alexametrics
24.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Pendamping Desa Jadi Kunci

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program pembangunan desa pada tahun ini sejatinya fokus pada penanggulangan wabah. Sebab, salah satu prioritas penggunaan dana desa (DD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di masa pandemi ini adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan lewat bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, percepatan ekonomi, penguatan pangan, pencegahan Covid-19, hingga adaptasi kebiasaan baru dengan tujuan utama desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19.

Menurut Bambang Teguh Karyanto, Direktur SD Inpres Jember, sebuah organisasi nonpemerintahan yang concern pada isu desa, sumber utama keuangan desa itu sebenarnya berasal dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). ADD alokasinya berasal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Namun, hanya penggunaan DD yang diikuti dengan ketentuan menganggarkan 8 persen untuk tujuan Desa Aman Covid-19, sedangkan ADD belum. “Sehingga pada 2020 ada refocusing anggaran di tingkat desa,” katanya.

Bambang mengungkapkan, sebenarnya DD tidak bisa lepas dari program sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini artinya, pemanfaatan DD tak bisa lepas dari indikator dan tujuan yang telah disepakati dalam SDGs. Termasuk pada pembangunan infrastruktur desa, harus ada relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan tersebut. “Sayangnya, mengenai kesiapan desa, apakah sampai hari ini semua desa di Jember APBDes-nya sudah didok?” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sejauh ini, program pembangunan di desa juga berjalan timpang. Sebab, percepatan penganggaran hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui DD. Sementara, sumber anggaran yang berasal dari APBD, dikabarkan belum cair. Mengingat, APBD Jember hingga hari ini juga belum ditetapkan. “Saya juga tidak tahu apakah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red) Jember sudah selesai atau belum,” paparnya.

Bila pembangunan infrastruktur di desa tetap dijalankan, Bambang menggarisbawahi, yang perlu dicatat adalah pengetahuan tentang SDGs antara pemerintah pusat dan pemerintah desa cenderung berbeda. Artinya, pengetahuan SDGs tingkat desa itu masih lemah. Inilah yang menjadi tantangan ketika DD juga difokuskan pada pembangunan fisik.

Lalu, bagaimana dengan peran pendamping desa yang diamanatkan untuk mendampingi penggunaan DD tersebut? Menurut Bambang, kapasitasnya juga masih dipertanyakan. “Mari kita periksa sejauh mana kapasitas pendamping lokal desa. Apalah mereka mampu memfasilitasi desa itu sendiri?” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program pembangunan desa pada tahun ini sejatinya fokus pada penanggulangan wabah. Sebab, salah satu prioritas penggunaan dana desa (DD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di masa pandemi ini adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan lewat bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, percepatan ekonomi, penguatan pangan, pencegahan Covid-19, hingga adaptasi kebiasaan baru dengan tujuan utama desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19.

Menurut Bambang Teguh Karyanto, Direktur SD Inpres Jember, sebuah organisasi nonpemerintahan yang concern pada isu desa, sumber utama keuangan desa itu sebenarnya berasal dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). ADD alokasinya berasal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Namun, hanya penggunaan DD yang diikuti dengan ketentuan menganggarkan 8 persen untuk tujuan Desa Aman Covid-19, sedangkan ADD belum. “Sehingga pada 2020 ada refocusing anggaran di tingkat desa,” katanya.

Bambang mengungkapkan, sebenarnya DD tidak bisa lepas dari program sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini artinya, pemanfaatan DD tak bisa lepas dari indikator dan tujuan yang telah disepakati dalam SDGs. Termasuk pada pembangunan infrastruktur desa, harus ada relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan tersebut. “Sayangnya, mengenai kesiapan desa, apakah sampai hari ini semua desa di Jember APBDes-nya sudah didok?” ujarnya.

Sejauh ini, program pembangunan di desa juga berjalan timpang. Sebab, percepatan penganggaran hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui DD. Sementara, sumber anggaran yang berasal dari APBD, dikabarkan belum cair. Mengingat, APBD Jember hingga hari ini juga belum ditetapkan. “Saya juga tidak tahu apakah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red) Jember sudah selesai atau belum,” paparnya.

Bila pembangunan infrastruktur di desa tetap dijalankan, Bambang menggarisbawahi, yang perlu dicatat adalah pengetahuan tentang SDGs antara pemerintah pusat dan pemerintah desa cenderung berbeda. Artinya, pengetahuan SDGs tingkat desa itu masih lemah. Inilah yang menjadi tantangan ketika DD juga difokuskan pada pembangunan fisik.

Lalu, bagaimana dengan peran pendamping desa yang diamanatkan untuk mendampingi penggunaan DD tersebut? Menurut Bambang, kapasitasnya juga masih dipertanyakan. “Mari kita periksa sejauh mana kapasitas pendamping lokal desa. Apalah mereka mampu memfasilitasi desa itu sendiri?” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program pembangunan desa pada tahun ini sejatinya fokus pada penanggulangan wabah. Sebab, salah satu prioritas penggunaan dana desa (DD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di masa pandemi ini adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan lewat bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, percepatan ekonomi, penguatan pangan, pencegahan Covid-19, hingga adaptasi kebiasaan baru dengan tujuan utama desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19.

Menurut Bambang Teguh Karyanto, Direktur SD Inpres Jember, sebuah organisasi nonpemerintahan yang concern pada isu desa, sumber utama keuangan desa itu sebenarnya berasal dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). ADD alokasinya berasal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Namun, hanya penggunaan DD yang diikuti dengan ketentuan menganggarkan 8 persen untuk tujuan Desa Aman Covid-19, sedangkan ADD belum. “Sehingga pada 2020 ada refocusing anggaran di tingkat desa,” katanya.

Bambang mengungkapkan, sebenarnya DD tidak bisa lepas dari program sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini artinya, pemanfaatan DD tak bisa lepas dari indikator dan tujuan yang telah disepakati dalam SDGs. Termasuk pada pembangunan infrastruktur desa, harus ada relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan tersebut. “Sayangnya, mengenai kesiapan desa, apakah sampai hari ini semua desa di Jember APBDes-nya sudah didok?” ujarnya.

Sejauh ini, program pembangunan di desa juga berjalan timpang. Sebab, percepatan penganggaran hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui DD. Sementara, sumber anggaran yang berasal dari APBD, dikabarkan belum cair. Mengingat, APBD Jember hingga hari ini juga belum ditetapkan. “Saya juga tidak tahu apakah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red) Jember sudah selesai atau belum,” paparnya.

Bila pembangunan infrastruktur di desa tetap dijalankan, Bambang menggarisbawahi, yang perlu dicatat adalah pengetahuan tentang SDGs antara pemerintah pusat dan pemerintah desa cenderung berbeda. Artinya, pengetahuan SDGs tingkat desa itu masih lemah. Inilah yang menjadi tantangan ketika DD juga difokuskan pada pembangunan fisik.

Lalu, bagaimana dengan peran pendamping desa yang diamanatkan untuk mendampingi penggunaan DD tersebut? Menurut Bambang, kapasitasnya juga masih dipertanyakan. “Mari kita periksa sejauh mana kapasitas pendamping lokal desa. Apalah mereka mampu memfasilitasi desa itu sendiri?” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/