidak hanya memberi bantuan modal atau alat. Walau memang permasalahan teman-teman UMKM adalah di modal,” tutur mantan pengusaha cerutu di Jember ini.

Menurut dia, akan sangat ditentukan oleh perhatian bupati-wabup dalam menyiapkan infrastruktur komunikasi dan informatika secara digital, sehingga produk UMKM Jember dapat bersaing secara global. “Tentunya ini harus mampu menjamin perlindungan data pribadi dari ancaman siber,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang baru disahkan, beberapa waktu lalu, membawa harapan besar bagi masyarakat. Walau ekspektasi besar, namun dalam penggunaannya nanti tetap perlu kontrol agar realisasi APBD tak sampai diselewengkan.

Dalam diskusi secara daring bertema Transparency, Fairness, & Welfare: APBD dan Optimisme Perekonomian Jember, yang digelar oleh BEM Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej), Minggu (11/4), Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, lantaran hampir dua tahun tidak ada APBD dan pembangunan yang mandek, ekspektasi masyarakat cukup besar terhadap pengesahan Perda APBD. “Masyarakat sekarang ini saking percayanya kepada Bupati Jember yang baru, ada gejala setuju terus dengan apa yang disampaikan oleh elite politik,” jelasnya.

Padahal sejatinya, kata dia, dalam politik yang baik itu perlu mengontrol kekuasaan. “Karena mereka sudah mengalami disorientasi selama lima tahun di bawah kepemimpinan bupati sebelumnya,” ujar Itqon, saat menyampaikan sambutannya dalam diskusi ekonomi itu.

Sementara itu, anggota DPRD Jember Agusta Jaka Purwana, yang menjadi salah satu pembicara, menambahkan, APBD 2021 yang disahkan membawa banyak harapan. “Semoga bupati yang sekarang lebih baik. Tidak sekadar pencitraan,” paparnya.

Namun, Agusta merasa kecewa dengan label Jember sebagai kota ramah disabilitas. Sebab, nyatanya dalam pengalaman Agusta yang sehari-hari memakai kursi roda lantara sakit bagian punggung tersebut, dia mengaku kesulitan ketika mengakses tempat strategis untuk publik Jember. “Menuju rapat paripurna di DPRD Jember, Aula PB Sudirman, hingga ruang pertemuan pendapa bupati, semuanya tidak ada akses untuk disabilitas,” terangnya.

Sebagai anggota dewan berlatar belakang pengusaha, Agusta berharap, pemerintahan saat ini bisa berperan untuk menggerakkan roda ekonomi, terutama UMKM. “Yang kami harapkan adalah pemerintah menjadi marketing. Jadi, tidak hanya memberi bantuan modal atau alat. Walau memang permasalahan teman-teman UMKM adalah di modal,” tutur mantan pengusaha cerutu di Jember ini.

Menurut dia, akan sangat ditentukan oleh perhatian bupati-wabup dalam menyiapkan infrastruktur komunikasi dan informatika secara digital, sehingga produk UMKM Jember dapat bersaing secara global. “Tentunya ini harus mampu menjamin perlindungan data pribadi dari ancaman siber,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang baru disahkan, beberapa waktu lalu, membawa harapan besar bagi masyarakat. Walau ekspektasi besar, namun dalam penggunaannya nanti tetap perlu kontrol agar realisasi APBD tak sampai diselewengkan.

Dalam diskusi secara daring bertema Transparency, Fairness, & Welfare: APBD dan Optimisme Perekonomian Jember, yang digelar oleh BEM Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej), Minggu (11/4), Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, lantaran hampir dua tahun tidak ada APBD dan pembangunan yang mandek, ekspektasi masyarakat cukup besar terhadap pengesahan Perda APBD. “Masyarakat sekarang ini saking percayanya kepada Bupati Jember yang baru, ada gejala setuju terus dengan apa yang disampaikan oleh elite politik,” jelasnya.

Padahal sejatinya, kata dia, dalam politik yang baik itu perlu mengontrol kekuasaan. “Karena mereka sudah mengalami disorientasi selama lima tahun di bawah kepemimpinan bupati sebelumnya,” ujar Itqon, saat menyampaikan sambutannya dalam diskusi ekonomi itu.

Sementara itu, anggota DPRD Jember Agusta Jaka Purwana, yang menjadi salah satu pembicara, menambahkan, APBD 2021 yang disahkan membawa banyak harapan. “Semoga bupati yang sekarang lebih baik. Tidak sekadar pencitraan,” paparnya.

Namun, Agusta merasa kecewa dengan label Jember sebagai kota ramah disabilitas. Sebab, nyatanya dalam pengalaman Agusta yang sehari-hari memakai kursi roda lantara sakit bagian punggung tersebut, dia mengaku kesulitan ketika mengakses tempat strategis untuk publik Jember. “Menuju rapat paripurna di DPRD Jember, Aula PB Sudirman, hingga ruang pertemuan pendapa bupati, semuanya tidak ada akses untuk disabilitas,” terangnya.

Sebagai anggota dewan berlatar belakang pengusaha, Agusta berharap, pemerintahan saat ini bisa berperan untuk menggerakkan roda ekonomi, terutama UMKM. “Yang kami harapkan adalah pemerintah menjadi marketing. Jadi, tidak hanya memberi bantuan modal atau alat. Walau memang permasalahan teman-teman UMKM adalah di modal,” tutur mantan pengusaha cerutu di Jember ini.

Menurut dia, akan sangat ditentukan oleh perhatian bupati-wabup dalam menyiapkan infrastruktur komunikasi dan informatika secara digital, sehingga produk UMKM Jember dapat bersaing secara global. “Tentunya ini harus mampu menjamin perlindungan data pribadi dari ancaman siber,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/