alexametrics
31.2 C
Jember
Monday, 4 July 2022

Ramai Cuitan Medsos tentang PJU

Pakar Kaji Relevansi dengan Kebijakan PPKM

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemadaman lampu jalan yang dilakukan Satgas Covid-19 Kabupaten Jember melalui pemerintah telah memunculkan pro dan kontra di masyarakat Jember. Diawali dengan memadamkan lampu jalan di Jember kota, kemudian merambah ke daerah pinggiran.

Pemerintah berharap, pemadaman itu menjadi salah satu bentuk upaya dalam mengondisikan masyarakat Jember supaya tidak ke mana-mana dan harus berdiam diri di rumah saja. Namun, apakah semua masyarakat sudah benar-benar berdiam diri di rumah? Lalu, bagaimana imbas yang bisa terjadi jika pemadaman ini tidak bersamaan dengan regulasi pengamanan lain?

Pakar hukum Universitas Jember, Fiska Maulidian Nugroho, menyebut, pertanyaan itu berangkat dari cuitan-cuitan di media sosial yang menggelitik. Pada akhirnya, tebersit dan merasa gundah jika tidak segera diutarakan. Baik secara dogmatis maupun secara teori.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terkait dengan kebijakan PPKM darurat di setiap daerah, Fiska menyatakan bahwa hal tersebut dianggap sebagai sarana ikhtiar dan bentuk pemutakhiran kebijakan pemerintah melalui dukungan di daerah. Tujuannya, agar persebaran Covid-19 menurun, sehingga sarana dan prasarana yang lain harus turut mengikuti aturan itu. Misalnya, fakta pembatasan-pembatasan pada akses jalan hingga operasi atas otoritas jam buka tutup warung makan.

Namun, lanjut dia, perlu diingat bahwa esensi kebijakan itu dapat terkendali jika kondisi faktual demikian telah diimbangi dengan asupan-asupan materi maupun nonmateri sebagai pengganti dan tidak berbelit-belit bagi si terdampak kebijakan. “Bukankah, negara ini sudah tuntas memberikan kewenangan alokasi berkenaan serapan anggaran penanganan Covid-19? Seharusnya ini poin pentingnya,” ungkapnya.

Pertanyaannya, relevankah dengan konsepsi menekan angka persebaran Covid-19? Menurut Fiska, pemerintah tentu telah berulang-ulang berdiskusi dan berpikir secara sistematis. Di antaranya, untuk apa penerangan di jalan tersebut dimatikan, atau apakah tidak lebih baik serta lebih penting merealisasikan bantuan secara individual maupun kolektif kepada para pedagang kecil eceran yang terdampak kebijakan jam malam atau jam tutup kios.

Ketentuan tersebut setidaknya lebih baik daripada harus berupaya meniadakan hak pelayanan umum berupa keselamatan masyarakat di jalan. “Bahkan, kaidah kewaspadaan terhadap tingkat kejahatan yang di luar prediksi, semoga dapat dihindari pada masa PPKM darurat ini,” tegasnya.

Fiska menambahkan, sebuah kebijakan tentulah berangkat dari perkembangan produk hukum dalam lapangan hukum administrasi negara. Yakni peraturan kebijakan dan perencanaan. Karena itu, pada saat menentukan kebijakan, perlu sikap kehati-hatian. “Jangan sampai menerobos keberlakuan hukum yang sifatnya melindungi,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemadaman lampu jalan yang dilakukan Satgas Covid-19 Kabupaten Jember melalui pemerintah telah memunculkan pro dan kontra di masyarakat Jember. Diawali dengan memadamkan lampu jalan di Jember kota, kemudian merambah ke daerah pinggiran.

Pemerintah berharap, pemadaman itu menjadi salah satu bentuk upaya dalam mengondisikan masyarakat Jember supaya tidak ke mana-mana dan harus berdiam diri di rumah saja. Namun, apakah semua masyarakat sudah benar-benar berdiam diri di rumah? Lalu, bagaimana imbas yang bisa terjadi jika pemadaman ini tidak bersamaan dengan regulasi pengamanan lain?

Pakar hukum Universitas Jember, Fiska Maulidian Nugroho, menyebut, pertanyaan itu berangkat dari cuitan-cuitan di media sosial yang menggelitik. Pada akhirnya, tebersit dan merasa gundah jika tidak segera diutarakan. Baik secara dogmatis maupun secara teori.

Terkait dengan kebijakan PPKM darurat di setiap daerah, Fiska menyatakan bahwa hal tersebut dianggap sebagai sarana ikhtiar dan bentuk pemutakhiran kebijakan pemerintah melalui dukungan di daerah. Tujuannya, agar persebaran Covid-19 menurun, sehingga sarana dan prasarana yang lain harus turut mengikuti aturan itu. Misalnya, fakta pembatasan-pembatasan pada akses jalan hingga operasi atas otoritas jam buka tutup warung makan.

Namun, lanjut dia, perlu diingat bahwa esensi kebijakan itu dapat terkendali jika kondisi faktual demikian telah diimbangi dengan asupan-asupan materi maupun nonmateri sebagai pengganti dan tidak berbelit-belit bagi si terdampak kebijakan. “Bukankah, negara ini sudah tuntas memberikan kewenangan alokasi berkenaan serapan anggaran penanganan Covid-19? Seharusnya ini poin pentingnya,” ungkapnya.

Pertanyaannya, relevankah dengan konsepsi menekan angka persebaran Covid-19? Menurut Fiska, pemerintah tentu telah berulang-ulang berdiskusi dan berpikir secara sistematis. Di antaranya, untuk apa penerangan di jalan tersebut dimatikan, atau apakah tidak lebih baik serta lebih penting merealisasikan bantuan secara individual maupun kolektif kepada para pedagang kecil eceran yang terdampak kebijakan jam malam atau jam tutup kios.

Ketentuan tersebut setidaknya lebih baik daripada harus berupaya meniadakan hak pelayanan umum berupa keselamatan masyarakat di jalan. “Bahkan, kaidah kewaspadaan terhadap tingkat kejahatan yang di luar prediksi, semoga dapat dihindari pada masa PPKM darurat ini,” tegasnya.

Fiska menambahkan, sebuah kebijakan tentulah berangkat dari perkembangan produk hukum dalam lapangan hukum administrasi negara. Yakni peraturan kebijakan dan perencanaan. Karena itu, pada saat menentukan kebijakan, perlu sikap kehati-hatian. “Jangan sampai menerobos keberlakuan hukum yang sifatnya melindungi,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemadaman lampu jalan yang dilakukan Satgas Covid-19 Kabupaten Jember melalui pemerintah telah memunculkan pro dan kontra di masyarakat Jember. Diawali dengan memadamkan lampu jalan di Jember kota, kemudian merambah ke daerah pinggiran.

Pemerintah berharap, pemadaman itu menjadi salah satu bentuk upaya dalam mengondisikan masyarakat Jember supaya tidak ke mana-mana dan harus berdiam diri di rumah saja. Namun, apakah semua masyarakat sudah benar-benar berdiam diri di rumah? Lalu, bagaimana imbas yang bisa terjadi jika pemadaman ini tidak bersamaan dengan regulasi pengamanan lain?

Pakar hukum Universitas Jember, Fiska Maulidian Nugroho, menyebut, pertanyaan itu berangkat dari cuitan-cuitan di media sosial yang menggelitik. Pada akhirnya, tebersit dan merasa gundah jika tidak segera diutarakan. Baik secara dogmatis maupun secara teori.

Terkait dengan kebijakan PPKM darurat di setiap daerah, Fiska menyatakan bahwa hal tersebut dianggap sebagai sarana ikhtiar dan bentuk pemutakhiran kebijakan pemerintah melalui dukungan di daerah. Tujuannya, agar persebaran Covid-19 menurun, sehingga sarana dan prasarana yang lain harus turut mengikuti aturan itu. Misalnya, fakta pembatasan-pembatasan pada akses jalan hingga operasi atas otoritas jam buka tutup warung makan.

Namun, lanjut dia, perlu diingat bahwa esensi kebijakan itu dapat terkendali jika kondisi faktual demikian telah diimbangi dengan asupan-asupan materi maupun nonmateri sebagai pengganti dan tidak berbelit-belit bagi si terdampak kebijakan. “Bukankah, negara ini sudah tuntas memberikan kewenangan alokasi berkenaan serapan anggaran penanganan Covid-19? Seharusnya ini poin pentingnya,” ungkapnya.

Pertanyaannya, relevankah dengan konsepsi menekan angka persebaran Covid-19? Menurut Fiska, pemerintah tentu telah berulang-ulang berdiskusi dan berpikir secara sistematis. Di antaranya, untuk apa penerangan di jalan tersebut dimatikan, atau apakah tidak lebih baik serta lebih penting merealisasikan bantuan secara individual maupun kolektif kepada para pedagang kecil eceran yang terdampak kebijakan jam malam atau jam tutup kios.

Ketentuan tersebut setidaknya lebih baik daripada harus berupaya meniadakan hak pelayanan umum berupa keselamatan masyarakat di jalan. “Bahkan, kaidah kewaspadaan terhadap tingkat kejahatan yang di luar prediksi, semoga dapat dihindari pada masa PPKM darurat ini,” tegasnya.

Fiska menambahkan, sebuah kebijakan tentulah berangkat dari perkembangan produk hukum dalam lapangan hukum administrasi negara. Yakni peraturan kebijakan dan perencanaan. Karena itu, pada saat menentukan kebijakan, perlu sikap kehati-hatian. “Jangan sampai menerobos keberlakuan hukum yang sifatnya melindungi,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/