alexametrics
31.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Wajar untuk Pemulihan Ekonomi Makro

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Munculnya kebijakan penggunaan dana desa (DD) untuk penanganan pandemi dinilai wajar oleh pakar. Kebijakan itu salah satunya tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa.

“Saya kira itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan di tengah pandemi. Kalau kita tidak memprioritaskan kesehatan, maka akan berdampak buruk pada ekonomi makro,” kata Honest Dody Molasy, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej), kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (7/3).

Menurut Honest, problem yang saat ini dihadapi adalah DD yang tidak besar. Yakni hanya 8 persen untuk mengatasi pemulihan dampak Covid-19. Sehingga dana sisanya bisa digunakan prioritas DD untuk peningkatan ekonomi desa. “Dibikin starter untuk menyiapkan pemulihan ekonomi. Itu secara makro. Lain lagi kalau bicara di Jember,” sambung Honest.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selanjutnya, Honest mengungkapkan, realisasi kebijakan tersebut akan mengalami sumbatan. Sebab, hingga saat ini, Jember masih tersandera dengan APBD. Karena itu, ke depan, program ini realisasinya bisa terhambat karena adanya pemoloran waktu. “Bupati yang baru jangan terlarut dengan euforia politik. Termasuk pendukung-pendukung yang lalu,” imbuhnya.

Honest juga menilai, ke depan realisasi atas program desa akan tetap terlaksana meski di sana sini ada persoalan mengenai anggaran di tingkat daerah. Misalnya, pelayanan administratif dan beberapa pelayanan program yang berlandaskan kebijakan. “Saya percaya masyarakat desa masih punya komitmen untuk merealisasikan ini. Walaupun gaji saat ini belum didapat. Apalagi jika APBD sudah ada dan realisasi DD dieksekusi. Saya optimistis mereka masih komitmen,” ungkapnya.

Terpisah, pengamat IAIN Jember, Minan Jauhari mengungkapkan, adanya kebijakan dana desa untuk pemulihan Covid-19 merupakan suatu kebijakan yang tepat. Namun, keseriusan ini harus dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah. “Akan menjadi baik ketika kebijakan publik dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat. Jangan sampai dibangun subjek dan objek. Namun, sama-sama subjek. Masyarakat harus dijadikan subjek,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Munculnya kebijakan penggunaan dana desa (DD) untuk penanganan pandemi dinilai wajar oleh pakar. Kebijakan itu salah satunya tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa.

“Saya kira itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan di tengah pandemi. Kalau kita tidak memprioritaskan kesehatan, maka akan berdampak buruk pada ekonomi makro,” kata Honest Dody Molasy, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej), kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (7/3).

Menurut Honest, problem yang saat ini dihadapi adalah DD yang tidak besar. Yakni hanya 8 persen untuk mengatasi pemulihan dampak Covid-19. Sehingga dana sisanya bisa digunakan prioritas DD untuk peningkatan ekonomi desa. “Dibikin starter untuk menyiapkan pemulihan ekonomi. Itu secara makro. Lain lagi kalau bicara di Jember,” sambung Honest.

Selanjutnya, Honest mengungkapkan, realisasi kebijakan tersebut akan mengalami sumbatan. Sebab, hingga saat ini, Jember masih tersandera dengan APBD. Karena itu, ke depan, program ini realisasinya bisa terhambat karena adanya pemoloran waktu. “Bupati yang baru jangan terlarut dengan euforia politik. Termasuk pendukung-pendukung yang lalu,” imbuhnya.

Honest juga menilai, ke depan realisasi atas program desa akan tetap terlaksana meski di sana sini ada persoalan mengenai anggaran di tingkat daerah. Misalnya, pelayanan administratif dan beberapa pelayanan program yang berlandaskan kebijakan. “Saya percaya masyarakat desa masih punya komitmen untuk merealisasikan ini. Walaupun gaji saat ini belum didapat. Apalagi jika APBD sudah ada dan realisasi DD dieksekusi. Saya optimistis mereka masih komitmen,” ungkapnya.

Terpisah, pengamat IAIN Jember, Minan Jauhari mengungkapkan, adanya kebijakan dana desa untuk pemulihan Covid-19 merupakan suatu kebijakan yang tepat. Namun, keseriusan ini harus dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah. “Akan menjadi baik ketika kebijakan publik dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat. Jangan sampai dibangun subjek dan objek. Namun, sama-sama subjek. Masyarakat harus dijadikan subjek,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Munculnya kebijakan penggunaan dana desa (DD) untuk penanganan pandemi dinilai wajar oleh pakar. Kebijakan itu salah satunya tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa.

“Saya kira itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan di tengah pandemi. Kalau kita tidak memprioritaskan kesehatan, maka akan berdampak buruk pada ekonomi makro,” kata Honest Dody Molasy, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej), kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (7/3).

Menurut Honest, problem yang saat ini dihadapi adalah DD yang tidak besar. Yakni hanya 8 persen untuk mengatasi pemulihan dampak Covid-19. Sehingga dana sisanya bisa digunakan prioritas DD untuk peningkatan ekonomi desa. “Dibikin starter untuk menyiapkan pemulihan ekonomi. Itu secara makro. Lain lagi kalau bicara di Jember,” sambung Honest.

Selanjutnya, Honest mengungkapkan, realisasi kebijakan tersebut akan mengalami sumbatan. Sebab, hingga saat ini, Jember masih tersandera dengan APBD. Karena itu, ke depan, program ini realisasinya bisa terhambat karena adanya pemoloran waktu. “Bupati yang baru jangan terlarut dengan euforia politik. Termasuk pendukung-pendukung yang lalu,” imbuhnya.

Honest juga menilai, ke depan realisasi atas program desa akan tetap terlaksana meski di sana sini ada persoalan mengenai anggaran di tingkat daerah. Misalnya, pelayanan administratif dan beberapa pelayanan program yang berlandaskan kebijakan. “Saya percaya masyarakat desa masih punya komitmen untuk merealisasikan ini. Walaupun gaji saat ini belum didapat. Apalagi jika APBD sudah ada dan realisasi DD dieksekusi. Saya optimistis mereka masih komitmen,” ungkapnya.

Terpisah, pengamat IAIN Jember, Minan Jauhari mengungkapkan, adanya kebijakan dana desa untuk pemulihan Covid-19 merupakan suatu kebijakan yang tepat. Namun, keseriusan ini harus dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah. “Akan menjadi baik ketika kebijakan publik dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat. Jangan sampai dibangun subjek dan objek. Namun, sama-sama subjek. Masyarakat harus dijadikan subjek,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/