alexametrics
31.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Kontrol Dewan Lemah, Pemkab Belum Tekan Kemiskinan

Cipayung Soroti Eksekutif-Legislatif

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama tahun 2021 kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wabup KH Balya Firjaun Barlaman menyisakan berbagai capaian dan catatan. Selama itu pula, hubungan antara eksekutif (bupati/wabup) dengan legislatif (DPRD Jember) berjalan harmonis.

Baca Juga : Perusahaan Wajib Membayarkan THR Penuh Tahun Ini

Namun, di balik keharmonisan dan kerja-kerja eksekutif-legislatif, dari kacamata sejumlah aktivis dinilai kurang sehat. Kontrol DPRD terhadap Pemkab Jember dinilai lemah, sementara eksekutif belum mengurai bertumpuknya persoalan yang menjadi PR di Jember tercinta.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hal itu disampaikan para aktivis dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) lanjutan atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2021, Rabu malam. Saat itu, dewan menghadirkan tiga organisasi alumni Cipayung di Jember. Mulai dari Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), dan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jember. Ketiga perwakilan organisasi itu pun menguliti nota pengantar LKPJ Bupati Jember 2021.

Budi Hariyanto, perwakilan PA GMNI Jember, menyampaikan, dalam LKPJ banyak hal berupa kertas kebahagiaan, namun penuh dengan pekerjaan rumah yang besar. “Padahal banyak permasalahan yang ada,” katanya.

Budi menjelentrehkan, beberapa akibat dari lemahnya fungsi kontrol DPRD berbuntut pada berbagai program kerja Pemkab Jember. Misalnya, soal kenaikan jumlah penduduk miskin di Jember yang mencapai 0,32 persen, dari tahun 2020 sebesar 10, 09 persen dan di tahun 2021 menjadi 10,41 persen. “Betul memang ini karena kondisi Covid-19. Tetapi, kita juga harus ingat, salah satu misi Bupati Jember untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan kultural dan struktural. Apalagi persentase kemiskinan di Jember ini lebih tinggi daripada persentase kemiskinan nasional,” kata Budi.

Selain menyoroti soal kemiskinan, dia juga menyebut soal pemutakhiran data penduduk miskin di Jember yang juga belum beres. Lalu, soal kenaikan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI), serta naiknya angka pengangguran. Untuk itulah, keharmonisan bupati dengan DPRD dinilai memberi efek besar. “Dalam konteks ini, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif ternyata belum mampu dimaksimalkan oleh eksekutif,” tambah Budi.

Setumpuk pekerjaan Pemkab Jember diakuinya tidak bisa bim salabim selesai. Apalagi hanya dalam waktu satu tahun. Namun demikian, dari beberapa catatan kritis itu, para alumni organisasi aktivis kemahasiswaan ini sebenarnya juga menyayangkan. Sebab, keharmonisan hubungan justru tidak dimanfaatkan untuk mengharmoniskan berbagai program. Muncul kekhawatiran, jika setahun banyak kekurangan, bagaimana itu akan tertutup di tahun berikutnya. Sementara, program 2022 juga banyak menunggu untuk dieksekusi.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama tahun 2021 kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wabup KH Balya Firjaun Barlaman menyisakan berbagai capaian dan catatan. Selama itu pula, hubungan antara eksekutif (bupati/wabup) dengan legislatif (DPRD Jember) berjalan harmonis.

Baca Juga : Perusahaan Wajib Membayarkan THR Penuh Tahun Ini

Namun, di balik keharmonisan dan kerja-kerja eksekutif-legislatif, dari kacamata sejumlah aktivis dinilai kurang sehat. Kontrol DPRD terhadap Pemkab Jember dinilai lemah, sementara eksekutif belum mengurai bertumpuknya persoalan yang menjadi PR di Jember tercinta.

Hal itu disampaikan para aktivis dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) lanjutan atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2021, Rabu malam. Saat itu, dewan menghadirkan tiga organisasi alumni Cipayung di Jember. Mulai dari Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), dan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jember. Ketiga perwakilan organisasi itu pun menguliti nota pengantar LKPJ Bupati Jember 2021.

Budi Hariyanto, perwakilan PA GMNI Jember, menyampaikan, dalam LKPJ banyak hal berupa kertas kebahagiaan, namun penuh dengan pekerjaan rumah yang besar. “Padahal banyak permasalahan yang ada,” katanya.

Budi menjelentrehkan, beberapa akibat dari lemahnya fungsi kontrol DPRD berbuntut pada berbagai program kerja Pemkab Jember. Misalnya, soal kenaikan jumlah penduduk miskin di Jember yang mencapai 0,32 persen, dari tahun 2020 sebesar 10, 09 persen dan di tahun 2021 menjadi 10,41 persen. “Betul memang ini karena kondisi Covid-19. Tetapi, kita juga harus ingat, salah satu misi Bupati Jember untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan kultural dan struktural. Apalagi persentase kemiskinan di Jember ini lebih tinggi daripada persentase kemiskinan nasional,” kata Budi.

Selain menyoroti soal kemiskinan, dia juga menyebut soal pemutakhiran data penduduk miskin di Jember yang juga belum beres. Lalu, soal kenaikan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI), serta naiknya angka pengangguran. Untuk itulah, keharmonisan bupati dengan DPRD dinilai memberi efek besar. “Dalam konteks ini, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif ternyata belum mampu dimaksimalkan oleh eksekutif,” tambah Budi.

Setumpuk pekerjaan Pemkab Jember diakuinya tidak bisa bim salabim selesai. Apalagi hanya dalam waktu satu tahun. Namun demikian, dari beberapa catatan kritis itu, para alumni organisasi aktivis kemahasiswaan ini sebenarnya juga menyayangkan. Sebab, keharmonisan hubungan justru tidak dimanfaatkan untuk mengharmoniskan berbagai program. Muncul kekhawatiran, jika setahun banyak kekurangan, bagaimana itu akan tertutup di tahun berikutnya. Sementara, program 2022 juga banyak menunggu untuk dieksekusi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama tahun 2021 kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wabup KH Balya Firjaun Barlaman menyisakan berbagai capaian dan catatan. Selama itu pula, hubungan antara eksekutif (bupati/wabup) dengan legislatif (DPRD Jember) berjalan harmonis.

Baca Juga : Perusahaan Wajib Membayarkan THR Penuh Tahun Ini

Namun, di balik keharmonisan dan kerja-kerja eksekutif-legislatif, dari kacamata sejumlah aktivis dinilai kurang sehat. Kontrol DPRD terhadap Pemkab Jember dinilai lemah, sementara eksekutif belum mengurai bertumpuknya persoalan yang menjadi PR di Jember tercinta.

Hal itu disampaikan para aktivis dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) lanjutan atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2021, Rabu malam. Saat itu, dewan menghadirkan tiga organisasi alumni Cipayung di Jember. Mulai dari Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), dan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jember. Ketiga perwakilan organisasi itu pun menguliti nota pengantar LKPJ Bupati Jember 2021.

Budi Hariyanto, perwakilan PA GMNI Jember, menyampaikan, dalam LKPJ banyak hal berupa kertas kebahagiaan, namun penuh dengan pekerjaan rumah yang besar. “Padahal banyak permasalahan yang ada,” katanya.

Budi menjelentrehkan, beberapa akibat dari lemahnya fungsi kontrol DPRD berbuntut pada berbagai program kerja Pemkab Jember. Misalnya, soal kenaikan jumlah penduduk miskin di Jember yang mencapai 0,32 persen, dari tahun 2020 sebesar 10, 09 persen dan di tahun 2021 menjadi 10,41 persen. “Betul memang ini karena kondisi Covid-19. Tetapi, kita juga harus ingat, salah satu misi Bupati Jember untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan kultural dan struktural. Apalagi persentase kemiskinan di Jember ini lebih tinggi daripada persentase kemiskinan nasional,” kata Budi.

Selain menyoroti soal kemiskinan, dia juga menyebut soal pemutakhiran data penduduk miskin di Jember yang juga belum beres. Lalu, soal kenaikan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI), serta naiknya angka pengangguran. Untuk itulah, keharmonisan bupati dengan DPRD dinilai memberi efek besar. “Dalam konteks ini, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif ternyata belum mampu dimaksimalkan oleh eksekutif,” tambah Budi.

Setumpuk pekerjaan Pemkab Jember diakuinya tidak bisa bim salabim selesai. Apalagi hanya dalam waktu satu tahun. Namun demikian, dari beberapa catatan kritis itu, para alumni organisasi aktivis kemahasiswaan ini sebenarnya juga menyayangkan. Sebab, keharmonisan hubungan justru tidak dimanfaatkan untuk mengharmoniskan berbagai program. Muncul kekhawatiran, jika setahun banyak kekurangan, bagaimana itu akan tertutup di tahun berikutnya. Sementara, program 2022 juga banyak menunggu untuk dieksekusi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/