alexametrics
26.7 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

PGB Dikebut, RDTR Dianaktirikan?

Mobile_AP_Rectangle 1

Kecurigaan wakil rakyat itu cukup mendasar. Sebab, beberapa pekan lalu Pemkab Jember dinilai terkesan ingin menggenjot PGB segera disahkan, dan seolah menganaktirikan Perda RDTR dan RTRW untuk dibahas belakangan.

“Berhubung Perda RTRW ini masih perlu direvisi karena amanah perundang-undangan di atasnya, kami akan dorong untuk dikebut, karena RTRW ini penting. Kalau itu belum selesai, jangan harap Jember punya RDTR,” tegas Pria yang duduk di Komisi B ini.

Sebelumnya, pekan (22/3) lalu, pandangan fraksi atas nota pengantar Raperda Gedung Bangunan yang disampaikan bupati disambut baik. Hampir seluruh fraksi menerima, beberapa di antaranya juga melengkapi dengan catatan kritis. Sementara itu, Fraksi PDIP sempat menolak karena Raperda Gedung Bangunan itu dinilai cacat formal.

Mobile_AP_Rectangle 2

Partai berlambang banteng ini menilai, UU Cipta Kerja telah diputus oleh MK atas pengujian formal perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 itu harus ada perbaikan formal dan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Secara bersamaan, MK juga meminta pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

Pada aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek lokalitas, dan aspek fiskal, sebenarnya Fraksi PDIP setuju. Namun, mengingat sandaran aspek yuridis yang dinilai lemah, berpotensi bermasalah di kemudian hari, serta untuk menghindari ketidaktertiban hukum, Fraksi PDIP akhirnya tegas menolak. “Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak dibahasnya Raperda tentang Bangunan Gedung ini karena aspek yuridis yang lemah dan menghindari ketidaktertiban hukum,” tegas Tabroni, Juru Bicara Fraksi PDIP saat itu. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

Kecurigaan wakil rakyat itu cukup mendasar. Sebab, beberapa pekan lalu Pemkab Jember dinilai terkesan ingin menggenjot PGB segera disahkan, dan seolah menganaktirikan Perda RDTR dan RTRW untuk dibahas belakangan.

“Berhubung Perda RTRW ini masih perlu direvisi karena amanah perundang-undangan di atasnya, kami akan dorong untuk dikebut, karena RTRW ini penting. Kalau itu belum selesai, jangan harap Jember punya RDTR,” tegas Pria yang duduk di Komisi B ini.

Sebelumnya, pekan (22/3) lalu, pandangan fraksi atas nota pengantar Raperda Gedung Bangunan yang disampaikan bupati disambut baik. Hampir seluruh fraksi menerima, beberapa di antaranya juga melengkapi dengan catatan kritis. Sementara itu, Fraksi PDIP sempat menolak karena Raperda Gedung Bangunan itu dinilai cacat formal.

Partai berlambang banteng ini menilai, UU Cipta Kerja telah diputus oleh MK atas pengujian formal perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 itu harus ada perbaikan formal dan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Secara bersamaan, MK juga meminta pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

Pada aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek lokalitas, dan aspek fiskal, sebenarnya Fraksi PDIP setuju. Namun, mengingat sandaran aspek yuridis yang dinilai lemah, berpotensi bermasalah di kemudian hari, serta untuk menghindari ketidaktertiban hukum, Fraksi PDIP akhirnya tegas menolak. “Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak dibahasnya Raperda tentang Bangunan Gedung ini karena aspek yuridis yang lemah dan menghindari ketidaktertiban hukum,” tegas Tabroni, Juru Bicara Fraksi PDIP saat itu. (mau/c2/nur)

Kecurigaan wakil rakyat itu cukup mendasar. Sebab, beberapa pekan lalu Pemkab Jember dinilai terkesan ingin menggenjot PGB segera disahkan, dan seolah menganaktirikan Perda RDTR dan RTRW untuk dibahas belakangan.

“Berhubung Perda RTRW ini masih perlu direvisi karena amanah perundang-undangan di atasnya, kami akan dorong untuk dikebut, karena RTRW ini penting. Kalau itu belum selesai, jangan harap Jember punya RDTR,” tegas Pria yang duduk di Komisi B ini.

Sebelumnya, pekan (22/3) lalu, pandangan fraksi atas nota pengantar Raperda Gedung Bangunan yang disampaikan bupati disambut baik. Hampir seluruh fraksi menerima, beberapa di antaranya juga melengkapi dengan catatan kritis. Sementara itu, Fraksi PDIP sempat menolak karena Raperda Gedung Bangunan itu dinilai cacat formal.

Partai berlambang banteng ini menilai, UU Cipta Kerja telah diputus oleh MK atas pengujian formal perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 itu harus ada perbaikan formal dan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Secara bersamaan, MK juga meminta pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

Pada aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek lokalitas, dan aspek fiskal, sebenarnya Fraksi PDIP setuju. Namun, mengingat sandaran aspek yuridis yang dinilai lemah, berpotensi bermasalah di kemudian hari, serta untuk menghindari ketidaktertiban hukum, Fraksi PDIP akhirnya tegas menolak. “Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak dibahasnya Raperda tentang Bangunan Gedung ini karena aspek yuridis yang lemah dan menghindari ketidaktertiban hukum,” tegas Tabroni, Juru Bicara Fraksi PDIP saat itu. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/