alexametrics
28.6 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Pemdes Keberatan Hibah Ambulans Desa

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kamis (8/4), sejumlah kepala desa se-Jember berkumpul di aula PB Sudirman Gedung Pemkab Jember. Mereka tampak bercengkerama dengan sejawat lainnya, hingga akhirnya Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman, datang.

Diiringi musik patrol, Hendy-Firjaun memasuki ruangan berbarengan dengan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano. Hadir pula Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Adi Sanjaya. Dalam acara yang dimulai pada pukul 08.00 tersebut, bupati sengaja mengundang para kades untuk menyampaikan beberapa program. Mulai dari penerapan pilkades serempak secara gratis, dana desa (DD) 2021, hingga hibah ambulans desa ke pemerintah desa (pemdes) masing-masing.

Hendy menjelaskan, ratusan ambulans desa itu bakal sepenuhnya diberikan ke setiap desa. Nantinya, pemkab bakal menyerahkannya dalam bentuk hibah. Bagaimana soal anggaran operasional dan gaji sopir? Hendy menyampaikan, anggaran operasional ambulans desa akan diambil dari bagi hasil pajak dan retribusi di setiap desa. Jadi, pembiayaan operasional ambuldes bakal sepenuhnya dibebankan ke desa. “Ada pagu bagi hasil pajak (BGHP) sebesar Rp 18,2 miliar dan bagi hasil pajak retribusi (BGHR) senilai Rp 3,7 miliar,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sontak, wacana itu menimbulkan kegaduhan. Banyak kades yang kurang setuju dan merasa keberatan. Salah satunya adalah Kepala Desa Rambipuji Dwi Diyah Setyorini. Dengan gamblang, dia berharap bupati kembali mengkaji wacana itu. Mengapa demikian? “Soalnya, dana yang dipakai menggunakan bagi hasil (BGH),” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember melalui telepon, kemarin (9/4).

Menurut dia, pemdes akan kesulitan membiayai operasional ambulans jika menggunakan dana bagi hasil pajak dan retribusi. Sebab, selama ini dana itu sudah habis untuk membayar honor staf desa, anggaran PKK, gerakan organisasi masyarakat, dan kegiatan lain yang ada di desa.

Terpisah, Kepala Desa Sukorambi Abdus Soim juga menyatakan ketidaksetujuannya. Dia mengaku keberatan jika pelimpahan ambulans desa tersebut tanpa dibarengi dengan penambahan anggaran untuk setiap desa. Sebab, pada 2021, pagu anggaran BGH di desanya hanya sebesar Rp 96,5 juta. “Kalau digunakan untuk operasional ambulans, jelas tidak nutut,” ungkapnya, saat ditemui di Balai Desa Sukorambi, kemarin (9/4).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kamis (8/4), sejumlah kepala desa se-Jember berkumpul di aula PB Sudirman Gedung Pemkab Jember. Mereka tampak bercengkerama dengan sejawat lainnya, hingga akhirnya Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman, datang.

Diiringi musik patrol, Hendy-Firjaun memasuki ruangan berbarengan dengan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano. Hadir pula Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Adi Sanjaya. Dalam acara yang dimulai pada pukul 08.00 tersebut, bupati sengaja mengundang para kades untuk menyampaikan beberapa program. Mulai dari penerapan pilkades serempak secara gratis, dana desa (DD) 2021, hingga hibah ambulans desa ke pemerintah desa (pemdes) masing-masing.

Hendy menjelaskan, ratusan ambulans desa itu bakal sepenuhnya diberikan ke setiap desa. Nantinya, pemkab bakal menyerahkannya dalam bentuk hibah. Bagaimana soal anggaran operasional dan gaji sopir? Hendy menyampaikan, anggaran operasional ambulans desa akan diambil dari bagi hasil pajak dan retribusi di setiap desa. Jadi, pembiayaan operasional ambuldes bakal sepenuhnya dibebankan ke desa. “Ada pagu bagi hasil pajak (BGHP) sebesar Rp 18,2 miliar dan bagi hasil pajak retribusi (BGHR) senilai Rp 3,7 miliar,” terangnya.

Sontak, wacana itu menimbulkan kegaduhan. Banyak kades yang kurang setuju dan merasa keberatan. Salah satunya adalah Kepala Desa Rambipuji Dwi Diyah Setyorini. Dengan gamblang, dia berharap bupati kembali mengkaji wacana itu. Mengapa demikian? “Soalnya, dana yang dipakai menggunakan bagi hasil (BGH),” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember melalui telepon, kemarin (9/4).

Menurut dia, pemdes akan kesulitan membiayai operasional ambulans jika menggunakan dana bagi hasil pajak dan retribusi. Sebab, selama ini dana itu sudah habis untuk membayar honor staf desa, anggaran PKK, gerakan organisasi masyarakat, dan kegiatan lain yang ada di desa.

Terpisah, Kepala Desa Sukorambi Abdus Soim juga menyatakan ketidaksetujuannya. Dia mengaku keberatan jika pelimpahan ambulans desa tersebut tanpa dibarengi dengan penambahan anggaran untuk setiap desa. Sebab, pada 2021, pagu anggaran BGH di desanya hanya sebesar Rp 96,5 juta. “Kalau digunakan untuk operasional ambulans, jelas tidak nutut,” ungkapnya, saat ditemui di Balai Desa Sukorambi, kemarin (9/4).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kamis (8/4), sejumlah kepala desa se-Jember berkumpul di aula PB Sudirman Gedung Pemkab Jember. Mereka tampak bercengkerama dengan sejawat lainnya, hingga akhirnya Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman, datang.

Diiringi musik patrol, Hendy-Firjaun memasuki ruangan berbarengan dengan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano. Hadir pula Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Adi Sanjaya. Dalam acara yang dimulai pada pukul 08.00 tersebut, bupati sengaja mengundang para kades untuk menyampaikan beberapa program. Mulai dari penerapan pilkades serempak secara gratis, dana desa (DD) 2021, hingga hibah ambulans desa ke pemerintah desa (pemdes) masing-masing.

Hendy menjelaskan, ratusan ambulans desa itu bakal sepenuhnya diberikan ke setiap desa. Nantinya, pemkab bakal menyerahkannya dalam bentuk hibah. Bagaimana soal anggaran operasional dan gaji sopir? Hendy menyampaikan, anggaran operasional ambulans desa akan diambil dari bagi hasil pajak dan retribusi di setiap desa. Jadi, pembiayaan operasional ambuldes bakal sepenuhnya dibebankan ke desa. “Ada pagu bagi hasil pajak (BGHP) sebesar Rp 18,2 miliar dan bagi hasil pajak retribusi (BGHR) senilai Rp 3,7 miliar,” terangnya.

Sontak, wacana itu menimbulkan kegaduhan. Banyak kades yang kurang setuju dan merasa keberatan. Salah satunya adalah Kepala Desa Rambipuji Dwi Diyah Setyorini. Dengan gamblang, dia berharap bupati kembali mengkaji wacana itu. Mengapa demikian? “Soalnya, dana yang dipakai menggunakan bagi hasil (BGH),” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember melalui telepon, kemarin (9/4).

Menurut dia, pemdes akan kesulitan membiayai operasional ambulans jika menggunakan dana bagi hasil pajak dan retribusi. Sebab, selama ini dana itu sudah habis untuk membayar honor staf desa, anggaran PKK, gerakan organisasi masyarakat, dan kegiatan lain yang ada di desa.

Terpisah, Kepala Desa Sukorambi Abdus Soim juga menyatakan ketidaksetujuannya. Dia mengaku keberatan jika pelimpahan ambulans desa tersebut tanpa dibarengi dengan penambahan anggaran untuk setiap desa. Sebab, pada 2021, pagu anggaran BGH di desanya hanya sebesar Rp 96,5 juta. “Kalau digunakan untuk operasional ambulans, jelas tidak nutut,” ungkapnya, saat ditemui di Balai Desa Sukorambi, kemarin (9/4).

BERITA TERKINI

Patenkan Target Masuk Final

Hanya Punya Satu Dokter Hewan

Pabrik Pupuk Gagal Dibangun!

Bahagia, Ibadah Bersama Keluarga

Wajib Dibaca

/