alexametrics
21.9 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Sarankan Penanganan PMK Pakai DD

Lampu Hijaunya Permendes dan Perpres

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sudah tembus ribuan kasus di Jember perlu langkah tegas pemerintah agar bisa segera teratasi. Apalagi, risiko wabah ini tidak hanya membuat hewan ternak, terutama sapi, seketika mati. Namun, juga sangat merugikan masyarakat karena harga hewan ternak terjun bebas. Terlebih menjelang pelaksanaan Hari Raya Kurban nanti.

Beberapa pekan lalu, DPRD Jember sempat menyarankan agar pemerintah daerah menetapkan status darurat PMK. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi dasar untuk mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) demi penanganannya.

Selain pemerintah daerah, pemerintah desa juga dinilai bisa terlibat dalam penanganan PMK. “Desa-desa bisa melakukan penanganan mandiri terhadap PMK menggunakan DD (dana desa),” urai Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, regulasi yang memperbolehkan penggunaan DD untuk penanganan itu diatur dalam Permendes mengenai penggunaan DD. Peruntukannya, menstimulasi pemulihan ekonomi nasional di desa, program prioritas di desa, dan program mitigasi serta penanganan bencana alam di desa.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sudah tembus ribuan kasus di Jember perlu langkah tegas pemerintah agar bisa segera teratasi. Apalagi, risiko wabah ini tidak hanya membuat hewan ternak, terutama sapi, seketika mati. Namun, juga sangat merugikan masyarakat karena harga hewan ternak terjun bebas. Terlebih menjelang pelaksanaan Hari Raya Kurban nanti.

Beberapa pekan lalu, DPRD Jember sempat menyarankan agar pemerintah daerah menetapkan status darurat PMK. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi dasar untuk mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) demi penanganannya.

Selain pemerintah daerah, pemerintah desa juga dinilai bisa terlibat dalam penanganan PMK. “Desa-desa bisa melakukan penanganan mandiri terhadap PMK menggunakan DD (dana desa),” urai Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.

Menurutnya, regulasi yang memperbolehkan penggunaan DD untuk penanganan itu diatur dalam Permendes mengenai penggunaan DD. Peruntukannya, menstimulasi pemulihan ekonomi nasional di desa, program prioritas di desa, dan program mitigasi serta penanganan bencana alam di desa.

SUMBERSARI, Radar Jember – Merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sudah tembus ribuan kasus di Jember perlu langkah tegas pemerintah agar bisa segera teratasi. Apalagi, risiko wabah ini tidak hanya membuat hewan ternak, terutama sapi, seketika mati. Namun, juga sangat merugikan masyarakat karena harga hewan ternak terjun bebas. Terlebih menjelang pelaksanaan Hari Raya Kurban nanti.

Beberapa pekan lalu, DPRD Jember sempat menyarankan agar pemerintah daerah menetapkan status darurat PMK. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi dasar untuk mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) demi penanganannya.

Selain pemerintah daerah, pemerintah desa juga dinilai bisa terlibat dalam penanganan PMK. “Desa-desa bisa melakukan penanganan mandiri terhadap PMK menggunakan DD (dana desa),” urai Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.

Menurutnya, regulasi yang memperbolehkan penggunaan DD untuk penanganan itu diatur dalam Permendes mengenai penggunaan DD. Peruntukannya, menstimulasi pemulihan ekonomi nasional di desa, program prioritas di desa, dan program mitigasi serta penanganan bencana alam di desa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/