alexametrics
23 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Lebih dari Separuh Proyek Jalan Tuntas

Sebanyak 14 Rekanan Dapat Tambahan Waktu

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Pekerjaan proyek pengaspalan jalan dengan anggaran multiyears banyak disoroti publik. Selain kualitas, molornya waktu hingga melewati batas kontrak menjadi salah satu fokus yang banyak diperbincangkan. Beberapa pekerjaan sejauh ini memang belum tuntas seratus persen, namun sebagian besar sudah tuntas.

BACA JUGA : Rangka Bangunan Kokoh Jadi Kendala Pembongkaran Jompo

Lambatnya sebagian pekerjaan sejumlah rekanan itu dijelaskan oleh Yoyok Subagiono, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Jember. Menurutnya, proyek multiyears yang dikemas sebanyak 30 paket tersebut memiliki progres pekerjaan yang berbeda-beda.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikatakan, ada proyek yang selesai sebelum jatuh tempo atas batas kontrak. Ada pula proyek yang molor dan diberi tambahan waktu. “Sebanyak 16 paket yang tuntas dan tengah dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis. Sedangkan 14 paket lainnya masih belum (selesai, Red) dan proses penyelesaian,” kata Yoyok seusai rapat internal dinas, siang kemarin.

Dia menguraikan, ada adendum atau penambahan waktu pekerjaan yang diberikan kepada 14 paket pekerjaan yang belum selesai. Tambahan waktu itu selama 50 hari ke depan. Bagi pekerjaan yang mendapat tambahan waktu atau extra time itu, menurutnya, tetap dikenakan sanksi berupa denda dengan ketentuan seperseribu dari nilai anggaran kontrak.

Adanya tambahan waktu serta denda itu, menurut Yoyok, merupakan hasil perkalian antara nilai dasar denda dengan banyaknya hari selama kontraktor dapat merampungkan semua sisa tanggungan pekerjaan. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Penyedia diberi kesempatan mengajukan permohonan menyelesaikan pekerjaan. Dan ada denda bagi penyedia untuk setiap hari sepanjang waktu tambahan,” sebutnya.

Yoyok memastikan perpanjangan masa kontrak selepas waktu normal bukan begitu saja diberikan ke kontraktor. Menurut dia, DPUBMSDA mengacu pada pertimbangan logis atas kajian terhadap berbagai variabel. “Mempertimbangkan kondisi-kondisi justifikasi waktu, attitude, maupun kompetensi penyedia, dan paling penting asas manfaat dari kegiatan itu,” urai dia.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Pekerjaan proyek pengaspalan jalan dengan anggaran multiyears banyak disoroti publik. Selain kualitas, molornya waktu hingga melewati batas kontrak menjadi salah satu fokus yang banyak diperbincangkan. Beberapa pekerjaan sejauh ini memang belum tuntas seratus persen, namun sebagian besar sudah tuntas.

BACA JUGA : Rangka Bangunan Kokoh Jadi Kendala Pembongkaran Jompo

Lambatnya sebagian pekerjaan sejumlah rekanan itu dijelaskan oleh Yoyok Subagiono, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Jember. Menurutnya, proyek multiyears yang dikemas sebanyak 30 paket tersebut memiliki progres pekerjaan yang berbeda-beda.

Dikatakan, ada proyek yang selesai sebelum jatuh tempo atas batas kontrak. Ada pula proyek yang molor dan diberi tambahan waktu. “Sebanyak 16 paket yang tuntas dan tengah dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis. Sedangkan 14 paket lainnya masih belum (selesai, Red) dan proses penyelesaian,” kata Yoyok seusai rapat internal dinas, siang kemarin.

Dia menguraikan, ada adendum atau penambahan waktu pekerjaan yang diberikan kepada 14 paket pekerjaan yang belum selesai. Tambahan waktu itu selama 50 hari ke depan. Bagi pekerjaan yang mendapat tambahan waktu atau extra time itu, menurutnya, tetap dikenakan sanksi berupa denda dengan ketentuan seperseribu dari nilai anggaran kontrak.

Adanya tambahan waktu serta denda itu, menurut Yoyok, merupakan hasil perkalian antara nilai dasar denda dengan banyaknya hari selama kontraktor dapat merampungkan semua sisa tanggungan pekerjaan. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Penyedia diberi kesempatan mengajukan permohonan menyelesaikan pekerjaan. Dan ada denda bagi penyedia untuk setiap hari sepanjang waktu tambahan,” sebutnya.

Yoyok memastikan perpanjangan masa kontrak selepas waktu normal bukan begitu saja diberikan ke kontraktor. Menurut dia, DPUBMSDA mengacu pada pertimbangan logis atas kajian terhadap berbagai variabel. “Mempertimbangkan kondisi-kondisi justifikasi waktu, attitude, maupun kompetensi penyedia, dan paling penting asas manfaat dari kegiatan itu,” urai dia.

SUMBERSARI, Radar Jember – Pekerjaan proyek pengaspalan jalan dengan anggaran multiyears banyak disoroti publik. Selain kualitas, molornya waktu hingga melewati batas kontrak menjadi salah satu fokus yang banyak diperbincangkan. Beberapa pekerjaan sejauh ini memang belum tuntas seratus persen, namun sebagian besar sudah tuntas.

BACA JUGA : Rangka Bangunan Kokoh Jadi Kendala Pembongkaran Jompo

Lambatnya sebagian pekerjaan sejumlah rekanan itu dijelaskan oleh Yoyok Subagiono, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Jember. Menurutnya, proyek multiyears yang dikemas sebanyak 30 paket tersebut memiliki progres pekerjaan yang berbeda-beda.

Dikatakan, ada proyek yang selesai sebelum jatuh tempo atas batas kontrak. Ada pula proyek yang molor dan diberi tambahan waktu. “Sebanyak 16 paket yang tuntas dan tengah dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis. Sedangkan 14 paket lainnya masih belum (selesai, Red) dan proses penyelesaian,” kata Yoyok seusai rapat internal dinas, siang kemarin.

Dia menguraikan, ada adendum atau penambahan waktu pekerjaan yang diberikan kepada 14 paket pekerjaan yang belum selesai. Tambahan waktu itu selama 50 hari ke depan. Bagi pekerjaan yang mendapat tambahan waktu atau extra time itu, menurutnya, tetap dikenakan sanksi berupa denda dengan ketentuan seperseribu dari nilai anggaran kontrak.

Adanya tambahan waktu serta denda itu, menurut Yoyok, merupakan hasil perkalian antara nilai dasar denda dengan banyaknya hari selama kontraktor dapat merampungkan semua sisa tanggungan pekerjaan. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Penyedia diberi kesempatan mengajukan permohonan menyelesaikan pekerjaan. Dan ada denda bagi penyedia untuk setiap hari sepanjang waktu tambahan,” sebutnya.

Yoyok memastikan perpanjangan masa kontrak selepas waktu normal bukan begitu saja diberikan ke kontraktor. Menurut dia, DPUBMSDA mengacu pada pertimbangan logis atas kajian terhadap berbagai variabel. “Mempertimbangkan kondisi-kondisi justifikasi waktu, attitude, maupun kompetensi penyedia, dan paling penting asas manfaat dari kegiatan itu,” urai dia.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/