alexametrics
26.6 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Belum Ada Jaminan Beras untuk ASN

Masih Ada Potensi Ambil dari Luar Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah ramai menjadi perbincangan soal beras bagi ASN/PNS di Lingkungan Pemkab Jember, kini Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) mulai melakukan pemesanan beras untuk ASN/PNS, sejak kemarin.

BACA JUGA : Uji Coba Penerapan Tunjangan Beras Bagi ASN Dilakukan Selama Tiga Bulan

Rencana itu digulirkan setelah beberapa hari sebelumnya DPRD Jember me-warning pemerintah daerah soal pengadaan beras sekitar 230 ton tersebut agar ada kontrak atau MoU. Hal itu dimaksudkan pihak legislatif agar semangat Bupati Jember dalam menyerap dan memberdayakan petani bisa tepat dan nyata untuk petani. Bukan justru jadi kemasan program semata yang tujuannya malah memberdayakan koperasi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terlebih, Koperasi KJHS hanya menerima sembilan gapoktan atau KUD selaku penyedia beras, dari sekian penyedia beras di KUD Jember yang jumlahnya puluhan. Jaminan bahwa beras-beras itu dipastikan diserap dari petani Jember, bukan dari luar Jember, juga tidak ada. “Kekhawatiran itu boleh dan wajar, karena selama ini belum pernah dilakukan,” ujar Arismaya Parahita, Ketua Koperasi KJHS, ketika dikonfirmasi, kemarin.

Meskipun tidak ada kontrak atau MoU sebagaimana yang disarankan DPRD, beberapa waktu laku, pihaknya memastikan beras-beras itu dari Jember. Menurutnya, setiap gapoktan pasti bisa berkomitmen dengan pengadaan beras-beras tersebut tanpa mengambil beras dari petani luar Jember.

“Kita tahu peta mereka itu seperti apa. Gapoktan itu yang diutamakan pasti dari petani sendiri, tidak mungkin bukan dari petani mereka. Kalau ambil dari luar daerah, kecuali mereka kekurangan, tapi itu juga tidak mungkin, karena gabah di luar Jember itu lebih mahal,” katanya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah ramai menjadi perbincangan soal beras bagi ASN/PNS di Lingkungan Pemkab Jember, kini Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) mulai melakukan pemesanan beras untuk ASN/PNS, sejak kemarin.

BACA JUGA : Uji Coba Penerapan Tunjangan Beras Bagi ASN Dilakukan Selama Tiga Bulan

Rencana itu digulirkan setelah beberapa hari sebelumnya DPRD Jember me-warning pemerintah daerah soal pengadaan beras sekitar 230 ton tersebut agar ada kontrak atau MoU. Hal itu dimaksudkan pihak legislatif agar semangat Bupati Jember dalam menyerap dan memberdayakan petani bisa tepat dan nyata untuk petani. Bukan justru jadi kemasan program semata yang tujuannya malah memberdayakan koperasi.

Terlebih, Koperasi KJHS hanya menerima sembilan gapoktan atau KUD selaku penyedia beras, dari sekian penyedia beras di KUD Jember yang jumlahnya puluhan. Jaminan bahwa beras-beras itu dipastikan diserap dari petani Jember, bukan dari luar Jember, juga tidak ada. “Kekhawatiran itu boleh dan wajar, karena selama ini belum pernah dilakukan,” ujar Arismaya Parahita, Ketua Koperasi KJHS, ketika dikonfirmasi, kemarin.

Meskipun tidak ada kontrak atau MoU sebagaimana yang disarankan DPRD, beberapa waktu laku, pihaknya memastikan beras-beras itu dari Jember. Menurutnya, setiap gapoktan pasti bisa berkomitmen dengan pengadaan beras-beras tersebut tanpa mengambil beras dari petani luar Jember.

“Kita tahu peta mereka itu seperti apa. Gapoktan itu yang diutamakan pasti dari petani sendiri, tidak mungkin bukan dari petani mereka. Kalau ambil dari luar daerah, kecuali mereka kekurangan, tapi itu juga tidak mungkin, karena gabah di luar Jember itu lebih mahal,” katanya.

SUMBERSARI, Radar Jember – Setelah ramai menjadi perbincangan soal beras bagi ASN/PNS di Lingkungan Pemkab Jember, kini Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) mulai melakukan pemesanan beras untuk ASN/PNS, sejak kemarin.

BACA JUGA : Uji Coba Penerapan Tunjangan Beras Bagi ASN Dilakukan Selama Tiga Bulan

Rencana itu digulirkan setelah beberapa hari sebelumnya DPRD Jember me-warning pemerintah daerah soal pengadaan beras sekitar 230 ton tersebut agar ada kontrak atau MoU. Hal itu dimaksudkan pihak legislatif agar semangat Bupati Jember dalam menyerap dan memberdayakan petani bisa tepat dan nyata untuk petani. Bukan justru jadi kemasan program semata yang tujuannya malah memberdayakan koperasi.

Terlebih, Koperasi KJHS hanya menerima sembilan gapoktan atau KUD selaku penyedia beras, dari sekian penyedia beras di KUD Jember yang jumlahnya puluhan. Jaminan bahwa beras-beras itu dipastikan diserap dari petani Jember, bukan dari luar Jember, juga tidak ada. “Kekhawatiran itu boleh dan wajar, karena selama ini belum pernah dilakukan,” ujar Arismaya Parahita, Ketua Koperasi KJHS, ketika dikonfirmasi, kemarin.

Meskipun tidak ada kontrak atau MoU sebagaimana yang disarankan DPRD, beberapa waktu laku, pihaknya memastikan beras-beras itu dari Jember. Menurutnya, setiap gapoktan pasti bisa berkomitmen dengan pengadaan beras-beras tersebut tanpa mengambil beras dari petani luar Jember.

“Kita tahu peta mereka itu seperti apa. Gapoktan itu yang diutamakan pasti dari petani sendiri, tidak mungkin bukan dari petani mereka. Kalau ambil dari luar daerah, kecuali mereka kekurangan, tapi itu juga tidak mungkin, karena gabah di luar Jember itu lebih mahal,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/