alexametrics
25 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Kebijakan Jember 5 Tahun Kedepan Disahkan, Ada 700 Milyar Dana Silpa 2020

Jangan Gantung Pembangunan dengan Silpa

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Arah kebijakan pemerintah lima tahun ke depan telah digariskan melalui draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, yang disahkan kemarin (9/9). Banyak hal penting yang menjadi titik tekan dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Mulai dari urusan bayi di kandungan, sampai harapan kesejahteraan hidup masyarakat.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan, RPJMD yang telah disepakati bersama akan dijalankan. Saran, kritik, hingga catatan seluruh fraksi, serta penyempurnaan dari berbagai pihak yang masuk dalam RPJMD akan menjadi pijakan lahirnya program pemerintah lima tahun ke depan. “Akan kami ikuti semua saran (yang disepakati dalam RPJMD, Red),” kata Hendy, yang hadir ke paripurna persetujuan RPJMD bersama Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman.

Pasca-RPJMD disepakati, masih ada yang perlu dilakukan, yakni meminta persetujuan gubernur. Setelah itu, RPJMD berlaku untuk lima tahun ke depan sebagai landasan kebijakan pemerintah untuk melangkah. Dalam waktu dekat, RPJMD akan dilayangkan ke provinsi. “Speed up kaitan fasilitasi gubernur, supaya segera diundangkan,” ucap Hendy. Kerja cepat itu perlu dilakukan agar pekerjaan lain seperti perubahan APBD dan yang lain bisa pula diselesaikan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Data yang berhasil dihimpun, catatan dan rekomendasi penting disampaikan Pansus RPJMD DPRD Jember, termasuk tujuh fraksi yang ada di parlemen. Masing-masing juru bicara berkesempatan membacakan pandangan akhir terhadap RPJMD yang selesai lebih cepat dari prediksi itu.

Juru bicara Pansus RPJMD Siswono menyampaikan sejumlah poin penting. Di antaranya merekomendasikan agar tidak ada investasi yang merusak lingkungan. Baik tambang emas di Silo maupun kegiatan yang lain. “Investasi yang berpotensi merusak lingkungan haram hukumnya dilakukan,” katanya.

Pansus RPJMD juga menyinggung besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di Jember dari tahun ke tahun. Ada kesan, dalam pembangunan setiap tahun, sumber dana yang besar juga berasal dari Silpa. Tahun 2021 ini saja, APBD 2021 yang nilainya lebih dari Rp 4,4 triliun, ternyata Rp 700 miliar lebih berasal dari Silpa Tahun 2020. Jika dihitung riil tanpa Silpa, sejatinya APBD masih ada di angka Rp 3,7 triliun.

Hal inilah yang diharapkan Pansus DPRD bahwa APBD Jember benar-benar memiliki perhitungan riil dari segi pendapatan maupun pajak daerah. Kerangka dana pembangunan diharapkan agar dikaji lebih dalam dan Silpa setiap tahun tidak terus naik. Dengan kata lain, serapan dana APBD, kalau bisa nol rupiah saat berganti tahun. “Sehingga, kapasitas riil pendanaan pembangunan tidak menggantungkan pada Silpa,” ungkap Siswono.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, hampir semua fraksi menyoroti soal lingkungan. Tidak ada celah sedikit pun untuk investasi tambang emas. Ketujuh fraksi juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, termasuk perbaikan pada dua bidang tersebut. Selain itu, seluruh fraksi meminta agar pemerintah melakukan pemulihan ekonomi.

Fraksi perdana yang mendapatkan kesempatan menyampaikan pandangannya adalah Pandekar (PAN, Demokrat, Golkar). Juru bicaranya, Sucipto, menyampaikan agar pemkab melakukan percepatan pembangunan. Fraksi ini juga meminta agar pemkab memperhatikan jadwal pilkades. “Agar pemerintahan desa dapat berjalan normal kembali dan kesenjangan sosial tidak semakin besar,” katanya.

Juru bicara Fraksi PPP Iqbal Wildan Pradana menyampaikan agar pemerintah melakukan percepatan dalam penanganan pandemi. Sebab, selama PPKM ada kerenggangan di masyarakat. “Senyampang belum terjadi krisis kepercayaan masyarakat,” ulasnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Arah kebijakan pemerintah lima tahun ke depan telah digariskan melalui draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, yang disahkan kemarin (9/9). Banyak hal penting yang menjadi titik tekan dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Mulai dari urusan bayi di kandungan, sampai harapan kesejahteraan hidup masyarakat.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan, RPJMD yang telah disepakati bersama akan dijalankan. Saran, kritik, hingga catatan seluruh fraksi, serta penyempurnaan dari berbagai pihak yang masuk dalam RPJMD akan menjadi pijakan lahirnya program pemerintah lima tahun ke depan. “Akan kami ikuti semua saran (yang disepakati dalam RPJMD, Red),” kata Hendy, yang hadir ke paripurna persetujuan RPJMD bersama Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman.

Pasca-RPJMD disepakati, masih ada yang perlu dilakukan, yakni meminta persetujuan gubernur. Setelah itu, RPJMD berlaku untuk lima tahun ke depan sebagai landasan kebijakan pemerintah untuk melangkah. Dalam waktu dekat, RPJMD akan dilayangkan ke provinsi. “Speed up kaitan fasilitasi gubernur, supaya segera diundangkan,” ucap Hendy. Kerja cepat itu perlu dilakukan agar pekerjaan lain seperti perubahan APBD dan yang lain bisa pula diselesaikan.

Data yang berhasil dihimpun, catatan dan rekomendasi penting disampaikan Pansus RPJMD DPRD Jember, termasuk tujuh fraksi yang ada di parlemen. Masing-masing juru bicara berkesempatan membacakan pandangan akhir terhadap RPJMD yang selesai lebih cepat dari prediksi itu.

Juru bicara Pansus RPJMD Siswono menyampaikan sejumlah poin penting. Di antaranya merekomendasikan agar tidak ada investasi yang merusak lingkungan. Baik tambang emas di Silo maupun kegiatan yang lain. “Investasi yang berpotensi merusak lingkungan haram hukumnya dilakukan,” katanya.

Pansus RPJMD juga menyinggung besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di Jember dari tahun ke tahun. Ada kesan, dalam pembangunan setiap tahun, sumber dana yang besar juga berasal dari Silpa. Tahun 2021 ini saja, APBD 2021 yang nilainya lebih dari Rp 4,4 triliun, ternyata Rp 700 miliar lebih berasal dari Silpa Tahun 2020. Jika dihitung riil tanpa Silpa, sejatinya APBD masih ada di angka Rp 3,7 triliun.

Hal inilah yang diharapkan Pansus DPRD bahwa APBD Jember benar-benar memiliki perhitungan riil dari segi pendapatan maupun pajak daerah. Kerangka dana pembangunan diharapkan agar dikaji lebih dalam dan Silpa setiap tahun tidak terus naik. Dengan kata lain, serapan dana APBD, kalau bisa nol rupiah saat berganti tahun. “Sehingga, kapasitas riil pendanaan pembangunan tidak menggantungkan pada Silpa,” ungkap Siswono.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, hampir semua fraksi menyoroti soal lingkungan. Tidak ada celah sedikit pun untuk investasi tambang emas. Ketujuh fraksi juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, termasuk perbaikan pada dua bidang tersebut. Selain itu, seluruh fraksi meminta agar pemerintah melakukan pemulihan ekonomi.

Fraksi perdana yang mendapatkan kesempatan menyampaikan pandangannya adalah Pandekar (PAN, Demokrat, Golkar). Juru bicaranya, Sucipto, menyampaikan agar pemkab melakukan percepatan pembangunan. Fraksi ini juga meminta agar pemkab memperhatikan jadwal pilkades. “Agar pemerintahan desa dapat berjalan normal kembali dan kesenjangan sosial tidak semakin besar,” katanya.

Juru bicara Fraksi PPP Iqbal Wildan Pradana menyampaikan agar pemerintah melakukan percepatan dalam penanganan pandemi. Sebab, selama PPKM ada kerenggangan di masyarakat. “Senyampang belum terjadi krisis kepercayaan masyarakat,” ulasnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Arah kebijakan pemerintah lima tahun ke depan telah digariskan melalui draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, yang disahkan kemarin (9/9). Banyak hal penting yang menjadi titik tekan dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Mulai dari urusan bayi di kandungan, sampai harapan kesejahteraan hidup masyarakat.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan, RPJMD yang telah disepakati bersama akan dijalankan. Saran, kritik, hingga catatan seluruh fraksi, serta penyempurnaan dari berbagai pihak yang masuk dalam RPJMD akan menjadi pijakan lahirnya program pemerintah lima tahun ke depan. “Akan kami ikuti semua saran (yang disepakati dalam RPJMD, Red),” kata Hendy, yang hadir ke paripurna persetujuan RPJMD bersama Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman.

Pasca-RPJMD disepakati, masih ada yang perlu dilakukan, yakni meminta persetujuan gubernur. Setelah itu, RPJMD berlaku untuk lima tahun ke depan sebagai landasan kebijakan pemerintah untuk melangkah. Dalam waktu dekat, RPJMD akan dilayangkan ke provinsi. “Speed up kaitan fasilitasi gubernur, supaya segera diundangkan,” ucap Hendy. Kerja cepat itu perlu dilakukan agar pekerjaan lain seperti perubahan APBD dan yang lain bisa pula diselesaikan.

Data yang berhasil dihimpun, catatan dan rekomendasi penting disampaikan Pansus RPJMD DPRD Jember, termasuk tujuh fraksi yang ada di parlemen. Masing-masing juru bicara berkesempatan membacakan pandangan akhir terhadap RPJMD yang selesai lebih cepat dari prediksi itu.

Juru bicara Pansus RPJMD Siswono menyampaikan sejumlah poin penting. Di antaranya merekomendasikan agar tidak ada investasi yang merusak lingkungan. Baik tambang emas di Silo maupun kegiatan yang lain. “Investasi yang berpotensi merusak lingkungan haram hukumnya dilakukan,” katanya.

Pansus RPJMD juga menyinggung besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di Jember dari tahun ke tahun. Ada kesan, dalam pembangunan setiap tahun, sumber dana yang besar juga berasal dari Silpa. Tahun 2021 ini saja, APBD 2021 yang nilainya lebih dari Rp 4,4 triliun, ternyata Rp 700 miliar lebih berasal dari Silpa Tahun 2020. Jika dihitung riil tanpa Silpa, sejatinya APBD masih ada di angka Rp 3,7 triliun.

Hal inilah yang diharapkan Pansus DPRD bahwa APBD Jember benar-benar memiliki perhitungan riil dari segi pendapatan maupun pajak daerah. Kerangka dana pembangunan diharapkan agar dikaji lebih dalam dan Silpa setiap tahun tidak terus naik. Dengan kata lain, serapan dana APBD, kalau bisa nol rupiah saat berganti tahun. “Sehingga, kapasitas riil pendanaan pembangunan tidak menggantungkan pada Silpa,” ungkap Siswono.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, hampir semua fraksi menyoroti soal lingkungan. Tidak ada celah sedikit pun untuk investasi tambang emas. Ketujuh fraksi juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, termasuk perbaikan pada dua bidang tersebut. Selain itu, seluruh fraksi meminta agar pemerintah melakukan pemulihan ekonomi.

Fraksi perdana yang mendapatkan kesempatan menyampaikan pandangannya adalah Pandekar (PAN, Demokrat, Golkar). Juru bicaranya, Sucipto, menyampaikan agar pemkab melakukan percepatan pembangunan. Fraksi ini juga meminta agar pemkab memperhatikan jadwal pilkades. “Agar pemerintahan desa dapat berjalan normal kembali dan kesenjangan sosial tidak semakin besar,” katanya.

Juru bicara Fraksi PPP Iqbal Wildan Pradana menyampaikan agar pemerintah melakukan percepatan dalam penanganan pandemi. Sebab, selama PPKM ada kerenggangan di masyarakat. “Senyampang belum terjadi krisis kepercayaan masyarakat,” ulasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/