alexametrics
23 C
Jember
Friday, 27 May 2022

APBD Jember Rp 1,8 T Belum Terpakai, Kok Bisa ?

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Rapat paripurna di gedung DPRD Jember mengungkap fakta penting mengenai serapan anggaran, kemarin (11/10). Secara umum, ada dana sekitar Rp 1,8 triliun dari total Rp 4,4 triliun yang belum tersentuh alias belum terpakai. Minimnya serapan anggaran tersebut mengancam naiknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di pengujung tahun 2021 nanti.

Dana yang besarnya sekitar Rp 1,8 T itu disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto setelah menyampaikan pidato jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Perubahan APBD (PAPBD) 2021. Menurutnya, serapat anggaran APBD perlu ditingkatkan mengingat waktu yang begitu mepet. “Serapan anggaran sekitar 60 persen. Harus digenjot lagi, karena efektifnya (kerja tahun 2021 tersisa, Red) dua bulan,” kata Hendy kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan, segala perencanaan dan kerja-kerja di lingkungan Pemkab Jember akan terus dikomunikasikan, dikoordinasikan, serta diawasi. Tujuannya, ada percepatan pembangunan maupun hal lain sehingga serapan anggaran bisa maksimal. “Target harus lebih dari 90 persen,” tegasnya. Apabila target yang diharapkan nantinya tercapai, setidaknya penekanan angka Silpa tergolong fantastis, karena sepuluh persennya setara dengan separuh Silpa 2020 atau sekitar Rp 440 miliar.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun demikian, PAPBD masih berjalan. Nantinya dibutuhkan kerja cepat demi mengejar serapan anggaran yang maksimal. Misalnya, mengeksekusi kegiatan yang telah terprogram secara matang, maupun program lain yang disepakati dalam PAPBD nanti. Kegiatan dengan anggaran besar pun perlu segera dikerjakan. “Bulan ini tender multiyear (untuk pengaspalan/pembangunan jalan, Red),” kata Bupati Hendy.

Berkaitan dengan desakan DPRD Jember agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkab juga mengedepankan akselerasi dalam mengerjakan program-programnya, menurut Bupati Hendy, juga telah dikomunikasikan dengan semua lembaga. Melalui pidatonya di hadapan anggota dewan, Hendy menegaskan, semua OPD menyatakan kesanggupannya untuk merealisasikan anggaran di atas 90 persen. Hal itu guna menekan agar Silpa di ujung 2021 nanti tidak masuk dalam tren Silpa yang cenderung naik. “Akan diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk memaksimalkan penyerapan anggaran agar dapat meminimalisasi Silpa,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi pandangan akan keraguan evaluasi PAPBD karena melewati tenggat, Hendy menyampaikan bahwa hal itu telah dikonsultasikan dan dimohonkan kepada Gubernur Jawa Timur pada 7 Oktober. “Ada kepentingan yang lebih besar yang tetap sama-sama kita perjuangkan,” jelas Bupati Hendy. Yakni mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berjalan lebih efektif, terarah, dan berkesinambungan melalui penetapan PAPBD nanti.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim itu selanjutnya diagendakan dengan pembahasan di masing-masing komisi. Eksekutif dan legislatif dalam hal ini setidaknya merencanakan pembahasan tiga hari berturut-turut dan ditargetkan Jumat nanti bisa disepakati bersama.

Pergeseran Pos Anggaran

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Rapat paripurna di gedung DPRD Jember mengungkap fakta penting mengenai serapan anggaran, kemarin (11/10). Secara umum, ada dana sekitar Rp 1,8 triliun dari total Rp 4,4 triliun yang belum tersentuh alias belum terpakai. Minimnya serapan anggaran tersebut mengancam naiknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di pengujung tahun 2021 nanti.

Dana yang besarnya sekitar Rp 1,8 T itu disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto setelah menyampaikan pidato jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Perubahan APBD (PAPBD) 2021. Menurutnya, serapat anggaran APBD perlu ditingkatkan mengingat waktu yang begitu mepet. “Serapan anggaran sekitar 60 persen. Harus digenjot lagi, karena efektifnya (kerja tahun 2021 tersisa, Red) dua bulan,” kata Hendy kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan, segala perencanaan dan kerja-kerja di lingkungan Pemkab Jember akan terus dikomunikasikan, dikoordinasikan, serta diawasi. Tujuannya, ada percepatan pembangunan maupun hal lain sehingga serapan anggaran bisa maksimal. “Target harus lebih dari 90 persen,” tegasnya. Apabila target yang diharapkan nantinya tercapai, setidaknya penekanan angka Silpa tergolong fantastis, karena sepuluh persennya setara dengan separuh Silpa 2020 atau sekitar Rp 440 miliar.

Namun demikian, PAPBD masih berjalan. Nantinya dibutuhkan kerja cepat demi mengejar serapan anggaran yang maksimal. Misalnya, mengeksekusi kegiatan yang telah terprogram secara matang, maupun program lain yang disepakati dalam PAPBD nanti. Kegiatan dengan anggaran besar pun perlu segera dikerjakan. “Bulan ini tender multiyear (untuk pengaspalan/pembangunan jalan, Red),” kata Bupati Hendy.

Berkaitan dengan desakan DPRD Jember agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkab juga mengedepankan akselerasi dalam mengerjakan program-programnya, menurut Bupati Hendy, juga telah dikomunikasikan dengan semua lembaga. Melalui pidatonya di hadapan anggota dewan, Hendy menegaskan, semua OPD menyatakan kesanggupannya untuk merealisasikan anggaran di atas 90 persen. Hal itu guna menekan agar Silpa di ujung 2021 nanti tidak masuk dalam tren Silpa yang cenderung naik. “Akan diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk memaksimalkan penyerapan anggaran agar dapat meminimalisasi Silpa,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi pandangan akan keraguan evaluasi PAPBD karena melewati tenggat, Hendy menyampaikan bahwa hal itu telah dikonsultasikan dan dimohonkan kepada Gubernur Jawa Timur pada 7 Oktober. “Ada kepentingan yang lebih besar yang tetap sama-sama kita perjuangkan,” jelas Bupati Hendy. Yakni mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berjalan lebih efektif, terarah, dan berkesinambungan melalui penetapan PAPBD nanti.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim itu selanjutnya diagendakan dengan pembahasan di masing-masing komisi. Eksekutif dan legislatif dalam hal ini setidaknya merencanakan pembahasan tiga hari berturut-turut dan ditargetkan Jumat nanti bisa disepakati bersama.

Pergeseran Pos Anggaran

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Rapat paripurna di gedung DPRD Jember mengungkap fakta penting mengenai serapan anggaran, kemarin (11/10). Secara umum, ada dana sekitar Rp 1,8 triliun dari total Rp 4,4 triliun yang belum tersentuh alias belum terpakai. Minimnya serapan anggaran tersebut mengancam naiknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di pengujung tahun 2021 nanti.

Dana yang besarnya sekitar Rp 1,8 T itu disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto setelah menyampaikan pidato jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Perubahan APBD (PAPBD) 2021. Menurutnya, serapat anggaran APBD perlu ditingkatkan mengingat waktu yang begitu mepet. “Serapan anggaran sekitar 60 persen. Harus digenjot lagi, karena efektifnya (kerja tahun 2021 tersisa, Red) dua bulan,” kata Hendy kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan, segala perencanaan dan kerja-kerja di lingkungan Pemkab Jember akan terus dikomunikasikan, dikoordinasikan, serta diawasi. Tujuannya, ada percepatan pembangunan maupun hal lain sehingga serapan anggaran bisa maksimal. “Target harus lebih dari 90 persen,” tegasnya. Apabila target yang diharapkan nantinya tercapai, setidaknya penekanan angka Silpa tergolong fantastis, karena sepuluh persennya setara dengan separuh Silpa 2020 atau sekitar Rp 440 miliar.

Namun demikian, PAPBD masih berjalan. Nantinya dibutuhkan kerja cepat demi mengejar serapan anggaran yang maksimal. Misalnya, mengeksekusi kegiatan yang telah terprogram secara matang, maupun program lain yang disepakati dalam PAPBD nanti. Kegiatan dengan anggaran besar pun perlu segera dikerjakan. “Bulan ini tender multiyear (untuk pengaspalan/pembangunan jalan, Red),” kata Bupati Hendy.

Berkaitan dengan desakan DPRD Jember agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkab juga mengedepankan akselerasi dalam mengerjakan program-programnya, menurut Bupati Hendy, juga telah dikomunikasikan dengan semua lembaga. Melalui pidatonya di hadapan anggota dewan, Hendy menegaskan, semua OPD menyatakan kesanggupannya untuk merealisasikan anggaran di atas 90 persen. Hal itu guna menekan agar Silpa di ujung 2021 nanti tidak masuk dalam tren Silpa yang cenderung naik. “Akan diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk memaksimalkan penyerapan anggaran agar dapat meminimalisasi Silpa,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi pandangan akan keraguan evaluasi PAPBD karena melewati tenggat, Hendy menyampaikan bahwa hal itu telah dikonsultasikan dan dimohonkan kepada Gubernur Jawa Timur pada 7 Oktober. “Ada kepentingan yang lebih besar yang tetap sama-sama kita perjuangkan,” jelas Bupati Hendy. Yakni mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berjalan lebih efektif, terarah, dan berkesinambungan melalui penetapan PAPBD nanti.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim itu selanjutnya diagendakan dengan pembahasan di masing-masing komisi. Eksekutif dan legislatif dalam hal ini setidaknya merencanakan pembahasan tiga hari berturut-turut dan ditargetkan Jumat nanti bisa disepakati bersama.

Pergeseran Pos Anggaran

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/