alexametrics
31.1 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Targetkan APBD Tuntas Sebelum April

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab dan DPRD Jember pernah gagal mengegolkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, urusan uang rakyat tersebut juga sempat dipetieskan, hingga pelantikan bupati dan wakil bupati baru. Melalui rapat di gedung dewan, kemarin (8/3), lampu hijau untuk menuntaskan APBD sepertinya mulai menyala.

Terbukanya jalan menuju pembahasan dana besar tersebut, juga disertai beberapa kesepakatan. Bupati Jember Hendy Siswanto beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati target penyelesaian Perda APBD bersama pimpinan DPRD dan anggota Badan Anggaran (Banggar). Yaitu sepakat menuntaskannya sebelum memasuki April mendatang.

Hendy mengatakan, KUA PPAS dibahas sejak Senin pagi, yang sebelumnya diawali dengan mengirim surat, Jumat siang. Pada pembahasan KUA PPAS itu, eksekutif juga meminta masukan-masukan dari DPRD.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hasil pembahasan tersebut, menurut Hendy, akan dievaluasi setelah ada beberapa masukan. Baik untuk urusan kegiatan atau program, maupun pagu anggaran yang dialokasikan. Begitu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tuntas, maka Rancangan Perda APBD akan dikebut. “Alhamdulillah, sudah ada koneksi dan akan dijadwalkan lagi. Dalam waktu satu-dua hari ke depan, KUA PPAS akan dikirim kembali dan segera membahas RAPBD 2021,” kata Hendy.

Molornya pembahasan dan pengesahan APBD ini berdampak terhadap tertundanya penerimaan gaji pegawai selama tiga bulan, sejak Januari, Februari, dan Maret. Untuk mengatasi hal itu, Hendy menyatakan, telah menerbitkan peraturan bupati (perbup) untuk gaji mendahului penuntasan APBD Jember. “Kami keluarkan perbup untuk honor, karena tiga bulan ini tidak gajian,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, rapat yang digelar sejak pagi hingga siang kemarin, bukan hanya membahas KUA PPAS. Namun, juga berbagai persoalan, termasuk strategi percepatan penyusunan APBD 2021.

Di antara sekian kesepakatan, Halim mengungkapkan, salah satunya adalah mengenai target waktu. “Ada dua opsi rencana penyelesaian Perda APBD, yaitu 15 hari dan 21 hari ke depan. Dengan target itu, diharapkan akhir Maret APBD selesai,” paparnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab dan DPRD Jember pernah gagal mengegolkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, urusan uang rakyat tersebut juga sempat dipetieskan, hingga pelantikan bupati dan wakil bupati baru. Melalui rapat di gedung dewan, kemarin (8/3), lampu hijau untuk menuntaskan APBD sepertinya mulai menyala.

Terbukanya jalan menuju pembahasan dana besar tersebut, juga disertai beberapa kesepakatan. Bupati Jember Hendy Siswanto beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati target penyelesaian Perda APBD bersama pimpinan DPRD dan anggota Badan Anggaran (Banggar). Yaitu sepakat menuntaskannya sebelum memasuki April mendatang.

Hendy mengatakan, KUA PPAS dibahas sejak Senin pagi, yang sebelumnya diawali dengan mengirim surat, Jumat siang. Pada pembahasan KUA PPAS itu, eksekutif juga meminta masukan-masukan dari DPRD.

Hasil pembahasan tersebut, menurut Hendy, akan dievaluasi setelah ada beberapa masukan. Baik untuk urusan kegiatan atau program, maupun pagu anggaran yang dialokasikan. Begitu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tuntas, maka Rancangan Perda APBD akan dikebut. “Alhamdulillah, sudah ada koneksi dan akan dijadwalkan lagi. Dalam waktu satu-dua hari ke depan, KUA PPAS akan dikirim kembali dan segera membahas RAPBD 2021,” kata Hendy.

Molornya pembahasan dan pengesahan APBD ini berdampak terhadap tertundanya penerimaan gaji pegawai selama tiga bulan, sejak Januari, Februari, dan Maret. Untuk mengatasi hal itu, Hendy menyatakan, telah menerbitkan peraturan bupati (perbup) untuk gaji mendahului penuntasan APBD Jember. “Kami keluarkan perbup untuk honor, karena tiga bulan ini tidak gajian,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, rapat yang digelar sejak pagi hingga siang kemarin, bukan hanya membahas KUA PPAS. Namun, juga berbagai persoalan, termasuk strategi percepatan penyusunan APBD 2021.

Di antara sekian kesepakatan, Halim mengungkapkan, salah satunya adalah mengenai target waktu. “Ada dua opsi rencana penyelesaian Perda APBD, yaitu 15 hari dan 21 hari ke depan. Dengan target itu, diharapkan akhir Maret APBD selesai,” paparnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab dan DPRD Jember pernah gagal mengegolkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, urusan uang rakyat tersebut juga sempat dipetieskan, hingga pelantikan bupati dan wakil bupati baru. Melalui rapat di gedung dewan, kemarin (8/3), lampu hijau untuk menuntaskan APBD sepertinya mulai menyala.

Terbukanya jalan menuju pembahasan dana besar tersebut, juga disertai beberapa kesepakatan. Bupati Jember Hendy Siswanto beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati target penyelesaian Perda APBD bersama pimpinan DPRD dan anggota Badan Anggaran (Banggar). Yaitu sepakat menuntaskannya sebelum memasuki April mendatang.

Hendy mengatakan, KUA PPAS dibahas sejak Senin pagi, yang sebelumnya diawali dengan mengirim surat, Jumat siang. Pada pembahasan KUA PPAS itu, eksekutif juga meminta masukan-masukan dari DPRD.

Hasil pembahasan tersebut, menurut Hendy, akan dievaluasi setelah ada beberapa masukan. Baik untuk urusan kegiatan atau program, maupun pagu anggaran yang dialokasikan. Begitu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tuntas, maka Rancangan Perda APBD akan dikebut. “Alhamdulillah, sudah ada koneksi dan akan dijadwalkan lagi. Dalam waktu satu-dua hari ke depan, KUA PPAS akan dikirim kembali dan segera membahas RAPBD 2021,” kata Hendy.

Molornya pembahasan dan pengesahan APBD ini berdampak terhadap tertundanya penerimaan gaji pegawai selama tiga bulan, sejak Januari, Februari, dan Maret. Untuk mengatasi hal itu, Hendy menyatakan, telah menerbitkan peraturan bupati (perbup) untuk gaji mendahului penuntasan APBD Jember. “Kami keluarkan perbup untuk honor, karena tiga bulan ini tidak gajian,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, rapat yang digelar sejak pagi hingga siang kemarin, bukan hanya membahas KUA PPAS. Namun, juga berbagai persoalan, termasuk strategi percepatan penyusunan APBD 2021.

Di antara sekian kesepakatan, Halim mengungkapkan, salah satunya adalah mengenai target waktu. “Ada dua opsi rencana penyelesaian Perda APBD, yaitu 15 hari dan 21 hari ke depan. Dengan target itu, diharapkan akhir Maret APBD selesai,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/