alexametrics
24.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Wes Puluhan Tahun Belum Jadi Aset Jember !

Bupati Hendy Koordinasikan Penyerahan PSU dengan Pengembang

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perumahan dan pemukiman menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dijelaskan bahwa perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung. Sayangnya, belum semua fasilitas yang ada di perumahan-perumahan diserahkan pada negara.

Fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial di perumahan sejatinya harus terjaga ketersediaan, fungsi, dan keberlanjutannya. Hal ini penting, demi menjaga kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di perumahan, sehingga tidak menimbulkan kawasan kumuh. Oleh karenanya, developer memiliki kewajiban untuk terus melakukan pemeliharaan terhadap berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di perumahan.

Setelah fasum dan fasilitas sosial telah tersedia di kawasan perumahan yang telah terjual, secara otomatis, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum dapat diserahkan kepada pemerintah daerah atau menjadi aset daerah. Tidak ketinggalan dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan selayaknya juga diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Nah, sebagai pemangku kebijakan di tingkat daerah, Bupati Jember Hendy Siswanto menggelar rapat koordinasi mengenai penyerahanPSUperumahanyang ada di kabupaten tercinta ini kepada Pemkab Jember. Koordinasi dilakukan bersama para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Jember.

Rapat koordinasiRabu (9/2) itu dipimpin langsung olehBupati Hendy. Dalam diskusinya, bupati juga membuka agar berbagai kendala yang ada di perumahan disampaikan. Mulai dari tidak adanya sertifikat fasum, developernya meninggal, , hingga sepatutnya ditemukan solusinya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perumahan dan pemukiman menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dijelaskan bahwa perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung. Sayangnya, belum semua fasilitas yang ada di perumahan-perumahan diserahkan pada negara.

Fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial di perumahan sejatinya harus terjaga ketersediaan, fungsi, dan keberlanjutannya. Hal ini penting, demi menjaga kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di perumahan, sehingga tidak menimbulkan kawasan kumuh. Oleh karenanya, developer memiliki kewajiban untuk terus melakukan pemeliharaan terhadap berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di perumahan.

Setelah fasum dan fasilitas sosial telah tersedia di kawasan perumahan yang telah terjual, secara otomatis, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum dapat diserahkan kepada pemerintah daerah atau menjadi aset daerah. Tidak ketinggalan dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan selayaknya juga diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah.

Nah, sebagai pemangku kebijakan di tingkat daerah, Bupati Jember Hendy Siswanto menggelar rapat koordinasi mengenai penyerahanPSUperumahanyang ada di kabupaten tercinta ini kepada Pemkab Jember. Koordinasi dilakukan bersama para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Jember.

Rapat koordinasiRabu (9/2) itu dipimpin langsung olehBupati Hendy. Dalam diskusinya, bupati juga membuka agar berbagai kendala yang ada di perumahan disampaikan. Mulai dari tidak adanya sertifikat fasum, developernya meninggal, , hingga sepatutnya ditemukan solusinya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perumahan dan pemukiman menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dijelaskan bahwa perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung. Sayangnya, belum semua fasilitas yang ada di perumahan-perumahan diserahkan pada negara.

Fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial di perumahan sejatinya harus terjaga ketersediaan, fungsi, dan keberlanjutannya. Hal ini penting, demi menjaga kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di perumahan, sehingga tidak menimbulkan kawasan kumuh. Oleh karenanya, developer memiliki kewajiban untuk terus melakukan pemeliharaan terhadap berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di perumahan.

Setelah fasum dan fasilitas sosial telah tersedia di kawasan perumahan yang telah terjual, secara otomatis, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum dapat diserahkan kepada pemerintah daerah atau menjadi aset daerah. Tidak ketinggalan dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan selayaknya juga diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah.

Nah, sebagai pemangku kebijakan di tingkat daerah, Bupati Jember Hendy Siswanto menggelar rapat koordinasi mengenai penyerahanPSUperumahanyang ada di kabupaten tercinta ini kepada Pemkab Jember. Koordinasi dilakukan bersama para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Jember.

Rapat koordinasiRabu (9/2) itu dipimpin langsung olehBupati Hendy. Dalam diskusinya, bupati juga membuka agar berbagai kendala yang ada di perumahan disampaikan. Mulai dari tidak adanya sertifikat fasum, developernya meninggal, , hingga sepatutnya ditemukan solusinya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/