alexametrics
21.6 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

APBD Jember Rp 1,8 T Belum Terpakai, Kok Bisa ?

Mobile_AP_Rectangle 1

Sementara itu, pembahasan PAPBD Jember tahun 2021 yang mulai dilakukan di masing-masing komisi, bertujuan mengetahui sejumlah anggaran yang berpotensi berubah, ditambah, dikurangi, ditiadakan, maupun dialihkan. Pembahasan direncanakan hingga Rabu (13/10) untuk seluruh OPD.

Komisi yang melakukan pembahasan hingga sore kemarin salah satunya adalah Komisi A dengan Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Jember. Dalam APBD awal, dana yang dikelola bagian ini sebesar Rp 4,48 miliar. Setelah masuk dalam PAPBD yang dikelola rencananya dikurangi 1,73 miliar, sehingga dana yang dikelola di akhir tahun tinggal 2,81 miliar lebih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Erfan Setiawan menjelaskan, rencana pengurangan dalam PAPBD itu disebabkan banyak hal yang memengaruhi minimnya serapan anggaran. Di antaranya karena faktor pandemi sehingga ada program yang tidak dapat dilakukan. “Olahraga integrasi forkopimda tidak terlaksana,” papar Erfan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tak hanya itu, program lain seperti kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah yang biasanya dapat dilakukan juga tak dapat dilakukan. “Pada saat pandemi, daerah yang mau didatangi menolak,” jelasnya. Beberapa hal itu yang membuat serapan anggaran di Bagian Tata Pemerintahan hanya sekitar 40-an persen hingga memasuki pembahasan PAPBD.

Namun demikian, di Bagian Tata Pemerintahan terdapat sejumlah program kegiatan yang akan dilakukan akhir tahun. Hal itu menyangkut urusan administrasi pemerintahan serta sejumlah laporan. Atas perubahan anggaran dari Rp 4,48 miliar yang menjadi Rp 2,81 miliar dalam PAPBD itu, dimaklumi karena ada program yang tidak dapat tereksekusi karena pandemi.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, seluruh anggaran yang tidak dapat diserap karena kondisi pandemi selayaknya dialihkan. “Minimnya serapan pada Bagian Tata Pemerintahan bukan karena kinerja yang tidak maksimal, tetapi karena faktor pandemi. Seperti kita ketahui, selama 2021 kunker maupun studi banding tidak boleh. Selain itu, mengumpulkan orang dalam jumlah banyak juga tidak boleh,” ucapnya.

Dengan demikian, Tabroni tetap meminta agar Bagian Tata Pemerintahan melakukan perhitungan akan perubahan yang kini tengah dibahas agar tepat sasaran. “Jika memang tidak dipakai, lebih baik dialihkan ke yang lain. Jadi, semangatnya bagaimana agar dana yang ada bisa digunakan dengan maksimal,” pungkasnya. (nur/c2/rus)

Reporter : Nur Hariri
Fotografer : Dok. Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Sementara itu, pembahasan PAPBD Jember tahun 2021 yang mulai dilakukan di masing-masing komisi, bertujuan mengetahui sejumlah anggaran yang berpotensi berubah, ditambah, dikurangi, ditiadakan, maupun dialihkan. Pembahasan direncanakan hingga Rabu (13/10) untuk seluruh OPD.

Komisi yang melakukan pembahasan hingga sore kemarin salah satunya adalah Komisi A dengan Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Jember. Dalam APBD awal, dana yang dikelola bagian ini sebesar Rp 4,48 miliar. Setelah masuk dalam PAPBD yang dikelola rencananya dikurangi 1,73 miliar, sehingga dana yang dikelola di akhir tahun tinggal 2,81 miliar lebih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Erfan Setiawan menjelaskan, rencana pengurangan dalam PAPBD itu disebabkan banyak hal yang memengaruhi minimnya serapan anggaran. Di antaranya karena faktor pandemi sehingga ada program yang tidak dapat dilakukan. “Olahraga integrasi forkopimda tidak terlaksana,” papar Erfan.

Tak hanya itu, program lain seperti kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah yang biasanya dapat dilakukan juga tak dapat dilakukan. “Pada saat pandemi, daerah yang mau didatangi menolak,” jelasnya. Beberapa hal itu yang membuat serapan anggaran di Bagian Tata Pemerintahan hanya sekitar 40-an persen hingga memasuki pembahasan PAPBD.

Namun demikian, di Bagian Tata Pemerintahan terdapat sejumlah program kegiatan yang akan dilakukan akhir tahun. Hal itu menyangkut urusan administrasi pemerintahan serta sejumlah laporan. Atas perubahan anggaran dari Rp 4,48 miliar yang menjadi Rp 2,81 miliar dalam PAPBD itu, dimaklumi karena ada program yang tidak dapat tereksekusi karena pandemi.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, seluruh anggaran yang tidak dapat diserap karena kondisi pandemi selayaknya dialihkan. “Minimnya serapan pada Bagian Tata Pemerintahan bukan karena kinerja yang tidak maksimal, tetapi karena faktor pandemi. Seperti kita ketahui, selama 2021 kunker maupun studi banding tidak boleh. Selain itu, mengumpulkan orang dalam jumlah banyak juga tidak boleh,” ucapnya.

Dengan demikian, Tabroni tetap meminta agar Bagian Tata Pemerintahan melakukan perhitungan akan perubahan yang kini tengah dibahas agar tepat sasaran. “Jika memang tidak dipakai, lebih baik dialihkan ke yang lain. Jadi, semangatnya bagaimana agar dana yang ada bisa digunakan dengan maksimal,” pungkasnya. (nur/c2/rus)

Reporter : Nur Hariri
Fotografer : Dok. Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih

Sementara itu, pembahasan PAPBD Jember tahun 2021 yang mulai dilakukan di masing-masing komisi, bertujuan mengetahui sejumlah anggaran yang berpotensi berubah, ditambah, dikurangi, ditiadakan, maupun dialihkan. Pembahasan direncanakan hingga Rabu (13/10) untuk seluruh OPD.

Komisi yang melakukan pembahasan hingga sore kemarin salah satunya adalah Komisi A dengan Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Jember. Dalam APBD awal, dana yang dikelola bagian ini sebesar Rp 4,48 miliar. Setelah masuk dalam PAPBD yang dikelola rencananya dikurangi 1,73 miliar, sehingga dana yang dikelola di akhir tahun tinggal 2,81 miliar lebih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Erfan Setiawan menjelaskan, rencana pengurangan dalam PAPBD itu disebabkan banyak hal yang memengaruhi minimnya serapan anggaran. Di antaranya karena faktor pandemi sehingga ada program yang tidak dapat dilakukan. “Olahraga integrasi forkopimda tidak terlaksana,” papar Erfan.

Tak hanya itu, program lain seperti kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah yang biasanya dapat dilakukan juga tak dapat dilakukan. “Pada saat pandemi, daerah yang mau didatangi menolak,” jelasnya. Beberapa hal itu yang membuat serapan anggaran di Bagian Tata Pemerintahan hanya sekitar 40-an persen hingga memasuki pembahasan PAPBD.

Namun demikian, di Bagian Tata Pemerintahan terdapat sejumlah program kegiatan yang akan dilakukan akhir tahun. Hal itu menyangkut urusan administrasi pemerintahan serta sejumlah laporan. Atas perubahan anggaran dari Rp 4,48 miliar yang menjadi Rp 2,81 miliar dalam PAPBD itu, dimaklumi karena ada program yang tidak dapat tereksekusi karena pandemi.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, seluruh anggaran yang tidak dapat diserap karena kondisi pandemi selayaknya dialihkan. “Minimnya serapan pada Bagian Tata Pemerintahan bukan karena kinerja yang tidak maksimal, tetapi karena faktor pandemi. Seperti kita ketahui, selama 2021 kunker maupun studi banding tidak boleh. Selain itu, mengumpulkan orang dalam jumlah banyak juga tidak boleh,” ucapnya.

Dengan demikian, Tabroni tetap meminta agar Bagian Tata Pemerintahan melakukan perhitungan akan perubahan yang kini tengah dibahas agar tepat sasaran. “Jika memang tidak dipakai, lebih baik dialihkan ke yang lain. Jadi, semangatnya bagaimana agar dana yang ada bisa digunakan dengan maksimal,” pungkasnya. (nur/c2/rus)

Reporter : Nur Hariri
Fotografer : Dok. Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/