alexametrics
28.2 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

 Jember Naik Level Wujudkan KLA, PR Wajib Penuhi Substansi 

Raperda KLA dan Komitmen Pemkab Penuhi Hak Anak Hanya Naikkan Level, Belum Sentuh Substansi Pemerintah daerah telah merancang regulasi yang mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA). Awalan yang baik ini wajib terus dikawal. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Jangan sampai, peraturan ini hanya menaikkan level Jember sebagai KLA saja, dan justru tidak menyentuh substansi pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Jember telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Dan sebentar lagi juga akan memiliki peraturan daerah (perda) tentang pemenuhan hak anak. Saat ini rancangan perda tersebut masih digodok di DPRD. Dalam rancangan regulasi itu, ada enam indikator yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Yakni kelembagaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan, perlindungan khusus, hak sipil kebebasan, serta lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemkab Jember Suprihandoko mengatakan, Raperda KLA berisikan mengenai banyak hal. Mulai dari hak-hak anak, kewajiban anak, serta indikator lain yang dapat memengaruhi tumbuh kembangnya anak. “Dalam Raperda KLA itu, mulai dari hak anak untuk belajar, hak dasar kesehatan, sampai hak anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya diatur untuk pemenuhan hak anak,” katanya.

Mengenai hak anak, lanjut Handoko, juga diimbangi dengan aturan indikatornya. Bukan saja mewajibkan bagi anak-anak untuk berperilaku baik, belajar, cinta keluarga dan teman, tetapi juga mewajibkan indikatornya sebagai pendukung yang tidak dapat dipisahkan. Sepertikewajiban keluarga, orang, maupun badan usaha, termasuk pemenuhan hak anak di sekolah, di tempat umum, maupun yang lain. “Hak dasar di bidang kesehatan juga diatur,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Anak-anak tersebut juga memiliki hak untuk ikut dalam forum anak atau kelompok belajar. Selain itu, untuk melakukan apa yang menjadi minat bakat anak juga perlu diwadahi. “Tahun 2022, akan dibentuk forum anak secara masif. Kalau tahun ini, sudah ada beberapa forum anak di beberapa desa,” ungkap Handoko.

Guna mencapai pemenuhan hak anak serta menjaga kewajiban anak, Handoko menyebutkan, ada upaya yang dilakukan seperti disebut dalam Raperda KLA. Diantaranya adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan penyiapan menuju KLA. “Ada gugus tugas yang nanti dibentuk untuk melakukan perencanaan, evaluasi, sampai laporan. Gugus tugas terdiri atas berbagai unsur,” ungkapnya.

Apabila penyiapan dan perencanaan sesuai KLA dapat dilakukan nantinya, anak-anak diharapkan dapat belajar dengan baik, tanpa harus meninggalkan hal-hal penting lain seperti waktu bermain maupun melakukan minat bakatnya. Dengan demikian, tumbuh kembangnya anak setidaknya dapat dikontrol dan perkembangannya tidak timpang dengan anak-anak lain. “Untuk forum anak, beberapa sudah ada yang resmi. Tahun 2022 eksekusinya akan lebih masif,” tuturnya.

Penelusuran Jawa Pos RadarJember,untuk memenuhi KLA tersebut, ada tanggung jawab pemerintah daerah yang tidak dapat dipisahkan. Diantaranya mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak. Adanya alokasi anggaran untuk pemenuhan hak anak, serta alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan.

Forum anak atau kelompok anak nantinya juga bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah, khususnya di bidang hak-hak anak. Kapasitas pemerintah untuk menampung kepentingan anak juga dituntut agar ditingkatkan demi pemenuhan hak anak.

Melalui hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi, anak pun dapat menyampaikan pendapatnya pada produk kebijakan pemerintah. Pemikiran cerdas anak dapat disalurkan melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten pada momen musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya. Hal lain seperti perjuangan pendidikan anak, kesehatan anak, juga dapat disalurkan melalui forum anak tersebut.

Dengan demikian, forum anak dapat melahirkan semacam rekomendasi untuk diteruskan kepada pemerintah. Selain itu, forum anak juga dapat terlibat dalam musyawarah di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Paling tidak, setelah Raperda KLA disahkan nanti, pemerintah mewadahi pikiran dan aspirasi anak melalui musyawarah rencana pembangunan desa atau kelurahan (musrenbangdes/kel), musrenbangcam, maupun musrenbangkab. Selain itu, anak juga dapat menyampaikan aspirasi hasil forum anak untuk diteruskan kepada pemerintah.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengungkapkan, penggodokan Raperda KLA diharapkan dapat diterapkan di Kabupaten Jember demi masa depan anak. “Kalau sudah disahkan nanti, kami harap bisa diterapkan dengan baik. Jangan sampai Perda KLA nanti hanya sebatas kertas bertuliskan hak-hak anak,” cetusnya.

Politisi Gerindraitu menyebut, DPRD Jember tetap memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk raperda. “Kami akan dorong dan melakukan pengawasan agar Raperda KLA nantinya berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah untuk pemenuhan hak anak, harus dilakukan,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Jember telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Dan sebentar lagi juga akan memiliki peraturan daerah (perda) tentang pemenuhan hak anak. Saat ini rancangan perda tersebut masih digodok di DPRD. Dalam rancangan regulasi itu, ada enam indikator yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Yakni kelembagaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan, perlindungan khusus, hak sipil kebebasan, serta lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemkab Jember Suprihandoko mengatakan, Raperda KLA berisikan mengenai banyak hal. Mulai dari hak-hak anak, kewajiban anak, serta indikator lain yang dapat memengaruhi tumbuh kembangnya anak. “Dalam Raperda KLA itu, mulai dari hak anak untuk belajar, hak dasar kesehatan, sampai hak anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya diatur untuk pemenuhan hak anak,” katanya.

Mengenai hak anak, lanjut Handoko, juga diimbangi dengan aturan indikatornya. Bukan saja mewajibkan bagi anak-anak untuk berperilaku baik, belajar, cinta keluarga dan teman, tetapi juga mewajibkan indikatornya sebagai pendukung yang tidak dapat dipisahkan. Sepertikewajiban keluarga, orang, maupun badan usaha, termasuk pemenuhan hak anak di sekolah, di tempat umum, maupun yang lain. “Hak dasar di bidang kesehatan juga diatur,” ucapnya.

Anak-anak tersebut juga memiliki hak untuk ikut dalam forum anak atau kelompok belajar. Selain itu, untuk melakukan apa yang menjadi minat bakat anak juga perlu diwadahi. “Tahun 2022, akan dibentuk forum anak secara masif. Kalau tahun ini, sudah ada beberapa forum anak di beberapa desa,” ungkap Handoko.

Guna mencapai pemenuhan hak anak serta menjaga kewajiban anak, Handoko menyebutkan, ada upaya yang dilakukan seperti disebut dalam Raperda KLA. Diantaranya adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan penyiapan menuju KLA. “Ada gugus tugas yang nanti dibentuk untuk melakukan perencanaan, evaluasi, sampai laporan. Gugus tugas terdiri atas berbagai unsur,” ungkapnya.

Apabila penyiapan dan perencanaan sesuai KLA dapat dilakukan nantinya, anak-anak diharapkan dapat belajar dengan baik, tanpa harus meninggalkan hal-hal penting lain seperti waktu bermain maupun melakukan minat bakatnya. Dengan demikian, tumbuh kembangnya anak setidaknya dapat dikontrol dan perkembangannya tidak timpang dengan anak-anak lain. “Untuk forum anak, beberapa sudah ada yang resmi. Tahun 2022 eksekusinya akan lebih masif,” tuturnya.

Penelusuran Jawa Pos RadarJember,untuk memenuhi KLA tersebut, ada tanggung jawab pemerintah daerah yang tidak dapat dipisahkan. Diantaranya mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak. Adanya alokasi anggaran untuk pemenuhan hak anak, serta alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan.

Forum anak atau kelompok anak nantinya juga bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah, khususnya di bidang hak-hak anak. Kapasitas pemerintah untuk menampung kepentingan anak juga dituntut agar ditingkatkan demi pemenuhan hak anak.

Melalui hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi, anak pun dapat menyampaikan pendapatnya pada produk kebijakan pemerintah. Pemikiran cerdas anak dapat disalurkan melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten pada momen musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya. Hal lain seperti perjuangan pendidikan anak, kesehatan anak, juga dapat disalurkan melalui forum anak tersebut.

Dengan demikian, forum anak dapat melahirkan semacam rekomendasi untuk diteruskan kepada pemerintah. Selain itu, forum anak juga dapat terlibat dalam musyawarah di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Paling tidak, setelah Raperda KLA disahkan nanti, pemerintah mewadahi pikiran dan aspirasi anak melalui musyawarah rencana pembangunan desa atau kelurahan (musrenbangdes/kel), musrenbangcam, maupun musrenbangkab. Selain itu, anak juga dapat menyampaikan aspirasi hasil forum anak untuk diteruskan kepada pemerintah.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengungkapkan, penggodokan Raperda KLA diharapkan dapat diterapkan di Kabupaten Jember demi masa depan anak. “Kalau sudah disahkan nanti, kami harap bisa diterapkan dengan baik. Jangan sampai Perda KLA nanti hanya sebatas kertas bertuliskan hak-hak anak,” cetusnya.

Politisi Gerindraitu menyebut, DPRD Jember tetap memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk raperda. “Kami akan dorong dan melakukan pengawasan agar Raperda KLA nantinya berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah untuk pemenuhan hak anak, harus dilakukan,” ungkapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Jember telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Dan sebentar lagi juga akan memiliki peraturan daerah (perda) tentang pemenuhan hak anak. Saat ini rancangan perda tersebut masih digodok di DPRD. Dalam rancangan regulasi itu, ada enam indikator yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Yakni kelembagaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan, perlindungan khusus, hak sipil kebebasan, serta lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemkab Jember Suprihandoko mengatakan, Raperda KLA berisikan mengenai banyak hal. Mulai dari hak-hak anak, kewajiban anak, serta indikator lain yang dapat memengaruhi tumbuh kembangnya anak. “Dalam Raperda KLA itu, mulai dari hak anak untuk belajar, hak dasar kesehatan, sampai hak anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya diatur untuk pemenuhan hak anak,” katanya.

Mengenai hak anak, lanjut Handoko, juga diimbangi dengan aturan indikatornya. Bukan saja mewajibkan bagi anak-anak untuk berperilaku baik, belajar, cinta keluarga dan teman, tetapi juga mewajibkan indikatornya sebagai pendukung yang tidak dapat dipisahkan. Sepertikewajiban keluarga, orang, maupun badan usaha, termasuk pemenuhan hak anak di sekolah, di tempat umum, maupun yang lain. “Hak dasar di bidang kesehatan juga diatur,” ucapnya.

Anak-anak tersebut juga memiliki hak untuk ikut dalam forum anak atau kelompok belajar. Selain itu, untuk melakukan apa yang menjadi minat bakat anak juga perlu diwadahi. “Tahun 2022, akan dibentuk forum anak secara masif. Kalau tahun ini, sudah ada beberapa forum anak di beberapa desa,” ungkap Handoko.

Guna mencapai pemenuhan hak anak serta menjaga kewajiban anak, Handoko menyebutkan, ada upaya yang dilakukan seperti disebut dalam Raperda KLA. Diantaranya adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan penyiapan menuju KLA. “Ada gugus tugas yang nanti dibentuk untuk melakukan perencanaan, evaluasi, sampai laporan. Gugus tugas terdiri atas berbagai unsur,” ungkapnya.

Apabila penyiapan dan perencanaan sesuai KLA dapat dilakukan nantinya, anak-anak diharapkan dapat belajar dengan baik, tanpa harus meninggalkan hal-hal penting lain seperti waktu bermain maupun melakukan minat bakatnya. Dengan demikian, tumbuh kembangnya anak setidaknya dapat dikontrol dan perkembangannya tidak timpang dengan anak-anak lain. “Untuk forum anak, beberapa sudah ada yang resmi. Tahun 2022 eksekusinya akan lebih masif,” tuturnya.

Penelusuran Jawa Pos RadarJember,untuk memenuhi KLA tersebut, ada tanggung jawab pemerintah daerah yang tidak dapat dipisahkan. Diantaranya mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak. Adanya alokasi anggaran untuk pemenuhan hak anak, serta alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan.

Forum anak atau kelompok anak nantinya juga bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah, khususnya di bidang hak-hak anak. Kapasitas pemerintah untuk menampung kepentingan anak juga dituntut agar ditingkatkan demi pemenuhan hak anak.

Melalui hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi, anak pun dapat menyampaikan pendapatnya pada produk kebijakan pemerintah. Pemikiran cerdas anak dapat disalurkan melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten pada momen musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya. Hal lain seperti perjuangan pendidikan anak, kesehatan anak, juga dapat disalurkan melalui forum anak tersebut.

Dengan demikian, forum anak dapat melahirkan semacam rekomendasi untuk diteruskan kepada pemerintah. Selain itu, forum anak juga dapat terlibat dalam musyawarah di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Paling tidak, setelah Raperda KLA disahkan nanti, pemerintah mewadahi pikiran dan aspirasi anak melalui musyawarah rencana pembangunan desa atau kelurahan (musrenbangdes/kel), musrenbangcam, maupun musrenbangkab. Selain itu, anak juga dapat menyampaikan aspirasi hasil forum anak untuk diteruskan kepada pemerintah.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengungkapkan, penggodokan Raperda KLA diharapkan dapat diterapkan di Kabupaten Jember demi masa depan anak. “Kalau sudah disahkan nanti, kami harap bisa diterapkan dengan baik. Jangan sampai Perda KLA nanti hanya sebatas kertas bertuliskan hak-hak anak,” cetusnya.

Politisi Gerindraitu menyebut, DPRD Jember tetap memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk raperda. “Kami akan dorong dan melakukan pengawasan agar Raperda KLA nantinya berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah untuk pemenuhan hak anak, harus dilakukan,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/