alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 5 October 2022

APBD 2023 Terancam Molor, Dewan Surati Pemkab Jember

KUAPPAS Belum Masuk ke Parlemen

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Gedung Parlemen Jember sejauh ini belum memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2023. Padahal, melihat timeline, seharusnya sudah masuk pada Juli lalu.

Amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUAPPAS ke DPRD maksimal minggu kedua bulan Juli. Untuk selanjutnya, dibahas dan disepakati pemerintah daerah bersama DPRD maksimal minggu kedua bulan Agustus ini.

Namun, hingga petang kemarin, KUAPPAS APBD 2023 juga belum mendarat di gedung DPRD. Belum dimulainya pembahasan KUAPPAS itu kemudian memaksa dewan menyurati pemerintah daerah, tertanggal 2 Agustus 2022 kemarin. Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi itu, pimpinan dewan mendesak Bupati Jember segera mengirimkan rancangan KUAPPAS tahun anggaran 2023.

Mobile_AP_Rectangle 2

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan membenarkan demikian. Menurut dia, desakan pimpinan dewan ke bupati itu mengingat timeline pelaksanaan pembahasan yang dirasa sudah molor. “Kami ingin menyesuaikan jadwal, yang seharusnya telah masuk pada pertengahan Juli kemarin. Jadi, karena belum masuk, kami bersurat ke bupati agar segera dikirimkan (KUAPPAS 2023, Red) untuk segera dibahas bersama,” urai Dedy.

DPRD terpaksa mendesak pemerintah daerah untuk memulai pembahasan KUAPPAS tersebut, kendati sebenarnya insiatif pembahasan itu melekat pada pemerintah daerah. Pilihan itu pun harus diambil untuk menghindari ragam konsekuensi yang justru bisa mengganjal pembahasan APBD 2023 nanti. “Sampai sekarang belum masuk. Info yang kami terima, minggu-minggu ini akan diajukan. Harapan kami, sebelum akhir November nanti KUAPPAS 2023 ini sudah disahkan menjadi perda,” katanya.

Selain KUAPPAS APBD 2023 yang belum masuk ke dewan, rancangan Perubahan APBD (PAPBD) 2022 juga bernasib sama. Belum masuk ke dewan. Terlebih, pasca-Raperda LPP APBD Bupati Jember 2021 gagal didok karena sidang tak memenuhi kuorum, isu disharmoni sempat menyelimuti internal dewan dengan pihak eksekutif. Meskipun gagalnya pengesahan LPP tak berdampak serius dalam pembahasan APBD berikutnya, namun apakah sikap dan hak politik para anggota dewan tidak memengaruhi pada pembahasan KUAPPAS nanti?

Politisi Nasdem itu lantas menepis isu miring tersebut. Ia meyakini internal dewan tetap bisa dinamis dan harmonis. Dan, APBD 2023 tetap bisa dibahas bersama bupati. “Dewan memiliki tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Saya rasa DPRD memiliki penilaian tersendiri sesuai kepentingan hak politik masing-masing. Dan itu tidak akan mengorbankan seluruh masyarakat Jember,” kata Dedy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano belum berhasil dikonfirmasi mengenai surat yang ditujukan dewan perihal KUAPPAS tersebut. Namun, dalam informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, pemerintah daerah berencana hendak mengirimkan rancangan KUAPPAS APBD 2023 dalam hitungan hari-hari ini. (mau/c2/bud)

 

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Gedung Parlemen Jember sejauh ini belum memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2023. Padahal, melihat timeline, seharusnya sudah masuk pada Juli lalu.

Amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUAPPAS ke DPRD maksimal minggu kedua bulan Juli. Untuk selanjutnya, dibahas dan disepakati pemerintah daerah bersama DPRD maksimal minggu kedua bulan Agustus ini.

Namun, hingga petang kemarin, KUAPPAS APBD 2023 juga belum mendarat di gedung DPRD. Belum dimulainya pembahasan KUAPPAS itu kemudian memaksa dewan menyurati pemerintah daerah, tertanggal 2 Agustus 2022 kemarin. Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi itu, pimpinan dewan mendesak Bupati Jember segera mengirimkan rancangan KUAPPAS tahun anggaran 2023.

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan membenarkan demikian. Menurut dia, desakan pimpinan dewan ke bupati itu mengingat timeline pelaksanaan pembahasan yang dirasa sudah molor. “Kami ingin menyesuaikan jadwal, yang seharusnya telah masuk pada pertengahan Juli kemarin. Jadi, karena belum masuk, kami bersurat ke bupati agar segera dikirimkan (KUAPPAS 2023, Red) untuk segera dibahas bersama,” urai Dedy.

DPRD terpaksa mendesak pemerintah daerah untuk memulai pembahasan KUAPPAS tersebut, kendati sebenarnya insiatif pembahasan itu melekat pada pemerintah daerah. Pilihan itu pun harus diambil untuk menghindari ragam konsekuensi yang justru bisa mengganjal pembahasan APBD 2023 nanti. “Sampai sekarang belum masuk. Info yang kami terima, minggu-minggu ini akan diajukan. Harapan kami, sebelum akhir November nanti KUAPPAS 2023 ini sudah disahkan menjadi perda,” katanya.

Selain KUAPPAS APBD 2023 yang belum masuk ke dewan, rancangan Perubahan APBD (PAPBD) 2022 juga bernasib sama. Belum masuk ke dewan. Terlebih, pasca-Raperda LPP APBD Bupati Jember 2021 gagal didok karena sidang tak memenuhi kuorum, isu disharmoni sempat menyelimuti internal dewan dengan pihak eksekutif. Meskipun gagalnya pengesahan LPP tak berdampak serius dalam pembahasan APBD berikutnya, namun apakah sikap dan hak politik para anggota dewan tidak memengaruhi pada pembahasan KUAPPAS nanti?

Politisi Nasdem itu lantas menepis isu miring tersebut. Ia meyakini internal dewan tetap bisa dinamis dan harmonis. Dan, APBD 2023 tetap bisa dibahas bersama bupati. “Dewan memiliki tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Saya rasa DPRD memiliki penilaian tersendiri sesuai kepentingan hak politik masing-masing. Dan itu tidak akan mengorbankan seluruh masyarakat Jember,” kata Dedy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano belum berhasil dikonfirmasi mengenai surat yang ditujukan dewan perihal KUAPPAS tersebut. Namun, dalam informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, pemerintah daerah berencana hendak mengirimkan rancangan KUAPPAS APBD 2023 dalam hitungan hari-hari ini. (mau/c2/bud)

 

SUMBERSARI, Radar Jember – Gedung Parlemen Jember sejauh ini belum memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2023. Padahal, melihat timeline, seharusnya sudah masuk pada Juli lalu.

Amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUAPPAS ke DPRD maksimal minggu kedua bulan Juli. Untuk selanjutnya, dibahas dan disepakati pemerintah daerah bersama DPRD maksimal minggu kedua bulan Agustus ini.

Namun, hingga petang kemarin, KUAPPAS APBD 2023 juga belum mendarat di gedung DPRD. Belum dimulainya pembahasan KUAPPAS itu kemudian memaksa dewan menyurati pemerintah daerah, tertanggal 2 Agustus 2022 kemarin. Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi itu, pimpinan dewan mendesak Bupati Jember segera mengirimkan rancangan KUAPPAS tahun anggaran 2023.

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan membenarkan demikian. Menurut dia, desakan pimpinan dewan ke bupati itu mengingat timeline pelaksanaan pembahasan yang dirasa sudah molor. “Kami ingin menyesuaikan jadwal, yang seharusnya telah masuk pada pertengahan Juli kemarin. Jadi, karena belum masuk, kami bersurat ke bupati agar segera dikirimkan (KUAPPAS 2023, Red) untuk segera dibahas bersama,” urai Dedy.

DPRD terpaksa mendesak pemerintah daerah untuk memulai pembahasan KUAPPAS tersebut, kendati sebenarnya insiatif pembahasan itu melekat pada pemerintah daerah. Pilihan itu pun harus diambil untuk menghindari ragam konsekuensi yang justru bisa mengganjal pembahasan APBD 2023 nanti. “Sampai sekarang belum masuk. Info yang kami terima, minggu-minggu ini akan diajukan. Harapan kami, sebelum akhir November nanti KUAPPAS 2023 ini sudah disahkan menjadi perda,” katanya.

Selain KUAPPAS APBD 2023 yang belum masuk ke dewan, rancangan Perubahan APBD (PAPBD) 2022 juga bernasib sama. Belum masuk ke dewan. Terlebih, pasca-Raperda LPP APBD Bupati Jember 2021 gagal didok karena sidang tak memenuhi kuorum, isu disharmoni sempat menyelimuti internal dewan dengan pihak eksekutif. Meskipun gagalnya pengesahan LPP tak berdampak serius dalam pembahasan APBD berikutnya, namun apakah sikap dan hak politik para anggota dewan tidak memengaruhi pada pembahasan KUAPPAS nanti?

Politisi Nasdem itu lantas menepis isu miring tersebut. Ia meyakini internal dewan tetap bisa dinamis dan harmonis. Dan, APBD 2023 tetap bisa dibahas bersama bupati. “Dewan memiliki tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Saya rasa DPRD memiliki penilaian tersendiri sesuai kepentingan hak politik masing-masing. Dan itu tidak akan mengorbankan seluruh masyarakat Jember,” kata Dedy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano belum berhasil dikonfirmasi mengenai surat yang ditujukan dewan perihal KUAPPAS tersebut. Namun, dalam informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, pemerintah daerah berencana hendak mengirimkan rancangan KUAPPAS APBD 2023 dalam hitungan hari-hari ini. (mau/c2/bud)

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/