alexametrics
31.6 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

DPRD Jember Minim Libatkan Organisasi Komunitas Anak Muda, Kenapa ?

“Dewan (DPRD, Red) minim melibatkan organisasi komunitas anak muda. Harapan kami, itu semua lebih banyak yang dilibatkan. Agar ada program yang representatif.” REDY SAPUTRO - Organisatoris komunitas kerukunan keagamaan

Mobile_AP_Rectangle 1

KALIWATES, RADARJEMBER.ID – Untuk menyukseskan berbagai program pemerintahan, perlu adanya keterlibatan organisasi masyarakat serta komunitas anak muda dengan berbagai corak fokus yang berbeda-beda. Namun, beberapa kelompok dan organisasi masyarakat masih merasa minim dilibatkan dalam urun rembuk di DPRD.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu organisatoris komunitas kerukunan keagamaan Redy Saputro dalam forum rapat koordinasi dan kerja sama lintas sektor program perlindungan perempuan yang berlangsung di Balai Diklat GOR Kaliwates. “Dewan (DPRD, Red) minim melibatkan organisasi komunitas anak muda,” ungkapnya dalam forum diskusi yang berlangsung Senin (11/8) kemarin.

Pihaknya menjelaskan, untuk mengetahui keberadaan tiap-tiap komunitas atau organisasi, alurnya adalah melaporkan atau melakukan pencatatan di Bakesbangpol. Atau umumnya, Bakesbangpol akan jemput bola dengan melibatkan beberapa ormas atau organisasi yang mewakilinya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terlepas dari alur pendaftaran itu, menurut dia, minimnya keterlibatan ormas atau komunitas tertentu untuk serap aspirasi di DPRD berdampak pada realisasi program-program pemerintah yang dirancang melalui RPJMD. Pihaknya menilai, selama ini dewan hanya memberikan fasilitas pada golongan tertentu, tidak menyeluruh dari segala lapisan. “Harapan kami, itu semua lebih banyak yang dilibatkan. Agar ada program yang representatif,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, dalam program beasiswa yang disediakan pemkab misalnya, disebutkan bahwa salah satu persyaratannya adalah memiliki kemampuan menghafal Alquran “atau sejenisnya”. Namun, dalam aplikasinya tidak semua bisa terakomodasi. Sebab, petugas tidak paham dengan adanya persyaratan tersebut. Hal ini juga ditengarai oleh tidak terlibatnya komunitas atau golongan anak mudah secara masif dan menyeluruh. “Itu dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka ruang untuk memberikan aspirasi rakyat melalui dewan akan mengalami penyusutan. Sebab, eksistensi kelompok masyarakat itu belum mendapatkan pengakuan secara utuh. Dewan dan pemerintah akan fokus pada beberapa golongan saja. Sedangkan beberapa kelompok yang minoritas belum sepenuhnya terakomodasi.

- Advertisement -

KALIWATES, RADARJEMBER.ID – Untuk menyukseskan berbagai program pemerintahan, perlu adanya keterlibatan organisasi masyarakat serta komunitas anak muda dengan berbagai corak fokus yang berbeda-beda. Namun, beberapa kelompok dan organisasi masyarakat masih merasa minim dilibatkan dalam urun rembuk di DPRD.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu organisatoris komunitas kerukunan keagamaan Redy Saputro dalam forum rapat koordinasi dan kerja sama lintas sektor program perlindungan perempuan yang berlangsung di Balai Diklat GOR Kaliwates. “Dewan (DPRD, Red) minim melibatkan organisasi komunitas anak muda,” ungkapnya dalam forum diskusi yang berlangsung Senin (11/8) kemarin.

Pihaknya menjelaskan, untuk mengetahui keberadaan tiap-tiap komunitas atau organisasi, alurnya adalah melaporkan atau melakukan pencatatan di Bakesbangpol. Atau umumnya, Bakesbangpol akan jemput bola dengan melibatkan beberapa ormas atau organisasi yang mewakilinya.

Terlepas dari alur pendaftaran itu, menurut dia, minimnya keterlibatan ormas atau komunitas tertentu untuk serap aspirasi di DPRD berdampak pada realisasi program-program pemerintah yang dirancang melalui RPJMD. Pihaknya menilai, selama ini dewan hanya memberikan fasilitas pada golongan tertentu, tidak menyeluruh dari segala lapisan. “Harapan kami, itu semua lebih banyak yang dilibatkan. Agar ada program yang representatif,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, dalam program beasiswa yang disediakan pemkab misalnya, disebutkan bahwa salah satu persyaratannya adalah memiliki kemampuan menghafal Alquran “atau sejenisnya”. Namun, dalam aplikasinya tidak semua bisa terakomodasi. Sebab, petugas tidak paham dengan adanya persyaratan tersebut. Hal ini juga ditengarai oleh tidak terlibatnya komunitas atau golongan anak mudah secara masif dan menyeluruh. “Itu dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka ruang untuk memberikan aspirasi rakyat melalui dewan akan mengalami penyusutan. Sebab, eksistensi kelompok masyarakat itu belum mendapatkan pengakuan secara utuh. Dewan dan pemerintah akan fokus pada beberapa golongan saja. Sedangkan beberapa kelompok yang minoritas belum sepenuhnya terakomodasi.

KALIWATES, RADARJEMBER.ID – Untuk menyukseskan berbagai program pemerintahan, perlu adanya keterlibatan organisasi masyarakat serta komunitas anak muda dengan berbagai corak fokus yang berbeda-beda. Namun, beberapa kelompok dan organisasi masyarakat masih merasa minim dilibatkan dalam urun rembuk di DPRD.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu organisatoris komunitas kerukunan keagamaan Redy Saputro dalam forum rapat koordinasi dan kerja sama lintas sektor program perlindungan perempuan yang berlangsung di Balai Diklat GOR Kaliwates. “Dewan (DPRD, Red) minim melibatkan organisasi komunitas anak muda,” ungkapnya dalam forum diskusi yang berlangsung Senin (11/8) kemarin.

Pihaknya menjelaskan, untuk mengetahui keberadaan tiap-tiap komunitas atau organisasi, alurnya adalah melaporkan atau melakukan pencatatan di Bakesbangpol. Atau umumnya, Bakesbangpol akan jemput bola dengan melibatkan beberapa ormas atau organisasi yang mewakilinya.

Terlepas dari alur pendaftaran itu, menurut dia, minimnya keterlibatan ormas atau komunitas tertentu untuk serap aspirasi di DPRD berdampak pada realisasi program-program pemerintah yang dirancang melalui RPJMD. Pihaknya menilai, selama ini dewan hanya memberikan fasilitas pada golongan tertentu, tidak menyeluruh dari segala lapisan. “Harapan kami, itu semua lebih banyak yang dilibatkan. Agar ada program yang representatif,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, dalam program beasiswa yang disediakan pemkab misalnya, disebutkan bahwa salah satu persyaratannya adalah memiliki kemampuan menghafal Alquran “atau sejenisnya”. Namun, dalam aplikasinya tidak semua bisa terakomodasi. Sebab, petugas tidak paham dengan adanya persyaratan tersebut. Hal ini juga ditengarai oleh tidak terlibatnya komunitas atau golongan anak mudah secara masif dan menyeluruh. “Itu dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka ruang untuk memberikan aspirasi rakyat melalui dewan akan mengalami penyusutan. Sebab, eksistensi kelompok masyarakat itu belum mendapatkan pengakuan secara utuh. Dewan dan pemerintah akan fokus pada beberapa golongan saja. Sedangkan beberapa kelompok yang minoritas belum sepenuhnya terakomodasi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/