alexametrics
30.9 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Penggunaan Rp 180 Miliar Masih Buram

BPK Telusuri Refocusing Anggaran Korona

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.IDDana fantastis sebesar Rp 479 miliar untuk penanganan wabah korona yang dianggarkan tahun 2020 lalu mulai menjadi sorotan. Bagaimana tidak, dari refocusing anggaran itu, sedikitnya Rp 180 miliar tidak jelas penggunaannya.

Ketidakjelasan aliran dana Rp 180 miliar itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Itu terungkap oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Bupati Jember,” kata Halim kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (11/3).

Menurut dia, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan kepada DPRD dan disambut baik dewan agar dana besar tersebut ditelusuri. “Kami mendorong agar dana itu ditelusuri. Bagaimanapun, itu uang rakyat Jember,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, dari surat pertanggungjawaban (SPJ) dana refocusing anggaran yang mencapai Rp 479 miliar itu, diketahui ada selisih Rp 180 miliar. Artinya, SPJ untuk Rp 180 miliar itu masih tidak jelas. “BPK akan terus menelusuri. Dan kami DPRD sangat mendukung agar dana itu dipertanggungjawabkan,” ulasnya.

BPK, lanjut Halim, nantinya akan mengagendakan khusus kaitan dana refocusing anggaran yang diketahui ada selisih tersebut. “Kami akan membantu menyiapkan data-data. Semua aliran dana harus jelas dan ada SPJ-nya,” tegasnya.

Sekadar informasi, refocusing anggaran untuk penanganan wabah korona dilakukan tahun 2020 di era Bupati Faida. Refocusing anggaran dilakukan tanpa melibatkan DPRD Jember. Gara-garanya, eksekutif dan legislatif saat itu sedang tidak harmonis. Pada 2020 itu pula, Perda APBD Jember gagal disusun dan disepakati bersama, sehingga memakai peraturan kepala daerah.

 

Bisa Jadi Alat Bukti

Pakar administrasi negara dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP Unej), Hermanto Rohman, menyampaikan, temuan BPK tersebut perlu dilihat secara detail. Apakah bersifat administratif atau justru berimplikasi pada pidana. “Kalau temuan itu sifatnya administratif, tentu SPJ tentang penggunaan dana refocusing anggaran masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Akan tetapi, jika temuan itu berdampak pada pidana, maka temuan BPK bisa menjadi dasar untuk diteruskan ke ranah hukum,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.IDDana fantastis sebesar Rp 479 miliar untuk penanganan wabah korona yang dianggarkan tahun 2020 lalu mulai menjadi sorotan. Bagaimana tidak, dari refocusing anggaran itu, sedikitnya Rp 180 miliar tidak jelas penggunaannya.

Ketidakjelasan aliran dana Rp 180 miliar itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Itu terungkap oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Bupati Jember,” kata Halim kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (11/3).

Menurut dia, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan kepada DPRD dan disambut baik dewan agar dana besar tersebut ditelusuri. “Kami mendorong agar dana itu ditelusuri. Bagaimanapun, itu uang rakyat Jember,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, dari surat pertanggungjawaban (SPJ) dana refocusing anggaran yang mencapai Rp 479 miliar itu, diketahui ada selisih Rp 180 miliar. Artinya, SPJ untuk Rp 180 miliar itu masih tidak jelas. “BPK akan terus menelusuri. Dan kami DPRD sangat mendukung agar dana itu dipertanggungjawabkan,” ulasnya.

BPK, lanjut Halim, nantinya akan mengagendakan khusus kaitan dana refocusing anggaran yang diketahui ada selisih tersebut. “Kami akan membantu menyiapkan data-data. Semua aliran dana harus jelas dan ada SPJ-nya,” tegasnya.

Sekadar informasi, refocusing anggaran untuk penanganan wabah korona dilakukan tahun 2020 di era Bupati Faida. Refocusing anggaran dilakukan tanpa melibatkan DPRD Jember. Gara-garanya, eksekutif dan legislatif saat itu sedang tidak harmonis. Pada 2020 itu pula, Perda APBD Jember gagal disusun dan disepakati bersama, sehingga memakai peraturan kepala daerah.

 

Bisa Jadi Alat Bukti

Pakar administrasi negara dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP Unej), Hermanto Rohman, menyampaikan, temuan BPK tersebut perlu dilihat secara detail. Apakah bersifat administratif atau justru berimplikasi pada pidana. “Kalau temuan itu sifatnya administratif, tentu SPJ tentang penggunaan dana refocusing anggaran masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Akan tetapi, jika temuan itu berdampak pada pidana, maka temuan BPK bisa menjadi dasar untuk diteruskan ke ranah hukum,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.IDDana fantastis sebesar Rp 479 miliar untuk penanganan wabah korona yang dianggarkan tahun 2020 lalu mulai menjadi sorotan. Bagaimana tidak, dari refocusing anggaran itu, sedikitnya Rp 180 miliar tidak jelas penggunaannya.

Ketidakjelasan aliran dana Rp 180 miliar itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Itu terungkap oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Bupati Jember,” kata Halim kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (11/3).

Menurut dia, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan kepada DPRD dan disambut baik dewan agar dana besar tersebut ditelusuri. “Kami mendorong agar dana itu ditelusuri. Bagaimanapun, itu uang rakyat Jember,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, dari surat pertanggungjawaban (SPJ) dana refocusing anggaran yang mencapai Rp 479 miliar itu, diketahui ada selisih Rp 180 miliar. Artinya, SPJ untuk Rp 180 miliar itu masih tidak jelas. “BPK akan terus menelusuri. Dan kami DPRD sangat mendukung agar dana itu dipertanggungjawabkan,” ulasnya.

BPK, lanjut Halim, nantinya akan mengagendakan khusus kaitan dana refocusing anggaran yang diketahui ada selisih tersebut. “Kami akan membantu menyiapkan data-data. Semua aliran dana harus jelas dan ada SPJ-nya,” tegasnya.

Sekadar informasi, refocusing anggaran untuk penanganan wabah korona dilakukan tahun 2020 di era Bupati Faida. Refocusing anggaran dilakukan tanpa melibatkan DPRD Jember. Gara-garanya, eksekutif dan legislatif saat itu sedang tidak harmonis. Pada 2020 itu pula, Perda APBD Jember gagal disusun dan disepakati bersama, sehingga memakai peraturan kepala daerah.

 

Bisa Jadi Alat Bukti

Pakar administrasi negara dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP Unej), Hermanto Rohman, menyampaikan, temuan BPK tersebut perlu dilihat secara detail. Apakah bersifat administratif atau justru berimplikasi pada pidana. “Kalau temuan itu sifatnya administratif, tentu SPJ tentang penggunaan dana refocusing anggaran masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Akan tetapi, jika temuan itu berdampak pada pidana, maka temuan BPK bisa menjadi dasar untuk diteruskan ke ranah hukum,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/