alexametrics
23.6 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Tersandera Warisan Opini Audit BPK

Mobile_AP_Rectangle 1

Mau tidak mau, catatan warisan opini audit itu turut merembet pada pertanggungjawaban anggaran di tahun berikutnya. Pergantian jabatan juga tidak menjamin Pemkab Jember bebas dari jeratan bayang-bayang opini audit miring untuk kesekian kalinya. Kendati begitu, Hendy mengaku telah mengultimatum seluruh kepala OPD agar kooperatif dengan auditor BPK. Mereka diminta untuk menyiapkan dan mencari sejumlah berkas atau dokumen-dokumen yang dinilai berkaitan.

Dengan harapan, temuan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak sampai merembet dan tahun 2021 bisa dihitung dalam neraca yang terpisah atau tersendiri. Tujuannya tentu satu, minimal Pemkab Jember bisa mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). “Kami meminta kawan-kawan OPD kooperatif, menyerahkan seluruh berkas atau dokumen ke BPK. Sehingga seluruh persoalan bisa kita ditindaklanjuti, dan tidak lagi menjadi tanggungan di tahun ini,” harapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga menilai demikian. Audit pendahuluan BPK itu menjadi agenda rutinan dan reguler untuk melihat neraca keuangan Pemkab Jember secara administratif. Lalu, melihat progres report, temuan-temuan, keterkaitannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Audit keuangan tahun sebelumnya tentu berpengaruh terhadap audit yang akan datang. Ini yang membuat Pemkab Jember memiliki beban berat, karena sempat mendapat disclaimer (2019, Red) dan tidak wajar (2020, Red),” kata Halim. Dengan kondisi itu, tak heran jika Pemkab Jember hari ini ketar-ketir. Kendati Pemkab Jember mengupayakan meraih opini audit yang baik, namun sepertinya cukup sulit.

Legislator Partai Gerindra ini juga menilai, perlu waktu pemulihan dan bertahap untuk Pemkab Jember bebas dari jeratan warisan opini audit di masa lalu. Kecuali, kata Halim, Rp 107 miliar itu bisa ditarik dari neraca keuangan. Sehingga tidak saling terkait dengan tahun anggaran 2021 dengan 2019 atau 2020. Sekaligus memperkecil kemungkinan memperoleh hasil audit yang buruk. “Kami tentu berharap ada peningkatan hasil auditnya. Prediksi kami, wajar dengan pengecualian, itu sudah bagus,” pungkas pria yang menakhodai Partai Gerindra Jember ini. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

Mau tidak mau, catatan warisan opini audit itu turut merembet pada pertanggungjawaban anggaran di tahun berikutnya. Pergantian jabatan juga tidak menjamin Pemkab Jember bebas dari jeratan bayang-bayang opini audit miring untuk kesekian kalinya. Kendati begitu, Hendy mengaku telah mengultimatum seluruh kepala OPD agar kooperatif dengan auditor BPK. Mereka diminta untuk menyiapkan dan mencari sejumlah berkas atau dokumen-dokumen yang dinilai berkaitan.

Dengan harapan, temuan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak sampai merembet dan tahun 2021 bisa dihitung dalam neraca yang terpisah atau tersendiri. Tujuannya tentu satu, minimal Pemkab Jember bisa mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). “Kami meminta kawan-kawan OPD kooperatif, menyerahkan seluruh berkas atau dokumen ke BPK. Sehingga seluruh persoalan bisa kita ditindaklanjuti, dan tidak lagi menjadi tanggungan di tahun ini,” harapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga menilai demikian. Audit pendahuluan BPK itu menjadi agenda rutinan dan reguler untuk melihat neraca keuangan Pemkab Jember secara administratif. Lalu, melihat progres report, temuan-temuan, keterkaitannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

“Audit keuangan tahun sebelumnya tentu berpengaruh terhadap audit yang akan datang. Ini yang membuat Pemkab Jember memiliki beban berat, karena sempat mendapat disclaimer (2019, Red) dan tidak wajar (2020, Red),” kata Halim. Dengan kondisi itu, tak heran jika Pemkab Jember hari ini ketar-ketir. Kendati Pemkab Jember mengupayakan meraih opini audit yang baik, namun sepertinya cukup sulit.

Legislator Partai Gerindra ini juga menilai, perlu waktu pemulihan dan bertahap untuk Pemkab Jember bebas dari jeratan warisan opini audit di masa lalu. Kecuali, kata Halim, Rp 107 miliar itu bisa ditarik dari neraca keuangan. Sehingga tidak saling terkait dengan tahun anggaran 2021 dengan 2019 atau 2020. Sekaligus memperkecil kemungkinan memperoleh hasil audit yang buruk. “Kami tentu berharap ada peningkatan hasil auditnya. Prediksi kami, wajar dengan pengecualian, itu sudah bagus,” pungkas pria yang menakhodai Partai Gerindra Jember ini. (mau/c2/nur)

Mau tidak mau, catatan warisan opini audit itu turut merembet pada pertanggungjawaban anggaran di tahun berikutnya. Pergantian jabatan juga tidak menjamin Pemkab Jember bebas dari jeratan bayang-bayang opini audit miring untuk kesekian kalinya. Kendati begitu, Hendy mengaku telah mengultimatum seluruh kepala OPD agar kooperatif dengan auditor BPK. Mereka diminta untuk menyiapkan dan mencari sejumlah berkas atau dokumen-dokumen yang dinilai berkaitan.

Dengan harapan, temuan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak sampai merembet dan tahun 2021 bisa dihitung dalam neraca yang terpisah atau tersendiri. Tujuannya tentu satu, minimal Pemkab Jember bisa mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). “Kami meminta kawan-kawan OPD kooperatif, menyerahkan seluruh berkas atau dokumen ke BPK. Sehingga seluruh persoalan bisa kita ditindaklanjuti, dan tidak lagi menjadi tanggungan di tahun ini,” harapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga menilai demikian. Audit pendahuluan BPK itu menjadi agenda rutinan dan reguler untuk melihat neraca keuangan Pemkab Jember secara administratif. Lalu, melihat progres report, temuan-temuan, keterkaitannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

“Audit keuangan tahun sebelumnya tentu berpengaruh terhadap audit yang akan datang. Ini yang membuat Pemkab Jember memiliki beban berat, karena sempat mendapat disclaimer (2019, Red) dan tidak wajar (2020, Red),” kata Halim. Dengan kondisi itu, tak heran jika Pemkab Jember hari ini ketar-ketir. Kendati Pemkab Jember mengupayakan meraih opini audit yang baik, namun sepertinya cukup sulit.

Legislator Partai Gerindra ini juga menilai, perlu waktu pemulihan dan bertahap untuk Pemkab Jember bebas dari jeratan warisan opini audit di masa lalu. Kecuali, kata Halim, Rp 107 miliar itu bisa ditarik dari neraca keuangan. Sehingga tidak saling terkait dengan tahun anggaran 2021 dengan 2019 atau 2020. Sekaligus memperkecil kemungkinan memperoleh hasil audit yang buruk. “Kami tentu berharap ada peningkatan hasil auditnya. Prediksi kami, wajar dengan pengecualian, itu sudah bagus,” pungkas pria yang menakhodai Partai Gerindra Jember ini. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/