alexametrics
32.2 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Sisa Anggaran Harus Dimaksimalkan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan infrastruktur desa tahun 2021 dapat dipastikan tidak akan maksimal. Ini menyusul karena masih ada kewajiban bagi desa langsung dari pemerintah pusat. Lantas, bisakah desa membangun?

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Eko Heru Sunarso menyampaikan, pembangunan desa menggunakan dana desa (DD) memang menjadi hal penting untuk dilakukan. Namun demikian, Jember dan Indonesia pada umumnya masih dihadapkan pada wabah korona.

“Pembangunan sebenarnya bisa dilakukan, akan tetapi ada aturan yang mewajibkan beberapa hal menjadi prioritas. Sehingga, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan setelah program wajib itu selesai dianggarkan,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Heru, panggilan akrabnya, menyebut, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh desa.

“Prioritas penggunaan DD untuk desa sehat agar terhindar dari wabah Covid-19. Kemudian, kewajiban memberikan bantuan kepada warga miskin melalui BLT DD juga tidak dapat ditinggalkan,” imbuh Heru.

Hal itu, menurutnya, juga diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang menerbitkan SE Nomor Se-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. “Apabila penganggaran untuk program prioritas sudah dilakukan, maka sisanya bisa dipakai untuk pembangunan,” ucapnya.

Dispemasdes, menurut Heru, terus melakukan sosialisasi agar desa benar-benar menghitung kebutuhan program prioritas dengan cermat. “Program ini dari pusat, sehingga yang dilakukan pemerintah daerah memberi petunjuk agar dana dihitung cermat dan lebihnya baru untuk melakukan pembangunan,” jelas Heru.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan infrastruktur desa tahun 2021 dapat dipastikan tidak akan maksimal. Ini menyusul karena masih ada kewajiban bagi desa langsung dari pemerintah pusat. Lantas, bisakah desa membangun?

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Eko Heru Sunarso menyampaikan, pembangunan desa menggunakan dana desa (DD) memang menjadi hal penting untuk dilakukan. Namun demikian, Jember dan Indonesia pada umumnya masih dihadapkan pada wabah korona.

“Pembangunan sebenarnya bisa dilakukan, akan tetapi ada aturan yang mewajibkan beberapa hal menjadi prioritas. Sehingga, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan setelah program wajib itu selesai dianggarkan,” katanya.

Heru, panggilan akrabnya, menyebut, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh desa.

“Prioritas penggunaan DD untuk desa sehat agar terhindar dari wabah Covid-19. Kemudian, kewajiban memberikan bantuan kepada warga miskin melalui BLT DD juga tidak dapat ditinggalkan,” imbuh Heru.

Hal itu, menurutnya, juga diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang menerbitkan SE Nomor Se-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. “Apabila penganggaran untuk program prioritas sudah dilakukan, maka sisanya bisa dipakai untuk pembangunan,” ucapnya.

Dispemasdes, menurut Heru, terus melakukan sosialisasi agar desa benar-benar menghitung kebutuhan program prioritas dengan cermat. “Program ini dari pusat, sehingga yang dilakukan pemerintah daerah memberi petunjuk agar dana dihitung cermat dan lebihnya baru untuk melakukan pembangunan,” jelas Heru.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan infrastruktur desa tahun 2021 dapat dipastikan tidak akan maksimal. Ini menyusul karena masih ada kewajiban bagi desa langsung dari pemerintah pusat. Lantas, bisakah desa membangun?

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Eko Heru Sunarso menyampaikan, pembangunan desa menggunakan dana desa (DD) memang menjadi hal penting untuk dilakukan. Namun demikian, Jember dan Indonesia pada umumnya masih dihadapkan pada wabah korona.

“Pembangunan sebenarnya bisa dilakukan, akan tetapi ada aturan yang mewajibkan beberapa hal menjadi prioritas. Sehingga, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan setelah program wajib itu selesai dianggarkan,” katanya.

Heru, panggilan akrabnya, menyebut, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh desa.

“Prioritas penggunaan DD untuk desa sehat agar terhindar dari wabah Covid-19. Kemudian, kewajiban memberikan bantuan kepada warga miskin melalui BLT DD juga tidak dapat ditinggalkan,” imbuh Heru.

Hal itu, menurutnya, juga diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang menerbitkan SE Nomor Se-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. “Apabila penganggaran untuk program prioritas sudah dilakukan, maka sisanya bisa dipakai untuk pembangunan,” ucapnya.

Dispemasdes, menurut Heru, terus melakukan sosialisasi agar desa benar-benar menghitung kebutuhan program prioritas dengan cermat. “Program ini dari pusat, sehingga yang dilakukan pemerintah daerah memberi petunjuk agar dana dihitung cermat dan lebihnya baru untuk melakukan pembangunan,” jelas Heru.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/