alexametrics
27.1 C
Jember
Wednesday, 5 October 2022

Proyeksi APBD 2023 Turun 10 Persen

Timeline Molor, Dewan Segera Agendakan Pembahasan

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah dewan menyurati pemerintah daerah untuk segera mengirimkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2023, Bupati Jember Hendy Siswanto akhirnya menjawabnya dengan datang langsung ke Gedung DPRD Jember, siang kemarin.

BACA JUGA : Polres Jember Ciduk Dua Debt Collector Mobil, Terancam 12 Tahun Penjara

Bupati datang didampingi sejumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember. Ada Sekda Mirfano, Kepala Bappeda Hadi Mulyono, Kabag Perekonomian Hadi Sasmito, serta Inspektur Ratno Cahyadi Sembodo. Dia dan rombongan ditemui sejumlah pimpinan dewan, seperti M Itqon Syauqi, Dedy Dwi Setiawan, dan Agus Sofyan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Hendy, rancangan KUAPPAS APBD 2023 itu diserahkan sedikit lebih lama. Mengingat, sejak beberapa hari terakhir, Jember kerap disibukkan dengan beragam hajatan besar yang baru saja buyar. “Sebenarnya Jumat kemarin, kami pontang-panting juga menyusunnya, sampai kemudian bisa terlaksana Rabu sekarang ini,” akunya.

Hendy mengutarakan, sejak beberapa hari terakhir, pasca-Paripurna LPP APBD 2021 gagal didok, pemerintah daerah masih harus berjibaku meminta petunjuk ke Gubernur Jatim untuk rencana penggunaan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada Perubahan APBD (PAPBD). Tidak terhenti di situ, pemda menurutnya hingga meminta petunjuk ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) terkait rencana perkada tersebut.

Hal itu menurutnya juga menyita waktu pemerintah daerah untuk segera merampungkan rancangan KUAPPAS APBD 2023. “Karena kami punya atasan, jadi kami minta petunjuk ke gubernur, dan kami menyampaikan surat juga ke Ditjen Keuda. Kami mencoba mengikuti rundown saja,” kata orang nomor satu di Jember itu.

Sementara itu, mengenai kekuatan APBD Jember tahun 2023 mendatang, diproyeksikan sekitar Rp 4 Triliun. Proyeksi itu sedikit lebih kecil dibandingkan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4,39 triliun. Turun sekitar Rp 400 miliar atau 10 persen. Kekuatan APBD tahun mendatang pula menyasar sejumlah prioritas yang masih dirasa perlu. “Prioritas APBD kita masih banyak, termasuk infrastruktur jalan dan penerangan. Kita juga ada rekrutmen untuk mengurangi pengangguran tenaga dari lulusan SD/SMP,” urai Hendy.

Kendati pengesahan LPP APBD Bupati Tahun Anggaran 2021 gagal didok, Hendy mengharapkan, berikutnya pembahasan KUAPPAS APBD 2023 bakal berjalan lancar. Ia menghendaki tetap bisa sama-sama dibahas dan disahkan bersama 50 anggota wakil rakyat di parlemen Jember. Tanpa terganjal urusan kuorum atau tidak kuorum.

Gagalnya LPP Diyakinkan Tidak Berpengaruh 

Sebagaimana diketahui, Amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUAPPAS ke DPRD maksimal minggu kedua bulan Juli. Untuk selanjutnya dibahas dan disepakati pemerintah daerah bersama DPRD maksimal minggu kedua bulan Agustus ini.

Meski rancangan KUAPPAS APBD 2023 baru mendarat ke gedung dewan, Rabu kemarin, DPRD juga optimistis dan menyambut iktikad baik pemerintah daerah tersebut. Meskipun secara tahapan sebenarnya telah meleset dari timeline yang seharusnya telah masuk Juli 2022 lalu. “Ini sudah lumayan lah diajukan bulan ini, dari yang seharusnya Juli kemarin,” urai Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

Jamak diketahui, internal dewan sempat diselimuti isu disharmoni lantaran soal kebuntuan komunikasi pimpinan dewan dengan Bupati Jember, yang disebut-sebut menjadi muasal kegagalan pengesahan LPP APBD 2021, pekan lalu. Namun, Itqon memastikan, hal itu tidak akan merembet apalagi menghambat pembahasan KUAPPAS APBD 2023 hingga pengesahannya. “Insyaallah pembahasan KUAPPAS APBD 2023 ini nanti lancar. Setelah ini kami rapatkan bersama pimpinan, dan kami juga akan komunikasi dengan ketua-ketua fraksi untuk kemudian dijadwalkan,” sambungnya.

Politisi PKB itu mengaku telah mendapat pencerahan setelah melawat ke Biro Hukum Pemprov Jatim bersama pimpinan dewan lainnya, belum lama ini. Dari situ, Itqon mengibaratkan bahwa LPP APBD itu bukan pintu, namun hanya sebuah jendela. Artinya, secara norma, ketika Raperda LPP tidak bisa disahkan bersama dewan, maka bisa menjadi perkada. “Intinya, LPP APBD itu satu hal, dan Raperda PAPBD itu hal lain. Ini sudah kami sampaikan ke bupati, dan tidak ada masalah,” jelas Itqon.

Lebih jauh, Itqon menilai, proyeksi APBD 2023 Rp 4 triliun yang cenderung menurun itu dirasa sudah ideal. Terlebih, Jember juga langganan meninggalkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD yang terakumulasi cukup tinggi, sejak beberapa tahun terakhir. Dari kisaran Rp 600–700 miliar. “Menurut kami, Rp 4 triliun itu menurun memang, tapi lebih realistis. Karena memang serapan kita di level Rp 3,7–3,8 triliun per tahun,” pungkasnya. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah dewan menyurati pemerintah daerah untuk segera mengirimkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2023, Bupati Jember Hendy Siswanto akhirnya menjawabnya dengan datang langsung ke Gedung DPRD Jember, siang kemarin.

BACA JUGA : Polres Jember Ciduk Dua Debt Collector Mobil, Terancam 12 Tahun Penjara

Bupati datang didampingi sejumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember. Ada Sekda Mirfano, Kepala Bappeda Hadi Mulyono, Kabag Perekonomian Hadi Sasmito, serta Inspektur Ratno Cahyadi Sembodo. Dia dan rombongan ditemui sejumlah pimpinan dewan, seperti M Itqon Syauqi, Dedy Dwi Setiawan, dan Agus Sofyan.

Menurut Hendy, rancangan KUAPPAS APBD 2023 itu diserahkan sedikit lebih lama. Mengingat, sejak beberapa hari terakhir, Jember kerap disibukkan dengan beragam hajatan besar yang baru saja buyar. “Sebenarnya Jumat kemarin, kami pontang-panting juga menyusunnya, sampai kemudian bisa terlaksana Rabu sekarang ini,” akunya.

Hendy mengutarakan, sejak beberapa hari terakhir, pasca-Paripurna LPP APBD 2021 gagal didok, pemerintah daerah masih harus berjibaku meminta petunjuk ke Gubernur Jatim untuk rencana penggunaan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada Perubahan APBD (PAPBD). Tidak terhenti di situ, pemda menurutnya hingga meminta petunjuk ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) terkait rencana perkada tersebut.

Hal itu menurutnya juga menyita waktu pemerintah daerah untuk segera merampungkan rancangan KUAPPAS APBD 2023. “Karena kami punya atasan, jadi kami minta petunjuk ke gubernur, dan kami menyampaikan surat juga ke Ditjen Keuda. Kami mencoba mengikuti rundown saja,” kata orang nomor satu di Jember itu.

Sementara itu, mengenai kekuatan APBD Jember tahun 2023 mendatang, diproyeksikan sekitar Rp 4 Triliun. Proyeksi itu sedikit lebih kecil dibandingkan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4,39 triliun. Turun sekitar Rp 400 miliar atau 10 persen. Kekuatan APBD tahun mendatang pula menyasar sejumlah prioritas yang masih dirasa perlu. “Prioritas APBD kita masih banyak, termasuk infrastruktur jalan dan penerangan. Kita juga ada rekrutmen untuk mengurangi pengangguran tenaga dari lulusan SD/SMP,” urai Hendy.

Kendati pengesahan LPP APBD Bupati Tahun Anggaran 2021 gagal didok, Hendy mengharapkan, berikutnya pembahasan KUAPPAS APBD 2023 bakal berjalan lancar. Ia menghendaki tetap bisa sama-sama dibahas dan disahkan bersama 50 anggota wakil rakyat di parlemen Jember. Tanpa terganjal urusan kuorum atau tidak kuorum.

Gagalnya LPP Diyakinkan Tidak Berpengaruh 

Sebagaimana diketahui, Amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUAPPAS ke DPRD maksimal minggu kedua bulan Juli. Untuk selanjutnya dibahas dan disepakati pemerintah daerah bersama DPRD maksimal minggu kedua bulan Agustus ini.

Meski rancangan KUAPPAS APBD 2023 baru mendarat ke gedung dewan, Rabu kemarin, DPRD juga optimistis dan menyambut iktikad baik pemerintah daerah tersebut. Meskipun secara tahapan sebenarnya telah meleset dari timeline yang seharusnya telah masuk Juli 2022 lalu. “Ini sudah lumayan lah diajukan bulan ini, dari yang seharusnya Juli kemarin,” urai Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

Jamak diketahui, internal dewan sempat diselimuti isu disharmoni lantaran soal kebuntuan komunikasi pimpinan dewan dengan Bupati Jember, yang disebut-sebut menjadi muasal kegagalan pengesahan LPP APBD 2021, pekan lalu. Namun, Itqon memastikan, hal itu tidak akan merembet apalagi menghambat pembahasan KUAPPAS APBD 2023 hingga pengesahannya. “Insyaallah pembahasan KUAPPAS APBD 2023 ini nanti lancar. Setelah ini kami rapatkan bersama pimpinan, dan kami juga akan komunikasi dengan ketua-ketua fraksi untuk kemudian dijadwalkan,” sambungnya.

Politisi PKB itu mengaku telah mendapat pencerahan setelah melawat ke Biro Hukum Pemprov Jatim bersama pimpinan dewan lainnya, belum lama ini. Dari situ, Itqon mengibaratkan bahwa LPP APBD itu bukan pintu, namun hanya sebuah jendela. Artinya, secara norma, ketika Raperda LPP tidak bisa disahkan bersama dewan, maka bisa menjadi perkada. “Intinya, LPP APBD itu satu hal, dan Raperda PAPBD itu hal lain. Ini sudah kami sampaikan ke bupati, dan tidak ada masalah,” jelas Itqon.

Lebih jauh, Itqon menilai, proyeksi APBD 2023 Rp 4 triliun yang cenderung menurun itu dirasa sudah ideal. Terlebih, Jember juga langganan meninggalkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD yang terakumulasi cukup tinggi, sejak beberapa tahun terakhir. Dari kisaran Rp 600–700 miliar. “Menurut kami, Rp 4 triliun itu menurun memang, tapi lebih realistis. Karena memang serapan kita di level Rp 3,7–3,8 triliun per tahun,” pungkasnya. (mau/c2/nur)

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah dewan menyurati pemerintah daerah untuk segera mengirimkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2023, Bupati Jember Hendy Siswanto akhirnya menjawabnya dengan datang langsung ke Gedung DPRD Jember, siang kemarin.

BACA JUGA : Polres Jember Ciduk Dua Debt Collector Mobil, Terancam 12 Tahun Penjara

Bupati datang didampingi sejumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember. Ada Sekda Mirfano, Kepala Bappeda Hadi Mulyono, Kabag Perekonomian Hadi Sasmito, serta Inspektur Ratno Cahyadi Sembodo. Dia dan rombongan ditemui sejumlah pimpinan dewan, seperti M Itqon Syauqi, Dedy Dwi Setiawan, dan Agus Sofyan.

Menurut Hendy, rancangan KUAPPAS APBD 2023 itu diserahkan sedikit lebih lama. Mengingat, sejak beberapa hari terakhir, Jember kerap disibukkan dengan beragam hajatan besar yang baru saja buyar. “Sebenarnya Jumat kemarin, kami pontang-panting juga menyusunnya, sampai kemudian bisa terlaksana Rabu sekarang ini,” akunya.

Hendy mengutarakan, sejak beberapa hari terakhir, pasca-Paripurna LPP APBD 2021 gagal didok, pemerintah daerah masih harus berjibaku meminta petunjuk ke Gubernur Jatim untuk rencana penggunaan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada Perubahan APBD (PAPBD). Tidak terhenti di situ, pemda menurutnya hingga meminta petunjuk ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) terkait rencana perkada tersebut.

Hal itu menurutnya juga menyita waktu pemerintah daerah untuk segera merampungkan rancangan KUAPPAS APBD 2023. “Karena kami punya atasan, jadi kami minta petunjuk ke gubernur, dan kami menyampaikan surat juga ke Ditjen Keuda. Kami mencoba mengikuti rundown saja,” kata orang nomor satu di Jember itu.

Sementara itu, mengenai kekuatan APBD Jember tahun 2023 mendatang, diproyeksikan sekitar Rp 4 Triliun. Proyeksi itu sedikit lebih kecil dibandingkan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4,39 triliun. Turun sekitar Rp 400 miliar atau 10 persen. Kekuatan APBD tahun mendatang pula menyasar sejumlah prioritas yang masih dirasa perlu. “Prioritas APBD kita masih banyak, termasuk infrastruktur jalan dan penerangan. Kita juga ada rekrutmen untuk mengurangi pengangguran tenaga dari lulusan SD/SMP,” urai Hendy.

Kendati pengesahan LPP APBD Bupati Tahun Anggaran 2021 gagal didok, Hendy mengharapkan, berikutnya pembahasan KUAPPAS APBD 2023 bakal berjalan lancar. Ia menghendaki tetap bisa sama-sama dibahas dan disahkan bersama 50 anggota wakil rakyat di parlemen Jember. Tanpa terganjal urusan kuorum atau tidak kuorum.

Gagalnya LPP Diyakinkan Tidak Berpengaruh 

Sebagaimana diketahui, Amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUAPPAS ke DPRD maksimal minggu kedua bulan Juli. Untuk selanjutnya dibahas dan disepakati pemerintah daerah bersama DPRD maksimal minggu kedua bulan Agustus ini.

Meski rancangan KUAPPAS APBD 2023 baru mendarat ke gedung dewan, Rabu kemarin, DPRD juga optimistis dan menyambut iktikad baik pemerintah daerah tersebut. Meskipun secara tahapan sebenarnya telah meleset dari timeline yang seharusnya telah masuk Juli 2022 lalu. “Ini sudah lumayan lah diajukan bulan ini, dari yang seharusnya Juli kemarin,” urai Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

Jamak diketahui, internal dewan sempat diselimuti isu disharmoni lantaran soal kebuntuan komunikasi pimpinan dewan dengan Bupati Jember, yang disebut-sebut menjadi muasal kegagalan pengesahan LPP APBD 2021, pekan lalu. Namun, Itqon memastikan, hal itu tidak akan merembet apalagi menghambat pembahasan KUAPPAS APBD 2023 hingga pengesahannya. “Insyaallah pembahasan KUAPPAS APBD 2023 ini nanti lancar. Setelah ini kami rapatkan bersama pimpinan, dan kami juga akan komunikasi dengan ketua-ketua fraksi untuk kemudian dijadwalkan,” sambungnya.

Politisi PKB itu mengaku telah mendapat pencerahan setelah melawat ke Biro Hukum Pemprov Jatim bersama pimpinan dewan lainnya, belum lama ini. Dari situ, Itqon mengibaratkan bahwa LPP APBD itu bukan pintu, namun hanya sebuah jendela. Artinya, secara norma, ketika Raperda LPP tidak bisa disahkan bersama dewan, maka bisa menjadi perkada. “Intinya, LPP APBD itu satu hal, dan Raperda PAPBD itu hal lain. Ini sudah kami sampaikan ke bupati, dan tidak ada masalah,” jelas Itqon.

Lebih jauh, Itqon menilai, proyeksi APBD 2023 Rp 4 triliun yang cenderung menurun itu dirasa sudah ideal. Terlebih, Jember juga langganan meninggalkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD yang terakumulasi cukup tinggi, sejak beberapa tahun terakhir. Dari kisaran Rp 600–700 miliar. “Menurut kami, Rp 4 triliun itu menurun memang, tapi lebih realistis. Karena memang serapan kita di level Rp 3,7–3,8 triliun per tahun,” pungkasnya. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/