alexametrics
28.7 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Jangan sampai Jadi Masalah Baru

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Langkah mutasi oleh Bupati Jember Hendy Siswanto tak lepas dari kritik. Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyatakan, selayaknya pengisian jabatan itu ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga di belakang hari tidak justru menjadi masalah baru.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Tabroni juga mempertanyakan kebijakan mutasi tersebut. Kendati bupati menyatakan bahwa kebijakan itu hanya pengisian jabatan sesuai KSOTK 2021 yang diundangkan Januari lalu, tapi dia tetap menyangsikannya. Sebab, jika hanya pengisian, seharusnya yang dilakukan bupati tidak sampai merombak pejabat definitif yang sudah ada, lalu diposisikan sebagai Plt. “Kalau bukan perombakan, apa namanya?” kata Tabroni.

Sebenarnya, politisi PDIP ini memahami keinginan pemerintah daerah agar APBD Jember segera disahkan dengan mengawalinya melakukan mutasi sesuai KSOTK 2021. Namun, jika semua pejabat penting seluruhnya dijadikan Plt, disebutnya justru akan memperlambat kinerja mereka. Sebab, imbas kebijakan ini membuat para pejabat harus menyesuaikan dengan posisi baru tersebut. Dan ini butuh waktu.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Padahal, APBD Jember cukup mendesak. Mengingat, hingga pekan kedua Maret ini masih belum selesai. APBD 2021 memang selayaknya pakai KSOTK 2021. Dewan pun meminta urusan KSOTK diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.

Namun, Tabroni mengingatkan, penggunaan KSOTK 2021 selayaknya juga ada izin Mendagri. Jangan sampai keputusan ini justru menjadi masalah baru. Dia juga mewanti-wanti agar Pemkab Jember menyusun sejumlah rencana kerja dengan baik. “Jangan sampai rencana kerja disusun tanpa dasar adanya kebutuhan,” ucapnya.

Sementara itu, urusan KSOTK yang disampaikan Tabroni dan sempat disampaikan pimpinan dewan belum lama ini, telah terjawab sore kemarin. Bupati Jember Hendy Siswanto sudah melakukan pengisian KSOTK 2021. Dampak dari pengisian itu, ratusan pegawai menjadi Plt untuk mengisi kekosongan jabatan. “Kami harap, dengan pengisian KSOTK 2021 ini, APBD Jember bisa segera diselesaikan,” ucap Hendy, yang kemudian menyebut KSOTK 2021 sudah ada sebelum dirinya dilantik.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Langkah mutasi oleh Bupati Jember Hendy Siswanto tak lepas dari kritik. Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyatakan, selayaknya pengisian jabatan itu ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga di belakang hari tidak justru menjadi masalah baru.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Tabroni juga mempertanyakan kebijakan mutasi tersebut. Kendati bupati menyatakan bahwa kebijakan itu hanya pengisian jabatan sesuai KSOTK 2021 yang diundangkan Januari lalu, tapi dia tetap menyangsikannya. Sebab, jika hanya pengisian, seharusnya yang dilakukan bupati tidak sampai merombak pejabat definitif yang sudah ada, lalu diposisikan sebagai Plt. “Kalau bukan perombakan, apa namanya?” kata Tabroni.

Sebenarnya, politisi PDIP ini memahami keinginan pemerintah daerah agar APBD Jember segera disahkan dengan mengawalinya melakukan mutasi sesuai KSOTK 2021. Namun, jika semua pejabat penting seluruhnya dijadikan Plt, disebutnya justru akan memperlambat kinerja mereka. Sebab, imbas kebijakan ini membuat para pejabat harus menyesuaikan dengan posisi baru tersebut. Dan ini butuh waktu.

“Padahal, APBD Jember cukup mendesak. Mengingat, hingga pekan kedua Maret ini masih belum selesai. APBD 2021 memang selayaknya pakai KSOTK 2021. Dewan pun meminta urusan KSOTK diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.

Namun, Tabroni mengingatkan, penggunaan KSOTK 2021 selayaknya juga ada izin Mendagri. Jangan sampai keputusan ini justru menjadi masalah baru. Dia juga mewanti-wanti agar Pemkab Jember menyusun sejumlah rencana kerja dengan baik. “Jangan sampai rencana kerja disusun tanpa dasar adanya kebutuhan,” ucapnya.

Sementara itu, urusan KSOTK yang disampaikan Tabroni dan sempat disampaikan pimpinan dewan belum lama ini, telah terjawab sore kemarin. Bupati Jember Hendy Siswanto sudah melakukan pengisian KSOTK 2021. Dampak dari pengisian itu, ratusan pegawai menjadi Plt untuk mengisi kekosongan jabatan. “Kami harap, dengan pengisian KSOTK 2021 ini, APBD Jember bisa segera diselesaikan,” ucap Hendy, yang kemudian menyebut KSOTK 2021 sudah ada sebelum dirinya dilantik.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Langkah mutasi oleh Bupati Jember Hendy Siswanto tak lepas dari kritik. Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyatakan, selayaknya pengisian jabatan itu ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga di belakang hari tidak justru menjadi masalah baru.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Tabroni juga mempertanyakan kebijakan mutasi tersebut. Kendati bupati menyatakan bahwa kebijakan itu hanya pengisian jabatan sesuai KSOTK 2021 yang diundangkan Januari lalu, tapi dia tetap menyangsikannya. Sebab, jika hanya pengisian, seharusnya yang dilakukan bupati tidak sampai merombak pejabat definitif yang sudah ada, lalu diposisikan sebagai Plt. “Kalau bukan perombakan, apa namanya?” kata Tabroni.

Sebenarnya, politisi PDIP ini memahami keinginan pemerintah daerah agar APBD Jember segera disahkan dengan mengawalinya melakukan mutasi sesuai KSOTK 2021. Namun, jika semua pejabat penting seluruhnya dijadikan Plt, disebutnya justru akan memperlambat kinerja mereka. Sebab, imbas kebijakan ini membuat para pejabat harus menyesuaikan dengan posisi baru tersebut. Dan ini butuh waktu.

“Padahal, APBD Jember cukup mendesak. Mengingat, hingga pekan kedua Maret ini masih belum selesai. APBD 2021 memang selayaknya pakai KSOTK 2021. Dewan pun meminta urusan KSOTK diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.

Namun, Tabroni mengingatkan, penggunaan KSOTK 2021 selayaknya juga ada izin Mendagri. Jangan sampai keputusan ini justru menjadi masalah baru. Dia juga mewanti-wanti agar Pemkab Jember menyusun sejumlah rencana kerja dengan baik. “Jangan sampai rencana kerja disusun tanpa dasar adanya kebutuhan,” ucapnya.

Sementara itu, urusan KSOTK yang disampaikan Tabroni dan sempat disampaikan pimpinan dewan belum lama ini, telah terjawab sore kemarin. Bupati Jember Hendy Siswanto sudah melakukan pengisian KSOTK 2021. Dampak dari pengisian itu, ratusan pegawai menjadi Plt untuk mengisi kekosongan jabatan. “Kami harap, dengan pengisian KSOTK 2021 ini, APBD Jember bisa segera diselesaikan,” ucap Hendy, yang kemudian menyebut KSOTK 2021 sudah ada sebelum dirinya dilantik.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/