alexametrics
28.2 C
Jember
Saturday, 2 July 2022

 Jember Naik Level Wujudkan KLA, PR Wajib Penuhi Substansi 

Raperda KLA dan Komitmen Pemkab Penuhi Hak Anak Hanya Naikkan Level, Belum Sentuh Substansi Pemerintah daerah telah merancang regulasi yang mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA). Awalan yang baik ini wajib terus dikawal. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Jangan sampai, peraturan ini hanya menaikkan level Jember sebagai KLA saja, dan justru tidak menyentuh substansi pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Mobile_AP_Rectangle 1

Jangan Sekadar Tagline

KLA diharapkan tidak sekadar tagline semata. Namun lebih dari itu.Karena dalam KLA ini juga ada unsur-unsur penting atau substansi yang harus diwujudkan pemerintah daerah. Bukan hanya tentang perlindungan, tapi juga pemenuhan hak-hak anak.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Al Khanif mengatakan, KLA ada tingkatannya bila merujuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, menurutnya, ada sebuah informasi keliru yang ditangkap masyarakat. “Kabupaten ramah anak, kabupaten layak anak, atau KLA. Padahal KLA itu ada levelnya. Paling atas pemenuhan hak anak,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bahkan, menurut Khanif, tidak akan ada se-Indonesia yang bisamemenuhi hak-hak anak. Sebab, menurutnya, konsep pemenuhan hak anak itu adalah ketika anak bisa mengakses semua kebutuhan secara mandiri tanpa ada rasa takut, meski itu hal-hal kecil. “Diuji saja, apakah pelajar di Jember sekolah dengan berangkat dan pulang sendiri tanpa ada rasa takut. Begitu pula saat mereka bermain, kalau tanpa ada rasa takut itu bagus,” jelasnya.

Karena itu, Jember menjadi kabupaten layak anak itu salah besar. Sebab, masyarakat menilai ramah anak ini secara utuh dan masyarakat juga tidak tahu-menahu tentang level KLA itu. Menurutnya, adanya Perda KLA juga hanya menaikkan level KLA saja. Tidak sampai menyentuh substansi pemenuhan hak-hak anak. “Hak-hak anak itu sangat banyak sekali,” terangnya.

Tidak hanya tentang pendidikan, juga ada sektor tenaga kerja anak yang masih dipakai baik di pertanian, penjaga toko, hingga jadi buruh tembakau. Bahkan, menurut Khanif, paling penting adalah pemenuhan hak anak, bukan laporan penurunan angka perkawinan anak atau lainnya. “Perda itu hanya perlindungan saja,” imbuhnya.

Pria yang pernah menempuh pendidikan di Inggris ini mencontohkan, di sana fasilitas publik atau taman bermain itu banyak ditemukan. “Kalau hanya alun-alun layak anak di kota Jember, itu sangat diskriminasi sekali. Karena anak di Jember itu bukan di kota saja, tapi mulai Sumberbaru hingga Garahan, Silo,” pungkas pengajar hak asasi manusia (HAM) tersebut.

Sementara itu, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unej Khoiron mengatakan, menjadi KLA tentu saja harapan besar bagaimana anak bisa tumbuh berkembang dengan baik di Jember. Implementasi di lapangan juga perlu diperhatikan bagaimana ini bisa terjaga.

Dia melihat ada hal yang kurang di Jember, yaitu penataan kawasan tanpa rokok (KTR). Khoiron mengaku, KTR memang bukan hal yang baru lagi. Namun, kenyataannya implementasi sulit didapat, terutama sarana pendidikan atau sekolah. “Jember yang tertib melaksanakan KTR ini bisa dikatakan hanya stasiun kereta api dan rumah sakit,” ucapnya.

Padahal, kata dia, anak-anak sebagian waktu besarnya dihabiskan di sekolah. Sayangnya, di sekolah pun tidak sepenuhnya bebas dari asap rokok. Artinya, masih dijumpai tenaga pendidik dan staf sekolah yang mengisap asap rokok di lingkungan sekolah. Bila tenaga kerja di sekolah adalah perokok, maka juga perlu smoking area.

Menurutnya, asap rokok dampaknya terhadap anak terdapat jangka pendek dan panjang. Jangka pendeknya adalah menjadi perokok pasif, yang berdampak buruk kepada kesehatan, salah satunya infeksi saluran pernafasan (ISPA).Sedangkan jangka panjang adalah gangguan perilaku. Tidak sedikit KTR ini yang tidak diterapkan di area publik di Jember. Bahkan kantor-kantor dan dinas pelayanan masyarakat, juga tidak ada smoking area.

Reporter : Nur Hariri /Dwi Siswanto
Fotografer : Dok. Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Jangan Sekadar Tagline

KLA diharapkan tidak sekadar tagline semata. Namun lebih dari itu.Karena dalam KLA ini juga ada unsur-unsur penting atau substansi yang harus diwujudkan pemerintah daerah. Bukan hanya tentang perlindungan, tapi juga pemenuhan hak-hak anak.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Al Khanif mengatakan, KLA ada tingkatannya bila merujuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, menurutnya, ada sebuah informasi keliru yang ditangkap masyarakat. “Kabupaten ramah anak, kabupaten layak anak, atau KLA. Padahal KLA itu ada levelnya. Paling atas pemenuhan hak anak,” ucapnya.

Bahkan, menurut Khanif, tidak akan ada se-Indonesia yang bisamemenuhi hak-hak anak. Sebab, menurutnya, konsep pemenuhan hak anak itu adalah ketika anak bisa mengakses semua kebutuhan secara mandiri tanpa ada rasa takut, meski itu hal-hal kecil. “Diuji saja, apakah pelajar di Jember sekolah dengan berangkat dan pulang sendiri tanpa ada rasa takut. Begitu pula saat mereka bermain, kalau tanpa ada rasa takut itu bagus,” jelasnya.

Karena itu, Jember menjadi kabupaten layak anak itu salah besar. Sebab, masyarakat menilai ramah anak ini secara utuh dan masyarakat juga tidak tahu-menahu tentang level KLA itu. Menurutnya, adanya Perda KLA juga hanya menaikkan level KLA saja. Tidak sampai menyentuh substansi pemenuhan hak-hak anak. “Hak-hak anak itu sangat banyak sekali,” terangnya.

Tidak hanya tentang pendidikan, juga ada sektor tenaga kerja anak yang masih dipakai baik di pertanian, penjaga toko, hingga jadi buruh tembakau. Bahkan, menurut Khanif, paling penting adalah pemenuhan hak anak, bukan laporan penurunan angka perkawinan anak atau lainnya. “Perda itu hanya perlindungan saja,” imbuhnya.

Pria yang pernah menempuh pendidikan di Inggris ini mencontohkan, di sana fasilitas publik atau taman bermain itu banyak ditemukan. “Kalau hanya alun-alun layak anak di kota Jember, itu sangat diskriminasi sekali. Karena anak di Jember itu bukan di kota saja, tapi mulai Sumberbaru hingga Garahan, Silo,” pungkas pengajar hak asasi manusia (HAM) tersebut.

Sementara itu, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unej Khoiron mengatakan, menjadi KLA tentu saja harapan besar bagaimana anak bisa tumbuh berkembang dengan baik di Jember. Implementasi di lapangan juga perlu diperhatikan bagaimana ini bisa terjaga.

Dia melihat ada hal yang kurang di Jember, yaitu penataan kawasan tanpa rokok (KTR). Khoiron mengaku, KTR memang bukan hal yang baru lagi. Namun, kenyataannya implementasi sulit didapat, terutama sarana pendidikan atau sekolah. “Jember yang tertib melaksanakan KTR ini bisa dikatakan hanya stasiun kereta api dan rumah sakit,” ucapnya.

Padahal, kata dia, anak-anak sebagian waktu besarnya dihabiskan di sekolah. Sayangnya, di sekolah pun tidak sepenuhnya bebas dari asap rokok. Artinya, masih dijumpai tenaga pendidik dan staf sekolah yang mengisap asap rokok di lingkungan sekolah. Bila tenaga kerja di sekolah adalah perokok, maka juga perlu smoking area.

Menurutnya, asap rokok dampaknya terhadap anak terdapat jangka pendek dan panjang. Jangka pendeknya adalah menjadi perokok pasif, yang berdampak buruk kepada kesehatan, salah satunya infeksi saluran pernafasan (ISPA).Sedangkan jangka panjang adalah gangguan perilaku. Tidak sedikit KTR ini yang tidak diterapkan di area publik di Jember. Bahkan kantor-kantor dan dinas pelayanan masyarakat, juga tidak ada smoking area.

Reporter : Nur Hariri /Dwi Siswanto
Fotografer : Dok. Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih

Jangan Sekadar Tagline

KLA diharapkan tidak sekadar tagline semata. Namun lebih dari itu.Karena dalam KLA ini juga ada unsur-unsur penting atau substansi yang harus diwujudkan pemerintah daerah. Bukan hanya tentang perlindungan, tapi juga pemenuhan hak-hak anak.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Al Khanif mengatakan, KLA ada tingkatannya bila merujuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, menurutnya, ada sebuah informasi keliru yang ditangkap masyarakat. “Kabupaten ramah anak, kabupaten layak anak, atau KLA. Padahal KLA itu ada levelnya. Paling atas pemenuhan hak anak,” ucapnya.

Bahkan, menurut Khanif, tidak akan ada se-Indonesia yang bisamemenuhi hak-hak anak. Sebab, menurutnya, konsep pemenuhan hak anak itu adalah ketika anak bisa mengakses semua kebutuhan secara mandiri tanpa ada rasa takut, meski itu hal-hal kecil. “Diuji saja, apakah pelajar di Jember sekolah dengan berangkat dan pulang sendiri tanpa ada rasa takut. Begitu pula saat mereka bermain, kalau tanpa ada rasa takut itu bagus,” jelasnya.

Karena itu, Jember menjadi kabupaten layak anak itu salah besar. Sebab, masyarakat menilai ramah anak ini secara utuh dan masyarakat juga tidak tahu-menahu tentang level KLA itu. Menurutnya, adanya Perda KLA juga hanya menaikkan level KLA saja. Tidak sampai menyentuh substansi pemenuhan hak-hak anak. “Hak-hak anak itu sangat banyak sekali,” terangnya.

Tidak hanya tentang pendidikan, juga ada sektor tenaga kerja anak yang masih dipakai baik di pertanian, penjaga toko, hingga jadi buruh tembakau. Bahkan, menurut Khanif, paling penting adalah pemenuhan hak anak, bukan laporan penurunan angka perkawinan anak atau lainnya. “Perda itu hanya perlindungan saja,” imbuhnya.

Pria yang pernah menempuh pendidikan di Inggris ini mencontohkan, di sana fasilitas publik atau taman bermain itu banyak ditemukan. “Kalau hanya alun-alun layak anak di kota Jember, itu sangat diskriminasi sekali. Karena anak di Jember itu bukan di kota saja, tapi mulai Sumberbaru hingga Garahan, Silo,” pungkas pengajar hak asasi manusia (HAM) tersebut.

Sementara itu, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unej Khoiron mengatakan, menjadi KLA tentu saja harapan besar bagaimana anak bisa tumbuh berkembang dengan baik di Jember. Implementasi di lapangan juga perlu diperhatikan bagaimana ini bisa terjaga.

Dia melihat ada hal yang kurang di Jember, yaitu penataan kawasan tanpa rokok (KTR). Khoiron mengaku, KTR memang bukan hal yang baru lagi. Namun, kenyataannya implementasi sulit didapat, terutama sarana pendidikan atau sekolah. “Jember yang tertib melaksanakan KTR ini bisa dikatakan hanya stasiun kereta api dan rumah sakit,” ucapnya.

Padahal, kata dia, anak-anak sebagian waktu besarnya dihabiskan di sekolah. Sayangnya, di sekolah pun tidak sepenuhnya bebas dari asap rokok. Artinya, masih dijumpai tenaga pendidik dan staf sekolah yang mengisap asap rokok di lingkungan sekolah. Bila tenaga kerja di sekolah adalah perokok, maka juga perlu smoking area.

Menurutnya, asap rokok dampaknya terhadap anak terdapat jangka pendek dan panjang. Jangka pendeknya adalah menjadi perokok pasif, yang berdampak buruk kepada kesehatan, salah satunya infeksi saluran pernafasan (ISPA).Sedangkan jangka panjang adalah gangguan perilaku. Tidak sedikit KTR ini yang tidak diterapkan di area publik di Jember. Bahkan kantor-kantor dan dinas pelayanan masyarakat, juga tidak ada smoking area.

Reporter : Nur Hariri /Dwi Siswanto
Fotografer : Dok. Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/