Belum Ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember. Ada Apa ?

RPJMD Jangan Asal Jadi. Transisi Kepemimpinan Jadi Dalih Molornya Pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Hingga kini, Jember belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD) 2021-2026. Ada saja dalih yang menjadi alasan perda yang menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan itu molor. Salah satunya, peralihan kepemimpinan. Lantas, apakah enam bulan setelah Bupati Jember Hendy Siswanto dilantik Perda RPJMD akan tuntas?

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Jember baru membahas rancangan awal (ranwal) dengan eksekutif. Dia memprediksi hal itu bisa molor dan berharap kemungkinan molornya RPJMD itu tidak tepat.

Menurut dia, target penyelesaian ranwal akan disesuaikan hingga 13 Agustus mendatang. Setelah itu, tidak otomatis menjadi Perda RPJMD, karena ada serangkaian tahapan yang harus dilalui. “Setelah kesepakatan ranwal RPJMD, kemudian difasilitasi gubernur. Pascafasilitasi itu, Rancangan Perda RPJMD akan dibahas di kemudian hari,” paparnya.

Peralihan kekuasaan disebut menjadi salah satu musabab molornya penyelesaian RPJMD. Dalihnya, seharusnya kajian teknokratik, di mana sebagian besar draf RPJMD selayaknya diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Tetapi, hal itu sama sekali tidak dilakukan. Akibatnya, semua bab dalam draf RPJMD disusun oleh pemerintahan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun.

Kondisi peralihan kekuasaan di Jember serta perjalanan penyusunan RPJMD, menurutnya, tak bisa dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang normal-normal saja. Apalagi, dalam peralihan banyak pejabat Plt ditambah dengan kondisi pandemi. Untuk itu, Itqon meminta agar tidak saling menyalahkan satu sama lain.