alexametrics
31.2 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Perlu Langkah Brilian Pemerintah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Fenomena munculnya pengemis menjelang Ramadan memang terjadi tiap tahun. Selayaknya hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jember. Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Wibowo menyampaikan, keberadaan pengemis sempat dibahas dalam rapat pembahasan draf KUA PPAS dan APBD, belum lama ini. “Kebetulan saya juga yang memimpin rapat dengan Dinas Sosial di Komisi D. Bahwa keberadaan mereka harus ditangani serius,” katanya.

Tak hanya itu, Ardi menyebut, munculnya anak-anak punk di perempatan juga tak luput dari pembahasan di komisinya. “Anak punk dan pengemis di perempatan atau pusat keramaian lain perlu ditertibkan,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Ardi menjelaskan, Komisi D juga meminta agar Dinas Sosial yang menjadi mitra kerjanya menjadikan pengemis dan anak punk sebagai atensi. “Kami minta agar Dinsos mengambil langkah yang bijak. Melakukan penertiban untuk meminimalisasi keberadaan mereka,” jelas Ardi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kendati perlu dilakukan penertiban, Ardi ingin agar ada edukasi yang disampaikan kepada pengemis dan anak punk. “Jadi, bukan razia. Akan tetapi, penertiban yang edukatif,” ulasnya.

Ditanya mengenai apakah perlu ada peraturan khusus mengenai pengemis dan anak punk, Ardi mengaku, hal itu membutuhkan kajian. Dalam menangani pengemis memang cukup dilematis. Sehingga perlu langkah-langkah yang bersifat edukatif. “Dinas Sosial perlu melibatkan teman-teman Satpol PP untuk melakukan penertiban yang edukatif,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo mengatakan, penanganan pengemis tidak boleh selesai pada penertiban saja. Namun, harus ada pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan. “Agar mereka tidak kembali ke jalanan, mereka harus diberdayakan. Jangan setelah ditertibkan, dilepas begitu saja,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Fenomena munculnya pengemis menjelang Ramadan memang terjadi tiap tahun. Selayaknya hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jember. Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Wibowo menyampaikan, keberadaan pengemis sempat dibahas dalam rapat pembahasan draf KUA PPAS dan APBD, belum lama ini. “Kebetulan saya juga yang memimpin rapat dengan Dinas Sosial di Komisi D. Bahwa keberadaan mereka harus ditangani serius,” katanya.

Tak hanya itu, Ardi menyebut, munculnya anak-anak punk di perempatan juga tak luput dari pembahasan di komisinya. “Anak punk dan pengemis di perempatan atau pusat keramaian lain perlu ditertibkan,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Ardi menjelaskan, Komisi D juga meminta agar Dinas Sosial yang menjadi mitra kerjanya menjadikan pengemis dan anak punk sebagai atensi. “Kami minta agar Dinsos mengambil langkah yang bijak. Melakukan penertiban untuk meminimalisasi keberadaan mereka,” jelas Ardi.

Kendati perlu dilakukan penertiban, Ardi ingin agar ada edukasi yang disampaikan kepada pengemis dan anak punk. “Jadi, bukan razia. Akan tetapi, penertiban yang edukatif,” ulasnya.

Ditanya mengenai apakah perlu ada peraturan khusus mengenai pengemis dan anak punk, Ardi mengaku, hal itu membutuhkan kajian. Dalam menangani pengemis memang cukup dilematis. Sehingga perlu langkah-langkah yang bersifat edukatif. “Dinas Sosial perlu melibatkan teman-teman Satpol PP untuk melakukan penertiban yang edukatif,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo mengatakan, penanganan pengemis tidak boleh selesai pada penertiban saja. Namun, harus ada pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan. “Agar mereka tidak kembali ke jalanan, mereka harus diberdayakan. Jangan setelah ditertibkan, dilepas begitu saja,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Fenomena munculnya pengemis menjelang Ramadan memang terjadi tiap tahun. Selayaknya hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jember. Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Wibowo menyampaikan, keberadaan pengemis sempat dibahas dalam rapat pembahasan draf KUA PPAS dan APBD, belum lama ini. “Kebetulan saya juga yang memimpin rapat dengan Dinas Sosial di Komisi D. Bahwa keberadaan mereka harus ditangani serius,” katanya.

Tak hanya itu, Ardi menyebut, munculnya anak-anak punk di perempatan juga tak luput dari pembahasan di komisinya. “Anak punk dan pengemis di perempatan atau pusat keramaian lain perlu ditertibkan,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Ardi menjelaskan, Komisi D juga meminta agar Dinas Sosial yang menjadi mitra kerjanya menjadikan pengemis dan anak punk sebagai atensi. “Kami minta agar Dinsos mengambil langkah yang bijak. Melakukan penertiban untuk meminimalisasi keberadaan mereka,” jelas Ardi.

Kendati perlu dilakukan penertiban, Ardi ingin agar ada edukasi yang disampaikan kepada pengemis dan anak punk. “Jadi, bukan razia. Akan tetapi, penertiban yang edukatif,” ulasnya.

Ditanya mengenai apakah perlu ada peraturan khusus mengenai pengemis dan anak punk, Ardi mengaku, hal itu membutuhkan kajian. Dalam menangani pengemis memang cukup dilematis. Sehingga perlu langkah-langkah yang bersifat edukatif. “Dinas Sosial perlu melibatkan teman-teman Satpol PP untuk melakukan penertiban yang edukatif,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo mengatakan, penanganan pengemis tidak boleh selesai pada penertiban saja. Namun, harus ada pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan. “Agar mereka tidak kembali ke jalanan, mereka harus diberdayakan. Jangan setelah ditertibkan, dilepas begitu saja,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/