alexametrics
27.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Tak Miliki SOP yang Jelas

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kebijakan larangan mudik masih terkesan setengah hati. Pemerintah hanya melakukan sosialisasi, tanpa memberikan standard operating procedure (SOP) yang jelas. Ini bisa dilihat dari rancunya pelaksanaan kebijakan di daerah. Terlebih, penerapan kebijakan tersebut tertumpu pada kepolisian. Tidak seperti tahun sebelumnya, yang menjadikan pemerintah daerah sebagai leading sector dari kebijakan tersebut.

Menurut pakar kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, efektivitas pelarangan mudik dapat dilihat dari dua aspek. Yaitu, kejelasan SOP yang diberlakukan, dan integritas petugas atau pihak yang bersangkutan.

Menurut dia, hingga saat ini SOP tentang pelarangan mudik masih belum jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi pelarangan mudik yang berbeda-beda. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hermanto menilai, jika aturan diperbolehkannya warga bepergian lintas kabupaten hanya mengacu pada surat keterangan pemerintah desa yang disertai stempel basah, maka potensi manipulasi dokumen sangat tinggi. Berbeda dengan kalangan PNS dan pegawai BUMN. Kebijakan larangan mudik yang dibuat kepala daerah untuk ASN dan pegawai BUMN lebih efektif. Sebab, jika melanggar, akan mendapat sanksi khusus dari instansinya.

“Saya memastikan, dalam konteks PNS atau ASN, kepolisian, dan BUMN ini efektif. Tapi, untuk swasta atau masyarakat secara umum rentan. Makanya perlu ada SOP yang jelas,” ungkap dosen yang juga mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember ini.

Menurut Hermanto, upaya meminimalisasi adanya dokumen palsu yang dibuat oleh masyarakat adalah dengan memperjelas skema penyekatan melalui SOP. Selain itu, juga adanya keterangan yang seragam dari semua pemangku kebijakan. Baik di tataran pusat maupun daerah. “Simpang siurnya kebijakan itu bisa menjadi celah masyarakat untuk mengakali. Dan untuk pelaksanaan di lapangan bisa tidak tegas dalam menjalankan kebijakan itu,” imbuh akademisi kelahiran Lamongan tersebut.

Menurut dia, penyusunan SOP yang ideal adalah dengan mencantumkan dokumen bebas Covid-19 bagi orang yang hendak keluar maupun masuk kabupaten. Selanjutnya, adanya perhatian atau kontrol khusus bagi mobilitas dari zona hijau ke zona merah, atau sebaliknya. “Itu yang ditekankan kepada masyarakat, bahwa esensinya bukan melarang mudik. Tapi, meminimalisasi penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan tersebut seharusnya juga diikuti dengan adanya pengetatan yang sama di semua lini. Misalnya pada pusat perbelanjaan maupun sektor pariwisata. Sehingga pengetatan tidak hanya berlaku pada orang-orang yang akan mudik, tapi juga bagi para pelancong yang akan berwisata. Dengan itu, masyarakat dapat memahami keseriusan dan komitmen pemerintah dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19.

“Saya melihat, pemerintah hanya fokus pada pelarangan mudik. Padahal di klaster lainnya yang potensial tidak diantisipasi. Itu yang menjadikan posisi pemerintah semakin lemah dalam penerimaan pada masyarakat,” bebernya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kebijakan larangan mudik masih terkesan setengah hati. Pemerintah hanya melakukan sosialisasi, tanpa memberikan standard operating procedure (SOP) yang jelas. Ini bisa dilihat dari rancunya pelaksanaan kebijakan di daerah. Terlebih, penerapan kebijakan tersebut tertumpu pada kepolisian. Tidak seperti tahun sebelumnya, yang menjadikan pemerintah daerah sebagai leading sector dari kebijakan tersebut.

Menurut pakar kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, efektivitas pelarangan mudik dapat dilihat dari dua aspek. Yaitu, kejelasan SOP yang diberlakukan, dan integritas petugas atau pihak yang bersangkutan.

Menurut dia, hingga saat ini SOP tentang pelarangan mudik masih belum jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi pelarangan mudik yang berbeda-beda. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hermanto menilai, jika aturan diperbolehkannya warga bepergian lintas kabupaten hanya mengacu pada surat keterangan pemerintah desa yang disertai stempel basah, maka potensi manipulasi dokumen sangat tinggi. Berbeda dengan kalangan PNS dan pegawai BUMN. Kebijakan larangan mudik yang dibuat kepala daerah untuk ASN dan pegawai BUMN lebih efektif. Sebab, jika melanggar, akan mendapat sanksi khusus dari instansinya.

“Saya memastikan, dalam konteks PNS atau ASN, kepolisian, dan BUMN ini efektif. Tapi, untuk swasta atau masyarakat secara umum rentan. Makanya perlu ada SOP yang jelas,” ungkap dosen yang juga mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember ini.

Menurut Hermanto, upaya meminimalisasi adanya dokumen palsu yang dibuat oleh masyarakat adalah dengan memperjelas skema penyekatan melalui SOP. Selain itu, juga adanya keterangan yang seragam dari semua pemangku kebijakan. Baik di tataran pusat maupun daerah. “Simpang siurnya kebijakan itu bisa menjadi celah masyarakat untuk mengakali. Dan untuk pelaksanaan di lapangan bisa tidak tegas dalam menjalankan kebijakan itu,” imbuh akademisi kelahiran Lamongan tersebut.

Menurut dia, penyusunan SOP yang ideal adalah dengan mencantumkan dokumen bebas Covid-19 bagi orang yang hendak keluar maupun masuk kabupaten. Selanjutnya, adanya perhatian atau kontrol khusus bagi mobilitas dari zona hijau ke zona merah, atau sebaliknya. “Itu yang ditekankan kepada masyarakat, bahwa esensinya bukan melarang mudik. Tapi, meminimalisasi penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan tersebut seharusnya juga diikuti dengan adanya pengetatan yang sama di semua lini. Misalnya pada pusat perbelanjaan maupun sektor pariwisata. Sehingga pengetatan tidak hanya berlaku pada orang-orang yang akan mudik, tapi juga bagi para pelancong yang akan berwisata. Dengan itu, masyarakat dapat memahami keseriusan dan komitmen pemerintah dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19.

“Saya melihat, pemerintah hanya fokus pada pelarangan mudik. Padahal di klaster lainnya yang potensial tidak diantisipasi. Itu yang menjadikan posisi pemerintah semakin lemah dalam penerimaan pada masyarakat,” bebernya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kebijakan larangan mudik masih terkesan setengah hati. Pemerintah hanya melakukan sosialisasi, tanpa memberikan standard operating procedure (SOP) yang jelas. Ini bisa dilihat dari rancunya pelaksanaan kebijakan di daerah. Terlebih, penerapan kebijakan tersebut tertumpu pada kepolisian. Tidak seperti tahun sebelumnya, yang menjadikan pemerintah daerah sebagai leading sector dari kebijakan tersebut.

Menurut pakar kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, efektivitas pelarangan mudik dapat dilihat dari dua aspek. Yaitu, kejelasan SOP yang diberlakukan, dan integritas petugas atau pihak yang bersangkutan.

Menurut dia, hingga saat ini SOP tentang pelarangan mudik masih belum jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi pelarangan mudik yang berbeda-beda. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hermanto menilai, jika aturan diperbolehkannya warga bepergian lintas kabupaten hanya mengacu pada surat keterangan pemerintah desa yang disertai stempel basah, maka potensi manipulasi dokumen sangat tinggi. Berbeda dengan kalangan PNS dan pegawai BUMN. Kebijakan larangan mudik yang dibuat kepala daerah untuk ASN dan pegawai BUMN lebih efektif. Sebab, jika melanggar, akan mendapat sanksi khusus dari instansinya.

“Saya memastikan, dalam konteks PNS atau ASN, kepolisian, dan BUMN ini efektif. Tapi, untuk swasta atau masyarakat secara umum rentan. Makanya perlu ada SOP yang jelas,” ungkap dosen yang juga mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember ini.

Menurut Hermanto, upaya meminimalisasi adanya dokumen palsu yang dibuat oleh masyarakat adalah dengan memperjelas skema penyekatan melalui SOP. Selain itu, juga adanya keterangan yang seragam dari semua pemangku kebijakan. Baik di tataran pusat maupun daerah. “Simpang siurnya kebijakan itu bisa menjadi celah masyarakat untuk mengakali. Dan untuk pelaksanaan di lapangan bisa tidak tegas dalam menjalankan kebijakan itu,” imbuh akademisi kelahiran Lamongan tersebut.

Menurut dia, penyusunan SOP yang ideal adalah dengan mencantumkan dokumen bebas Covid-19 bagi orang yang hendak keluar maupun masuk kabupaten. Selanjutnya, adanya perhatian atau kontrol khusus bagi mobilitas dari zona hijau ke zona merah, atau sebaliknya. “Itu yang ditekankan kepada masyarakat, bahwa esensinya bukan melarang mudik. Tapi, meminimalisasi penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan tersebut seharusnya juga diikuti dengan adanya pengetatan yang sama di semua lini. Misalnya pada pusat perbelanjaan maupun sektor pariwisata. Sehingga pengetatan tidak hanya berlaku pada orang-orang yang akan mudik, tapi juga bagi para pelancong yang akan berwisata. Dengan itu, masyarakat dapat memahami keseriusan dan komitmen pemerintah dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19.

“Saya melihat, pemerintah hanya fokus pada pelarangan mudik. Padahal di klaster lainnya yang potensial tidak diantisipasi. Itu yang menjadikan posisi pemerintah semakin lemah dalam penerimaan pada masyarakat,” bebernya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/