alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Tersandera Warisan Opini Audit BPK

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Audit pendahuluan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2021 mulai dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui audit BPK, seluruh neraca keuangan Pemkab Jember bakal dikuliti. Berikut pengelolaan dan pertanggungjawabannya atas penggunaan keuangan negara.

Dalam audit itu nanti, temuan BPK terkait belanja penanganan Covid-19 senilai Rp 107 miliar yang tak kunjung ketemu diprediksi akan tetap muncul. Seperti diketahui, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020, anggaran Rp107 miliar tersebut belum ada pertanggungjawabannya. “Sekarang (temuan Rp107 miliar itu, Red) masih dibawa ke Jakarta, karena itu pemeriksaannya dilakukan oleh BPK pusat di Jakarta,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto saat ditemui di Pendapa Pemkab Jember, Selasa (8/2).

Sebelumnya, BPK RI datang ke Jember dan bertemu bupati, wakil bupati, sekda, serta 42 pejabat kepala di organisasi kepala daerah (OPD) Jember, Senin (7/2) lalu. Lawatan BPK ke Jember itu tidak hanya untuk memeriksa neraca keuangan Pemkab Jember pada 2021, namun juga dalam beberapa tahun sebelumnya. Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan demikian.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, audit BPK itu beruntun dan saling berhubungan antara tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya, (tahun 2020 dan tahun 2019). “Audit pendahuluan BPK terhadap APBD 2021 sudah dimulai dan penilaiannya, kontinu, yang diperiksa tidak hanya tahun 2021, namun juga tahun 2019 dan tahun 2020,” kata Bupati Hendy kepada awak media seusai pertemuan terbatas tersebut.

Karena itu, dalam pemeriksaan beruntun tersebut, Pemkab Jember berkewajiban menyajikan laporan keuangan tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 secara sekaligus. “Misal tahun 2021, katakanlah bagus sendiri, tapi punya utang atau masalah pada tahun-tahun sebelumnya, ini akan memengaruhi,” jelasnya orang nomor satu di Jember itu.

Jamak diketahui, Pemkab Jember memiliki riwayat menyandang opini audit kurang sedap di dua tahun terakhir lantaran pertanggungjawaban terhadap keuangan negara yang buruk. Khususnya pada tahun 2019 dan tahun 2020. Karenanya, tak heran jika BPK kemudian mengganjar Pemkab Jember dengan predikat disclaimer pada tahun 2019 dan predikat tidak wajar pada tahun 2020.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Audit pendahuluan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2021 mulai dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui audit BPK, seluruh neraca keuangan Pemkab Jember bakal dikuliti. Berikut pengelolaan dan pertanggungjawabannya atas penggunaan keuangan negara.

Dalam audit itu nanti, temuan BPK terkait belanja penanganan Covid-19 senilai Rp 107 miliar yang tak kunjung ketemu diprediksi akan tetap muncul. Seperti diketahui, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020, anggaran Rp107 miliar tersebut belum ada pertanggungjawabannya. “Sekarang (temuan Rp107 miliar itu, Red) masih dibawa ke Jakarta, karena itu pemeriksaannya dilakukan oleh BPK pusat di Jakarta,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto saat ditemui di Pendapa Pemkab Jember, Selasa (8/2).

Sebelumnya, BPK RI datang ke Jember dan bertemu bupati, wakil bupati, sekda, serta 42 pejabat kepala di organisasi kepala daerah (OPD) Jember, Senin (7/2) lalu. Lawatan BPK ke Jember itu tidak hanya untuk memeriksa neraca keuangan Pemkab Jember pada 2021, namun juga dalam beberapa tahun sebelumnya. Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan demikian.

Menurut dia, audit BPK itu beruntun dan saling berhubungan antara tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya, (tahun 2020 dan tahun 2019). “Audit pendahuluan BPK terhadap APBD 2021 sudah dimulai dan penilaiannya, kontinu, yang diperiksa tidak hanya tahun 2021, namun juga tahun 2019 dan tahun 2020,” kata Bupati Hendy kepada awak media seusai pertemuan terbatas tersebut.

Karena itu, dalam pemeriksaan beruntun tersebut, Pemkab Jember berkewajiban menyajikan laporan keuangan tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 secara sekaligus. “Misal tahun 2021, katakanlah bagus sendiri, tapi punya utang atau masalah pada tahun-tahun sebelumnya, ini akan memengaruhi,” jelasnya orang nomor satu di Jember itu.

Jamak diketahui, Pemkab Jember memiliki riwayat menyandang opini audit kurang sedap di dua tahun terakhir lantaran pertanggungjawaban terhadap keuangan negara yang buruk. Khususnya pada tahun 2019 dan tahun 2020. Karenanya, tak heran jika BPK kemudian mengganjar Pemkab Jember dengan predikat disclaimer pada tahun 2019 dan predikat tidak wajar pada tahun 2020.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Audit pendahuluan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2021 mulai dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui audit BPK, seluruh neraca keuangan Pemkab Jember bakal dikuliti. Berikut pengelolaan dan pertanggungjawabannya atas penggunaan keuangan negara.

Dalam audit itu nanti, temuan BPK terkait belanja penanganan Covid-19 senilai Rp 107 miliar yang tak kunjung ketemu diprediksi akan tetap muncul. Seperti diketahui, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020, anggaran Rp107 miliar tersebut belum ada pertanggungjawabannya. “Sekarang (temuan Rp107 miliar itu, Red) masih dibawa ke Jakarta, karena itu pemeriksaannya dilakukan oleh BPK pusat di Jakarta,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto saat ditemui di Pendapa Pemkab Jember, Selasa (8/2).

Sebelumnya, BPK RI datang ke Jember dan bertemu bupati, wakil bupati, sekda, serta 42 pejabat kepala di organisasi kepala daerah (OPD) Jember, Senin (7/2) lalu. Lawatan BPK ke Jember itu tidak hanya untuk memeriksa neraca keuangan Pemkab Jember pada 2021, namun juga dalam beberapa tahun sebelumnya. Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan demikian.

Menurut dia, audit BPK itu beruntun dan saling berhubungan antara tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya, (tahun 2020 dan tahun 2019). “Audit pendahuluan BPK terhadap APBD 2021 sudah dimulai dan penilaiannya, kontinu, yang diperiksa tidak hanya tahun 2021, namun juga tahun 2019 dan tahun 2020,” kata Bupati Hendy kepada awak media seusai pertemuan terbatas tersebut.

Karena itu, dalam pemeriksaan beruntun tersebut, Pemkab Jember berkewajiban menyajikan laporan keuangan tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 secara sekaligus. “Misal tahun 2021, katakanlah bagus sendiri, tapi punya utang atau masalah pada tahun-tahun sebelumnya, ini akan memengaruhi,” jelasnya orang nomor satu di Jember itu.

Jamak diketahui, Pemkab Jember memiliki riwayat menyandang opini audit kurang sedap di dua tahun terakhir lantaran pertanggungjawaban terhadap keuangan negara yang buruk. Khususnya pada tahun 2019 dan tahun 2020. Karenanya, tak heran jika BPK kemudian mengganjar Pemkab Jember dengan predikat disclaimer pada tahun 2019 dan predikat tidak wajar pada tahun 2020.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/