alexametrics
21.9 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Koperasi KJHS Akhirnya Kibarkan Bendera Putih

Babak Belur Urusi Beras, Janjikan Perbaikan

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah dua kali mangkir dari panggilan rapat dewan, Pengurus Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) akhirnya menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dewan di ruang Banmus (DPRD) Jember, siang kemarin (11/7).

BACA JUGA : Sudahi Kekeringan, Warga Jember Minta Dam Ambrol Segera Diperbaiki

Kedatangan pengurus Koperasi KJHS ke gedung parlemen seketika disambut banjir pertanyaan dari pihak legislatif. Bahkan nuansa RDP sedikit tak biasa dengan kehadiran Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang turut menyertai dan memimpin forum yang saat itu juga dihadiri Dinas Koperasi, UMKM Jember, dan Bulog Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepala Bulog Jember Ahmad Mustari membeberkan, sebenarnya soal kualitas beras itu sudah ada aturannya. Salah satunya tertuang dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Beras dan Gabah. Di situ jelas diuraikan bahwa beras standar medium yakni memiliki kadar air 14 persen, menir 2 persen, broken 20 persen, dan beberapa indikator dasar lainnya yang diberlakukan.

“Saran kami, pengujian itu dilakukan oleh dua lembaga berbeda, sebelum dijual. Dan ada mitranya, harus terbuka atau tidak boleh tertutup,” kata Mustari.

Alasan Mustari itu diutarakan tentu untuk memberikan jaminan kepastian kualitas beras, sebelum dikonsumsi pembeli. Dia juga memperkirakan kualitas beras Koperasi KJHS itu karena kondisi sarana dan faktor alam dari sembilan RMU yang berbeda-beda.

Karena itu, perlunya menguji kualitas beras sebelum diperdagangkan oleh Koperasi KJHS sudah sepatutnya menjadi kewajiban. “Kalau kami di Bulog menjual beras medium seharga Rp 8.300 per kilogram, dari HET (harga eceran tertinggi) Rp 9.450 per kilogram. Sementara, di KJHS Rp 9 ribu per kilogram, mungkin sudah dikalkulasi dengan ongkos kirim, pengemasan, dan lainnya,” imbuh Mustari.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto menguraikan, kehadiran pihak Koperasi KJHS sejak awal dimaksudkan untuk mengorek seberapa jauh komitmen KJHS terhadap misi Bupati Jember yang disebut-sebut menyerap hasil pertanian Jember. Utamanya gabah. Menurutnya, DPRD sudah banyak menerima fakta dan data adanya praktik kurang sehat dari keberadaan koperasi, hingga soal kualitas beras yang disokong oleh sembilan RMU dari unsur koperasi, gapoktan/poktan tersebut.

“Kalau sejak awal bisa dikomunikasikan dan bertemu seperti di rapat ini, kita bisa diskusikan banyak hal. Tanpa harus memblokir nomor-nomornya Komisi B,” kata David.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah dua kali mangkir dari panggilan rapat dewan, Pengurus Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) akhirnya menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dewan di ruang Banmus (DPRD) Jember, siang kemarin (11/7).

BACA JUGA : Sudahi Kekeringan, Warga Jember Minta Dam Ambrol Segera Diperbaiki

Kedatangan pengurus Koperasi KJHS ke gedung parlemen seketika disambut banjir pertanyaan dari pihak legislatif. Bahkan nuansa RDP sedikit tak biasa dengan kehadiran Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang turut menyertai dan memimpin forum yang saat itu juga dihadiri Dinas Koperasi, UMKM Jember, dan Bulog Jember.

Kepala Bulog Jember Ahmad Mustari membeberkan, sebenarnya soal kualitas beras itu sudah ada aturannya. Salah satunya tertuang dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Beras dan Gabah. Di situ jelas diuraikan bahwa beras standar medium yakni memiliki kadar air 14 persen, menir 2 persen, broken 20 persen, dan beberapa indikator dasar lainnya yang diberlakukan.

“Saran kami, pengujian itu dilakukan oleh dua lembaga berbeda, sebelum dijual. Dan ada mitranya, harus terbuka atau tidak boleh tertutup,” kata Mustari.

Alasan Mustari itu diutarakan tentu untuk memberikan jaminan kepastian kualitas beras, sebelum dikonsumsi pembeli. Dia juga memperkirakan kualitas beras Koperasi KJHS itu karena kondisi sarana dan faktor alam dari sembilan RMU yang berbeda-beda.

Karena itu, perlunya menguji kualitas beras sebelum diperdagangkan oleh Koperasi KJHS sudah sepatutnya menjadi kewajiban. “Kalau kami di Bulog menjual beras medium seharga Rp 8.300 per kilogram, dari HET (harga eceran tertinggi) Rp 9.450 per kilogram. Sementara, di KJHS Rp 9 ribu per kilogram, mungkin sudah dikalkulasi dengan ongkos kirim, pengemasan, dan lainnya,” imbuh Mustari.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto menguraikan, kehadiran pihak Koperasi KJHS sejak awal dimaksudkan untuk mengorek seberapa jauh komitmen KJHS terhadap misi Bupati Jember yang disebut-sebut menyerap hasil pertanian Jember. Utamanya gabah. Menurutnya, DPRD sudah banyak menerima fakta dan data adanya praktik kurang sehat dari keberadaan koperasi, hingga soal kualitas beras yang disokong oleh sembilan RMU dari unsur koperasi, gapoktan/poktan tersebut.

“Kalau sejak awal bisa dikomunikasikan dan bertemu seperti di rapat ini, kita bisa diskusikan banyak hal. Tanpa harus memblokir nomor-nomornya Komisi B,” kata David.

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah dua kali mangkir dari panggilan rapat dewan, Pengurus Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) akhirnya menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dewan di ruang Banmus (DPRD) Jember, siang kemarin (11/7).

BACA JUGA : Sudahi Kekeringan, Warga Jember Minta Dam Ambrol Segera Diperbaiki

Kedatangan pengurus Koperasi KJHS ke gedung parlemen seketika disambut banjir pertanyaan dari pihak legislatif. Bahkan nuansa RDP sedikit tak biasa dengan kehadiran Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang turut menyertai dan memimpin forum yang saat itu juga dihadiri Dinas Koperasi, UMKM Jember, dan Bulog Jember.

Kepala Bulog Jember Ahmad Mustari membeberkan, sebenarnya soal kualitas beras itu sudah ada aturannya. Salah satunya tertuang dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Beras dan Gabah. Di situ jelas diuraikan bahwa beras standar medium yakni memiliki kadar air 14 persen, menir 2 persen, broken 20 persen, dan beberapa indikator dasar lainnya yang diberlakukan.

“Saran kami, pengujian itu dilakukan oleh dua lembaga berbeda, sebelum dijual. Dan ada mitranya, harus terbuka atau tidak boleh tertutup,” kata Mustari.

Alasan Mustari itu diutarakan tentu untuk memberikan jaminan kepastian kualitas beras, sebelum dikonsumsi pembeli. Dia juga memperkirakan kualitas beras Koperasi KJHS itu karena kondisi sarana dan faktor alam dari sembilan RMU yang berbeda-beda.

Karena itu, perlunya menguji kualitas beras sebelum diperdagangkan oleh Koperasi KJHS sudah sepatutnya menjadi kewajiban. “Kalau kami di Bulog menjual beras medium seharga Rp 8.300 per kilogram, dari HET (harga eceran tertinggi) Rp 9.450 per kilogram. Sementara, di KJHS Rp 9 ribu per kilogram, mungkin sudah dikalkulasi dengan ongkos kirim, pengemasan, dan lainnya,” imbuh Mustari.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto menguraikan, kehadiran pihak Koperasi KJHS sejak awal dimaksudkan untuk mengorek seberapa jauh komitmen KJHS terhadap misi Bupati Jember yang disebut-sebut menyerap hasil pertanian Jember. Utamanya gabah. Menurutnya, DPRD sudah banyak menerima fakta dan data adanya praktik kurang sehat dari keberadaan koperasi, hingga soal kualitas beras yang disokong oleh sembilan RMU dari unsur koperasi, gapoktan/poktan tersebut.

“Kalau sejak awal bisa dikomunikasikan dan bertemu seperti di rapat ini, kita bisa diskusikan banyak hal. Tanpa harus memblokir nomor-nomornya Komisi B,” kata David.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/