alexametrics
23.1 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Di Balik Cepatnya Pembahasan APBD Jember

Semangat Sama dan Kerja Maraton

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penyelesaian pembahasan dua dokumen penting yang berisi anggaran dan kegiatan pembangunan, seperti sebuah keajaiban. Betapa tidak, dalam kurun waktu yang singkat, eksekutif dan legislatif menyatakan kata sepakat. Adakah sesuatu yang ganjil di balik berkas yang dulu sempat dipetieskan tersebut?

Catatan Jawa Pos Radar Jember, eksekutif dan legislatif mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sejak diajukan 29 Maret 2021. Pasca-KUA PPAS, draf Raperda APBD Kabupaten Jember tahun 2021 juga diajukan.

Sejak kedua berkas penting itu diajukan, eksekutif dan legislatif kerja secara maraton. Pagi, siang, sore, dan malam melakukan pembahasan. Namun demikian, dalam waktu yang singkat, KUA PPAS disepakati enam hari setelah diajukan atau pada 3 April. Sementara, Raperda APBD disepakati dua hari setelahnya, atau Senin (5/4) malam.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kerja cepat yang berujung kesepakatan eksekutif dan legislatif, menurut politisi PDIP Tabroni, bukan terjadi karena pembahasan dilakukan asal-asalan. Akan tetapi, karena adanya semangat dan keinginan bersama untuk memiliki APBD. “Pembahasan KUA PPAS dan pembahasan Raperda APBD dilakukan secara normal. Perdebatan mengenai program dan besar kecilnya anggaran juga sempat dilakukan,” kata Tabroni, yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Jember itu.

Menurut dia, pembahasan KUA PPAS dan Raperda APBD diawali dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di setiap komisi. Dalam sehari, rapat di masing-masing komisi bisa mencapai lima sampai sepuluh OPD. “Ada penyelarasan antara komisi-komisi dan OPD-OPD. Sehingga, saat pembahasan masuk ke Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Banggar-TAPD) bisa dilakukan dengan cepat,” ucapnya.

Tabroni menyebut, pembahasan KUA PPAS dan Raperda APBD bisa dengan cepat dilakukan karena sudah ada kesesuaian sebelum masuk ke paripurna. “Pelaksanaan paripurna pembahasan KUA PPAS dan Raperda APBD bisa cepat, salah satunya juga karena bupati langsung memimpin TAPD,” jelasnya.

Sebagai partai yang ada di luar pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman, menurut Tabroni, dewan sudah maksimal memelototi anggaran. “Prioritas program tetap seperti disampaikan Bupati Hendy. Kemudian, untuk pos-pos anggaran yang perlu ditambah juga tidak banyak berdebat,” katanya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penyelesaian pembahasan dua dokumen penting yang berisi anggaran dan kegiatan pembangunan, seperti sebuah keajaiban. Betapa tidak, dalam kurun waktu yang singkat, eksekutif dan legislatif menyatakan kata sepakat. Adakah sesuatu yang ganjil di balik berkas yang dulu sempat dipetieskan tersebut?

Catatan Jawa Pos Radar Jember, eksekutif dan legislatif mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sejak diajukan 29 Maret 2021. Pasca-KUA PPAS, draf Raperda APBD Kabupaten Jember tahun 2021 juga diajukan.

Sejak kedua berkas penting itu diajukan, eksekutif dan legislatif kerja secara maraton. Pagi, siang, sore, dan malam melakukan pembahasan. Namun demikian, dalam waktu yang singkat, KUA PPAS disepakati enam hari setelah diajukan atau pada 3 April. Sementara, Raperda APBD disepakati dua hari setelahnya, atau Senin (5/4) malam.

Kerja cepat yang berujung kesepakatan eksekutif dan legislatif, menurut politisi PDIP Tabroni, bukan terjadi karena pembahasan dilakukan asal-asalan. Akan tetapi, karena adanya semangat dan keinginan bersama untuk memiliki APBD. “Pembahasan KUA PPAS dan pembahasan Raperda APBD dilakukan secara normal. Perdebatan mengenai program dan besar kecilnya anggaran juga sempat dilakukan,” kata Tabroni, yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Jember itu.

Menurut dia, pembahasan KUA PPAS dan Raperda APBD diawali dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di setiap komisi. Dalam sehari, rapat di masing-masing komisi bisa mencapai lima sampai sepuluh OPD. “Ada penyelarasan antara komisi-komisi dan OPD-OPD. Sehingga, saat pembahasan masuk ke Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Banggar-TAPD) bisa dilakukan dengan cepat,” ucapnya.

Tabroni menyebut, pembahasan KUA PPAS dan Raperda APBD bisa dengan cepat dilakukan karena sudah ada kesesuaian sebelum masuk ke paripurna. “Pelaksanaan paripurna pembahasan KUA PPAS dan Raperda APBD bisa cepat, salah satunya juga karena bupati langsung memimpin TAPD,” jelasnya.

Sebagai partai yang ada di luar pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman, menurut Tabroni, dewan sudah maksimal memelototi anggaran. “Prioritas program tetap seperti disampaikan Bupati Hendy. Kemudian, untuk pos-pos anggaran yang perlu ditambah juga tidak banyak berdebat,” katanya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penyelesaian pembahasan dua dokumen penting yang berisi anggaran dan kegiatan pembangunan, seperti sebuah keajaiban. Betapa tidak, dalam kurun waktu yang singkat, eksekutif dan legislatif menyatakan kata sepakat. Adakah sesuatu yang ganjil di balik berkas yang dulu sempat dipetieskan tersebut?

Catatan Jawa Pos Radar Jember, eksekutif dan legislatif mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sejak diajukan 29 Maret 2021. Pasca-KUA PPAS, draf Raperda APBD Kabupaten Jember tahun 2021 juga diajukan.

Sejak kedua berkas penting itu diajukan, eksekutif dan legislatif kerja secara maraton. Pagi, siang, sore, dan malam melakukan pembahasan. Namun demikian, dalam waktu yang singkat, KUA PPAS disepakati enam hari setelah diajukan atau pada 3 April. Sementara, Raperda APBD disepakati dua hari setelahnya, atau Senin (5/4) malam.

Kerja cepat yang berujung kesepakatan eksekutif dan legislatif, menurut politisi PDIP Tabroni, bukan terjadi karena pembahasan dilakukan asal-asalan. Akan tetapi, karena adanya semangat dan keinginan bersama untuk memiliki APBD. “Pembahasan KUA PPAS dan pembahasan Raperda APBD dilakukan secara normal. Perdebatan mengenai program dan besar kecilnya anggaran juga sempat dilakukan,” kata Tabroni, yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Jember itu.

Menurut dia, pembahasan KUA PPAS dan Raperda APBD diawali dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di setiap komisi. Dalam sehari, rapat di masing-masing komisi bisa mencapai lima sampai sepuluh OPD. “Ada penyelarasan antara komisi-komisi dan OPD-OPD. Sehingga, saat pembahasan masuk ke Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Banggar-TAPD) bisa dilakukan dengan cepat,” ucapnya.

Tabroni menyebut, pembahasan KUA PPAS dan Raperda APBD bisa dengan cepat dilakukan karena sudah ada kesesuaian sebelum masuk ke paripurna. “Pelaksanaan paripurna pembahasan KUA PPAS dan Raperda APBD bisa cepat, salah satunya juga karena bupati langsung memimpin TAPD,” jelasnya.

Sebagai partai yang ada di luar pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman, menurut Tabroni, dewan sudah maksimal memelototi anggaran. “Prioritas program tetap seperti disampaikan Bupati Hendy. Kemudian, untuk pos-pos anggaran yang perlu ditambah juga tidak banyak berdebat,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/