27.7 C
Jember
Tuesday, 6 June 2023

Banyak Reklame Tidak Setor Pajak

Nominal Baru Bisa Diketahui setelah Urus Perizinan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan papan reklame di Kabupaten Jember diketahui banyak yang pajaknya belum terbayar. Hal itu terungkap berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Atas temuan itu, lembaga terkait mengirimkan surat kepada sejumlah pemilik atau pengelola reklame agar membayar pajaknya. Namun demikian, tidak sedikit yang bingung, berapa besar nominal pajak yang harus dibayar.

Pada 2020 lalu, BPK didampingi pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengambil sampling berdirinya pajak di sejumlah lokasi. Termasuk di seputaran segitiga emas. Seperti di Jalan Sultan Agung, Jalan A Yani, serta Jalan Trunojoyo dan Jalan Gajah Mada. “Ada survei lapangan yang diambil sampling oleh BPK. Dari situ didapati ada yang belum izin dan belum membayar pajak,” kata Plt Kepala Bapenda Kabupaten Jember Suyanto.

Berdasar temuan tersebut, Bapenda melayangkan surat agar semua pemilik reklame yang terpasang membayar pajak. “Ada temuan ataupun tidak, kami terus mendata agar semua membayar pajak. Tidak ada tebang pilih,” tegasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ditanya mengenai berapa besaran pajak untuk setiap reklame, Suyanto tidak dapat memutuskan secara langsung. Masing-masing pajak reklame baru akan diketahui besaran nominal pajaknya setelah perizinannya diurus. “Pendirian reklame seharusnya sudah mengurus izin terlebih dahulu. Di situ akan diketahui berapa pajak yang wajib dibayar,” ulasnya.

Ketentuan pembayaran pajak reklame, menurutnya, diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. “Ada ketentuan yang mengatur. Ketinggiannya berapa, ukurannya berapa, apakah pakai lampu atau tidak, permanen atau insidental. Semua diatur,” ulasnya.

Menurutnya, seluruh pemilik atau pengelola reklame yang telah mendapatkan surat dari Bapenda harus mengurus izin ke DPMPTSP. Dalam izin itu nanti, lokasi pendirian, ukuran reklame, dan sebagainya, akan menentukan besaran pajak.

“Makanya, untuk reklame yang belum mengurus izin, belum muncul nominal pajaknya. Harus mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP dan nanti ditembuskan ke Bapenda. Sehingga akan terbit rekomendasi. Proses izin menentukan besaran pajaknya,” Yanto.

Selain melayangkan surat kepada pemilik reklame yang menjadi temuan BPK, Suyanto menegaskan, tim pengendalian reklame juga terus berkeliling, minimal seminggu sekali. Hal ini untuk mengetahui apakah ada reklame yang didirikan permanen atau insidental. Selain itu, juga menyisir reklame tanpa izin dan yang habis masanya. “Ada ratusan reklame yang diketahui tidak bayar pajak karena belum izin. Yang susah, reklame yang insidental, karena dipasang pada momen tertentu. Insidental ini kadang penertiban dilakukan harian dan mingguan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Isnein Purnomo
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan papan reklame di Kabupaten Jember diketahui banyak yang pajaknya belum terbayar. Hal itu terungkap berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Atas temuan itu, lembaga terkait mengirimkan surat kepada sejumlah pemilik atau pengelola reklame agar membayar pajaknya. Namun demikian, tidak sedikit yang bingung, berapa besar nominal pajak yang harus dibayar.

Pada 2020 lalu, BPK didampingi pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengambil sampling berdirinya pajak di sejumlah lokasi. Termasuk di seputaran segitiga emas. Seperti di Jalan Sultan Agung, Jalan A Yani, serta Jalan Trunojoyo dan Jalan Gajah Mada. “Ada survei lapangan yang diambil sampling oleh BPK. Dari situ didapati ada yang belum izin dan belum membayar pajak,” kata Plt Kepala Bapenda Kabupaten Jember Suyanto.

Berdasar temuan tersebut, Bapenda melayangkan surat agar semua pemilik reklame yang terpasang membayar pajak. “Ada temuan ataupun tidak, kami terus mendata agar semua membayar pajak. Tidak ada tebang pilih,” tegasnya.

Ditanya mengenai berapa besaran pajak untuk setiap reklame, Suyanto tidak dapat memutuskan secara langsung. Masing-masing pajak reklame baru akan diketahui besaran nominal pajaknya setelah perizinannya diurus. “Pendirian reklame seharusnya sudah mengurus izin terlebih dahulu. Di situ akan diketahui berapa pajak yang wajib dibayar,” ulasnya.

Ketentuan pembayaran pajak reklame, menurutnya, diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. “Ada ketentuan yang mengatur. Ketinggiannya berapa, ukurannya berapa, apakah pakai lampu atau tidak, permanen atau insidental. Semua diatur,” ulasnya.

Menurutnya, seluruh pemilik atau pengelola reklame yang telah mendapatkan surat dari Bapenda harus mengurus izin ke DPMPTSP. Dalam izin itu nanti, lokasi pendirian, ukuran reklame, dan sebagainya, akan menentukan besaran pajak.

“Makanya, untuk reklame yang belum mengurus izin, belum muncul nominal pajaknya. Harus mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP dan nanti ditembuskan ke Bapenda. Sehingga akan terbit rekomendasi. Proses izin menentukan besaran pajaknya,” Yanto.

Selain melayangkan surat kepada pemilik reklame yang menjadi temuan BPK, Suyanto menegaskan, tim pengendalian reklame juga terus berkeliling, minimal seminggu sekali. Hal ini untuk mengetahui apakah ada reklame yang didirikan permanen atau insidental. Selain itu, juga menyisir reklame tanpa izin dan yang habis masanya. “Ada ratusan reklame yang diketahui tidak bayar pajak karena belum izin. Yang susah, reklame yang insidental, karena dipasang pada momen tertentu. Insidental ini kadang penertiban dilakukan harian dan mingguan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Isnein Purnomo
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan papan reklame di Kabupaten Jember diketahui banyak yang pajaknya belum terbayar. Hal itu terungkap berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Atas temuan itu, lembaga terkait mengirimkan surat kepada sejumlah pemilik atau pengelola reklame agar membayar pajaknya. Namun demikian, tidak sedikit yang bingung, berapa besar nominal pajak yang harus dibayar.

Pada 2020 lalu, BPK didampingi pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengambil sampling berdirinya pajak di sejumlah lokasi. Termasuk di seputaran segitiga emas. Seperti di Jalan Sultan Agung, Jalan A Yani, serta Jalan Trunojoyo dan Jalan Gajah Mada. “Ada survei lapangan yang diambil sampling oleh BPK. Dari situ didapati ada yang belum izin dan belum membayar pajak,” kata Plt Kepala Bapenda Kabupaten Jember Suyanto.

Berdasar temuan tersebut, Bapenda melayangkan surat agar semua pemilik reklame yang terpasang membayar pajak. “Ada temuan ataupun tidak, kami terus mendata agar semua membayar pajak. Tidak ada tebang pilih,” tegasnya.

Ditanya mengenai berapa besaran pajak untuk setiap reklame, Suyanto tidak dapat memutuskan secara langsung. Masing-masing pajak reklame baru akan diketahui besaran nominal pajaknya setelah perizinannya diurus. “Pendirian reklame seharusnya sudah mengurus izin terlebih dahulu. Di situ akan diketahui berapa pajak yang wajib dibayar,” ulasnya.

Ketentuan pembayaran pajak reklame, menurutnya, diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. “Ada ketentuan yang mengatur. Ketinggiannya berapa, ukurannya berapa, apakah pakai lampu atau tidak, permanen atau insidental. Semua diatur,” ulasnya.

Menurutnya, seluruh pemilik atau pengelola reklame yang telah mendapatkan surat dari Bapenda harus mengurus izin ke DPMPTSP. Dalam izin itu nanti, lokasi pendirian, ukuran reklame, dan sebagainya, akan menentukan besaran pajak.

“Makanya, untuk reklame yang belum mengurus izin, belum muncul nominal pajaknya. Harus mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP dan nanti ditembuskan ke Bapenda. Sehingga akan terbit rekomendasi. Proses izin menentukan besaran pajaknya,” Yanto.

Selain melayangkan surat kepada pemilik reklame yang menjadi temuan BPK, Suyanto menegaskan, tim pengendalian reklame juga terus berkeliling, minimal seminggu sekali. Hal ini untuk mengetahui apakah ada reklame yang didirikan permanen atau insidental. Selain itu, juga menyisir reklame tanpa izin dan yang habis masanya. “Ada ratusan reklame yang diketahui tidak bayar pajak karena belum izin. Yang susah, reklame yang insidental, karena dipasang pada momen tertentu. Insidental ini kadang penertiban dilakukan harian dan mingguan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Isnein Purnomo
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca