alexametrics
30.6 C
Jember
Sunday, 23 January 2022

Kades Wajib Tuntaskan PPKM Darurat

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat begitu masif di pusat kota Jember. Lantas, bagaimana di pinggiran Jember? Mengingat, banyak masyarakat desa yang memiliki kesadaran rendah dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Dikhawatirkan, bisa mengakibatkan penambahan kasus Covid-19.

Guna mengatasi hal itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengumpulkan para kepala desa atau yang mewakili di Pendapa Wahyawibawagraha, belum lama ini. Hendy menyampaikan bahwa regulasi PPKM darurat adalah hukum tertinggi yang menyangkut keselamatan hidup banyak orang. “Para kades selaku pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat harus menjadi contoh yang baik bagi warga mereka masing-masing,” ungkapnya.

Hendy yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 tersebut menegaskan bahwa PPKM darurat itu tidak boleh diartikan sebagai lockdown, karena konteksnya hanya dibatasi sebagian. Menurut Hendy, PPKM darurat berbeda dengan lockdown. “Itu harus digarisbawahi. Kalau lockdown sama sekali tidak ada aktivitas,” tegasnya. Sementara itu, selama PPKM darurat, masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun, dibatasi sebagian saja. Karena itu, penanganan Covid-19 dan ekonomi harus tetap beriringan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam penerapan PPKM darurat ini, Hendy menerangkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan anggaran refocusing. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, menyiapkan bagi warga terdampak Covid-19 secara ekonomi dengan target warga tidak mampu.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman berpesan kepada seluruh pejabat pemerintah dan warga Jember untuk saling menjaga keselamatan bersama itu telah dianjurkan dalam agama Islam. Menurut dia, apabila ada orang yang sakit berkumpul dengan orang yang sehat dan menyebabkan bisa menularkan penyakit, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut agama Islam. Apalagi, kondisi saat ini, banyak orang tanpa gejala (OTG) atau orang yang sakit itu tidak merasa sakit, tetapi menularkan penyakit kepada orang lain.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat begitu masif di pusat kota Jember. Lantas, bagaimana di pinggiran Jember? Mengingat, banyak masyarakat desa yang memiliki kesadaran rendah dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Dikhawatirkan, bisa mengakibatkan penambahan kasus Covid-19.

Guna mengatasi hal itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengumpulkan para kepala desa atau yang mewakili di Pendapa Wahyawibawagraha, belum lama ini. Hendy menyampaikan bahwa regulasi PPKM darurat adalah hukum tertinggi yang menyangkut keselamatan hidup banyak orang. “Para kades selaku pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat harus menjadi contoh yang baik bagi warga mereka masing-masing,” ungkapnya.

Hendy yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 tersebut menegaskan bahwa PPKM darurat itu tidak boleh diartikan sebagai lockdown, karena konteksnya hanya dibatasi sebagian. Menurut Hendy, PPKM darurat berbeda dengan lockdown. “Itu harus digarisbawahi. Kalau lockdown sama sekali tidak ada aktivitas,” tegasnya. Sementara itu, selama PPKM darurat, masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun, dibatasi sebagian saja. Karena itu, penanganan Covid-19 dan ekonomi harus tetap beriringan.

Dalam penerapan PPKM darurat ini, Hendy menerangkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan anggaran refocusing. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, menyiapkan bagi warga terdampak Covid-19 secara ekonomi dengan target warga tidak mampu.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman berpesan kepada seluruh pejabat pemerintah dan warga Jember untuk saling menjaga keselamatan bersama itu telah dianjurkan dalam agama Islam. Menurut dia, apabila ada orang yang sakit berkumpul dengan orang yang sehat dan menyebabkan bisa menularkan penyakit, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut agama Islam. Apalagi, kondisi saat ini, banyak orang tanpa gejala (OTG) atau orang yang sakit itu tidak merasa sakit, tetapi menularkan penyakit kepada orang lain.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat begitu masif di pusat kota Jember. Lantas, bagaimana di pinggiran Jember? Mengingat, banyak masyarakat desa yang memiliki kesadaran rendah dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Dikhawatirkan, bisa mengakibatkan penambahan kasus Covid-19.

Guna mengatasi hal itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengumpulkan para kepala desa atau yang mewakili di Pendapa Wahyawibawagraha, belum lama ini. Hendy menyampaikan bahwa regulasi PPKM darurat adalah hukum tertinggi yang menyangkut keselamatan hidup banyak orang. “Para kades selaku pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat harus menjadi contoh yang baik bagi warga mereka masing-masing,” ungkapnya.

Hendy yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 tersebut menegaskan bahwa PPKM darurat itu tidak boleh diartikan sebagai lockdown, karena konteksnya hanya dibatasi sebagian. Menurut Hendy, PPKM darurat berbeda dengan lockdown. “Itu harus digarisbawahi. Kalau lockdown sama sekali tidak ada aktivitas,” tegasnya. Sementara itu, selama PPKM darurat, masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun, dibatasi sebagian saja. Karena itu, penanganan Covid-19 dan ekonomi harus tetap beriringan.

Dalam penerapan PPKM darurat ini, Hendy menerangkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan anggaran refocusing. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, menyiapkan bagi warga terdampak Covid-19 secara ekonomi dengan target warga tidak mampu.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman berpesan kepada seluruh pejabat pemerintah dan warga Jember untuk saling menjaga keselamatan bersama itu telah dianjurkan dalam agama Islam. Menurut dia, apabila ada orang yang sakit berkumpul dengan orang yang sehat dan menyebabkan bisa menularkan penyakit, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut agama Islam. Apalagi, kondisi saat ini, banyak orang tanpa gejala (OTG) atau orang yang sakit itu tidak merasa sakit, tetapi menularkan penyakit kepada orang lain.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca