alexametrics
24.3 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Minta SOTK Pakai yang Lama

Pemkab Diimbau Tindaklanjuti Surat dari Kemendagri

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga kemarin (10/12), hasil konsultasi Pimpinan DPRD Jember ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum dibahas secara terbuka. Namun, ada garis besar hasil konsultasi tersebut, yakni Surat Perintah Mendagri Nomor 700/12420/SJ tentang Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus harus tetap dijalankan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim. Menurutnya, perintah Mendagri yang mengharuskan puluhan kebijakan dicabut dan kembali ke struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lama masih tetap dan belum ada perubahan. “Pemkab harus menindaklanjuti surat tersebut, dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Mendagri,” kata Halim, menjelaskan hasil konsultasi pimpinan DPRD yang dilakukan di Jakarta, pekan lalu.

Konsultasi yang ditemui pegawai Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) dan pegawai Kemendagri lainnya juga akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kemendagri akan berkoordinasi dengan gubernur untuk melakukan langkah-langkah antisipasi apabila bupati tidak melaksanakan perintah surat tersebut,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga kemarin (10/12), hasil konsultasi Pimpinan DPRD Jember ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum dibahas secara terbuka. Namun, ada garis besar hasil konsultasi tersebut, yakni Surat Perintah Mendagri Nomor 700/12420/SJ tentang Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus harus tetap dijalankan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim. Menurutnya, perintah Mendagri yang mengharuskan puluhan kebijakan dicabut dan kembali ke struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lama masih tetap dan belum ada perubahan. “Pemkab harus menindaklanjuti surat tersebut, dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Mendagri,” kata Halim, menjelaskan hasil konsultasi pimpinan DPRD yang dilakukan di Jakarta, pekan lalu.

Konsultasi yang ditemui pegawai Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) dan pegawai Kemendagri lainnya juga akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kemendagri akan berkoordinasi dengan gubernur untuk melakukan langkah-langkah antisipasi apabila bupati tidak melaksanakan perintah surat tersebut,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga kemarin (10/12), hasil konsultasi Pimpinan DPRD Jember ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum dibahas secara terbuka. Namun, ada garis besar hasil konsultasi tersebut, yakni Surat Perintah Mendagri Nomor 700/12420/SJ tentang Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus harus tetap dijalankan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim. Menurutnya, perintah Mendagri yang mengharuskan puluhan kebijakan dicabut dan kembali ke struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lama masih tetap dan belum ada perubahan. “Pemkab harus menindaklanjuti surat tersebut, dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Mendagri,” kata Halim, menjelaskan hasil konsultasi pimpinan DPRD yang dilakukan di Jakarta, pekan lalu.

Konsultasi yang ditemui pegawai Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) dan pegawai Kemendagri lainnya juga akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kemendagri akan berkoordinasi dengan gubernur untuk melakukan langkah-langkah antisipasi apabila bupati tidak melaksanakan perintah surat tersebut,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/