alexametrics
31 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Melihat Lebih Dekat Rapat Daring Anggota DPRD Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – SATU per satu lampu ruangan paripurna DPRD Jember dinyalakan. Sound system juga dicek oleh pegawai sekretariat DPRD sebelum rapat paripurna digelar, siang kemarin (9/9). Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jember bersama pegawai DPRD juga mulai menyetel kesiapan rapat secara virtual.

Kabel berwarna hitam mulai diulur ke layar televisi LED, tepat di depan meja pimpinan sidang. Kabel itu disambungkan ke dua laptop yang dinyalakan di tempat duduk tamu undangan. Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sistem rapat paripurna di Gedung DPRD Jember diubah. Ada yang luring atau tatap muka, namun sebagian besar mengikuti secara daring. Siapa pun yang hadir dalam rapat paripurna secara daring juga bisa dilihat di proyektor atau layar lebar.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SD Inpres Jember Bambang Teguh Karyanto yang hadir di ruang rapat paripurna tersebut tidak sekadar mencatat hal penting yang disampaikan setiap fraksi. Namun, pria berkacamata ini juga merasa ada yang kurang pas dalam rapat daring tersebut. Yakni tidak hadirnya anggota DPRD Jember dalam rapat daring. Pantauan Jawa Pos Radar Jember, dari sekian yang hadir secara daring, banyak yang sekadar menempel nama. Perangkat mereka tersambung dalam jaringan rapat, tapi fitur kamera dinonaktifkan. Sehingga tidak diketahui apakah wakil rakyat itu menyimak rapat atau malah ditinggal tidur.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terpantau hanya ada dua yang kameranya aktif. Yaitu akun admin yang menampilkan video live rapat paripurna dan satu nama yang mengaktifkan fitur kamera adalah Sunarsi Khoris, anggota Fraksi PKB. Namun, dalam rapat paripurna tersebut kamera Khoris juga tidak selalu menampilkan dirinya, terkadang hanya terpampang tirai tanpa orang.

Sementara itu, juga ada anggota dewan yang menampilkan foto saja. Seperti Try Sandi, Sri Winarni Lukman, Gufron, Alfian Andri, hingga Ardi Prabowo. Sementara lainnya, seperti Achmad Faeshol, Sus Miati, Hadi Supaat, Sugiono Yongki, Nur Hasan, Dhafir Syah, Mangku Bumi, Agus Khoironi, Nyoman Ariwibowo, Alfan Yusfi, Danang Kurniawan, dan M Hasan Basuki, hanya menempel nama dan kamera tidak aktif. Petugas Diskominfo juga memberikan tanda hijau dalam presensi. Total ada 25 yang hadir dalam rapat daring tersebut.

Sementara, yang hadir dalam rapat paripurna secara langsung di gedung dewan ada 17 orang. Menilik dari daftar presensi, ada nama Tabroni, Suharyatik, Sunarsi Khoris, Sunardi, Alwi, Hamim, Feni Purwaningsih, M Holil, Mufid, Dwi Asmawati, Hasan Basuki, David Handoko Seto, Retno Asih, Syaiful Anwar, Gufron, Ghofir, Siswono, Ikbal Wilda, Budi Wicaksono, Edi Cahyo, Ardi Pujo, Dogol, Mujiburrohman, dan empat pimpinan dewan hadir semua.

Bambang Teguh Karyanto dari SD Inpres mengatakan, rapat daring seperti ini memahami karena situasi Covid-19. Tapi, terlepas dari itu semua, akuntabilitas publik harus tetap terpenuhi. Artinya, sebagai pejabat publik yang dalam rapat membahas urusan publik, yaitu rapat paripurna, seharusnya kamera diaktifkan. “Walau tidak komentar, setidaknya kamera diaktifkan. Itu membuktikan kehadiran diri walau secara daring,” terangnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – SATU per satu lampu ruangan paripurna DPRD Jember dinyalakan. Sound system juga dicek oleh pegawai sekretariat DPRD sebelum rapat paripurna digelar, siang kemarin (9/9). Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jember bersama pegawai DPRD juga mulai menyetel kesiapan rapat secara virtual.

Kabel berwarna hitam mulai diulur ke layar televisi LED, tepat di depan meja pimpinan sidang. Kabel itu disambungkan ke dua laptop yang dinyalakan di tempat duduk tamu undangan. Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sistem rapat paripurna di Gedung DPRD Jember diubah. Ada yang luring atau tatap muka, namun sebagian besar mengikuti secara daring. Siapa pun yang hadir dalam rapat paripurna secara daring juga bisa dilihat di proyektor atau layar lebar.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SD Inpres Jember Bambang Teguh Karyanto yang hadir di ruang rapat paripurna tersebut tidak sekadar mencatat hal penting yang disampaikan setiap fraksi. Namun, pria berkacamata ini juga merasa ada yang kurang pas dalam rapat daring tersebut. Yakni tidak hadirnya anggota DPRD Jember dalam rapat daring. Pantauan Jawa Pos Radar Jember, dari sekian yang hadir secara daring, banyak yang sekadar menempel nama. Perangkat mereka tersambung dalam jaringan rapat, tapi fitur kamera dinonaktifkan. Sehingga tidak diketahui apakah wakil rakyat itu menyimak rapat atau malah ditinggal tidur.

Terpantau hanya ada dua yang kameranya aktif. Yaitu akun admin yang menampilkan video live rapat paripurna dan satu nama yang mengaktifkan fitur kamera adalah Sunarsi Khoris, anggota Fraksi PKB. Namun, dalam rapat paripurna tersebut kamera Khoris juga tidak selalu menampilkan dirinya, terkadang hanya terpampang tirai tanpa orang.

Sementara itu, juga ada anggota dewan yang menampilkan foto saja. Seperti Try Sandi, Sri Winarni Lukman, Gufron, Alfian Andri, hingga Ardi Prabowo. Sementara lainnya, seperti Achmad Faeshol, Sus Miati, Hadi Supaat, Sugiono Yongki, Nur Hasan, Dhafir Syah, Mangku Bumi, Agus Khoironi, Nyoman Ariwibowo, Alfan Yusfi, Danang Kurniawan, dan M Hasan Basuki, hanya menempel nama dan kamera tidak aktif. Petugas Diskominfo juga memberikan tanda hijau dalam presensi. Total ada 25 yang hadir dalam rapat daring tersebut.

Sementara, yang hadir dalam rapat paripurna secara langsung di gedung dewan ada 17 orang. Menilik dari daftar presensi, ada nama Tabroni, Suharyatik, Sunarsi Khoris, Sunardi, Alwi, Hamim, Feni Purwaningsih, M Holil, Mufid, Dwi Asmawati, Hasan Basuki, David Handoko Seto, Retno Asih, Syaiful Anwar, Gufron, Ghofir, Siswono, Ikbal Wilda, Budi Wicaksono, Edi Cahyo, Ardi Pujo, Dogol, Mujiburrohman, dan empat pimpinan dewan hadir semua.

Bambang Teguh Karyanto dari SD Inpres mengatakan, rapat daring seperti ini memahami karena situasi Covid-19. Tapi, terlepas dari itu semua, akuntabilitas publik harus tetap terpenuhi. Artinya, sebagai pejabat publik yang dalam rapat membahas urusan publik, yaitu rapat paripurna, seharusnya kamera diaktifkan. “Walau tidak komentar, setidaknya kamera diaktifkan. Itu membuktikan kehadiran diri walau secara daring,” terangnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – SATU per satu lampu ruangan paripurna DPRD Jember dinyalakan. Sound system juga dicek oleh pegawai sekretariat DPRD sebelum rapat paripurna digelar, siang kemarin (9/9). Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jember bersama pegawai DPRD juga mulai menyetel kesiapan rapat secara virtual.

Kabel berwarna hitam mulai diulur ke layar televisi LED, tepat di depan meja pimpinan sidang. Kabel itu disambungkan ke dua laptop yang dinyalakan di tempat duduk tamu undangan. Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sistem rapat paripurna di Gedung DPRD Jember diubah. Ada yang luring atau tatap muka, namun sebagian besar mengikuti secara daring. Siapa pun yang hadir dalam rapat paripurna secara daring juga bisa dilihat di proyektor atau layar lebar.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SD Inpres Jember Bambang Teguh Karyanto yang hadir di ruang rapat paripurna tersebut tidak sekadar mencatat hal penting yang disampaikan setiap fraksi. Namun, pria berkacamata ini juga merasa ada yang kurang pas dalam rapat daring tersebut. Yakni tidak hadirnya anggota DPRD Jember dalam rapat daring. Pantauan Jawa Pos Radar Jember, dari sekian yang hadir secara daring, banyak yang sekadar menempel nama. Perangkat mereka tersambung dalam jaringan rapat, tapi fitur kamera dinonaktifkan. Sehingga tidak diketahui apakah wakil rakyat itu menyimak rapat atau malah ditinggal tidur.

Terpantau hanya ada dua yang kameranya aktif. Yaitu akun admin yang menampilkan video live rapat paripurna dan satu nama yang mengaktifkan fitur kamera adalah Sunarsi Khoris, anggota Fraksi PKB. Namun, dalam rapat paripurna tersebut kamera Khoris juga tidak selalu menampilkan dirinya, terkadang hanya terpampang tirai tanpa orang.

Sementara itu, juga ada anggota dewan yang menampilkan foto saja. Seperti Try Sandi, Sri Winarni Lukman, Gufron, Alfian Andri, hingga Ardi Prabowo. Sementara lainnya, seperti Achmad Faeshol, Sus Miati, Hadi Supaat, Sugiono Yongki, Nur Hasan, Dhafir Syah, Mangku Bumi, Agus Khoironi, Nyoman Ariwibowo, Alfan Yusfi, Danang Kurniawan, dan M Hasan Basuki, hanya menempel nama dan kamera tidak aktif. Petugas Diskominfo juga memberikan tanda hijau dalam presensi. Total ada 25 yang hadir dalam rapat daring tersebut.

Sementara, yang hadir dalam rapat paripurna secara langsung di gedung dewan ada 17 orang. Menilik dari daftar presensi, ada nama Tabroni, Suharyatik, Sunarsi Khoris, Sunardi, Alwi, Hamim, Feni Purwaningsih, M Holil, Mufid, Dwi Asmawati, Hasan Basuki, David Handoko Seto, Retno Asih, Syaiful Anwar, Gufron, Ghofir, Siswono, Ikbal Wilda, Budi Wicaksono, Edi Cahyo, Ardi Pujo, Dogol, Mujiburrohman, dan empat pimpinan dewan hadir semua.

Bambang Teguh Karyanto dari SD Inpres mengatakan, rapat daring seperti ini memahami karena situasi Covid-19. Tapi, terlepas dari itu semua, akuntabilitas publik harus tetap terpenuhi. Artinya, sebagai pejabat publik yang dalam rapat membahas urusan publik, yaitu rapat paripurna, seharusnya kamera diaktifkan. “Walau tidak komentar, setidaknya kamera diaktifkan. Itu membuktikan kehadiran diri walau secara daring,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/