alexametrics
23.4 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Anggaran Belanja Jember Capai Rp 4,4 Triliun

Jadi Titik Awal Mbenahi Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab bersama DPRD Jember telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 menjadi perda. Publik pun bernapas lega. Sebab, hampir dua tahun, Kota Suwar-Suwir ini mandek tanpa pembangunan lantaran tidak memiliki APBD. Kini, rakyat sudah tak sabar lagi menunggu realisasi janji pembangunan itu. Oleh karenanya, pengesahan APBD ini diharapkan menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk benar-benar mbenahi Jember.

Pengesahan Perda APBD tersebut berlangsung Senin (5/4) malam, hingga mendekati pergantian hari sekitar pukul 23.00. Anggota fraksi pun menyepakati pengesahan Perda APBD Jember tersebut dengan total anggaran belanja mencapai Rp 4,4 triliun.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, pengesahan Perda APBD tidak semudah yang publik lihat. Catatan Jawa Pos Radar Jember, pengesahan Perda APBD tersebut setidaknya membutuhkan waktu satu minggu sejak Bupati Jember menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) ke DPRD, Senin (29/3) lalu. “Satu catatan saya, bahwa APBD ini bukan asal dok! Memang prosesnya sejak KUA PPAS diluncurkan sampai pengesahan barusan, Senin ketemu Senin,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam waktu sepekan itu, juga ada dinamika, dan terdapat evaluasi yang dilakukan beberapa komisi. Kondisi itu jauh berbeda dengan KUA PPAS pada 2020 kemarin yang tak kunjung disahkan menjadi Perda APBD. Itqon menegaskan, cepat atau tidaknya pengesahan Perda APBD bergantung pada kehendak politik kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. “Bupati dan DPRD itu ibarat pasangan yang sama-sama menyelenggarakan pemerintahan daerah. Apalagi hampir dua tahun Jember tidak punya APBD,” jelasnya.

Setelah Perda APBD ini disahkan, selanjutnya DPRD Jember juga mengawal dan memfasilitasi sampai disetujui oleh Gubernur Jatim. “Gubernur juga punya tenggat waktu maksimal 14 hari. Tapi, bupati punya semangat jangan sampai 14 hari,” jelasnya.

Itqon mengingatkan, setelah APBD disahkan, DPRD Jember akan melakukan kewenangannya sebagai fungsi pengawasan. Dengan demikian, organisasi perangkat daerah (OPD) bisa kerja cepat menyerap anggaran dan tidak bersantai-santai. “Kabupaten lain dalam penyerapan anggaran bergerak mulai Januari. Jadi, OPD dan para camat semangat seperti saat menyusun APBD itu harus tetap dipertahankan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang baik dengan DPRD. Sebab, menurutnya, pengesahan APBD kali ini dapat berjalan jauh di luar ekspektasi. “Ternyata teman-teman legislatif betul-betul ada kesungguhan untuk membenahi Jember. Kami sebagai bupati dan wakil bupati yang mewakili masyarakat Jember, mengapresiasi setinggi-tingginya teman-teman legislatif,” jelasnya.

Dia mengakui, perjalanan Perda APBD ini juga tidak mulus. Ada koreksi juga. “Eksekutif memang tidak sempurna. Namun, dari legislatif itulah yang menemukan (celah) agar lebih sempurna dan melengkapi kekurangan,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab bersama DPRD Jember telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 menjadi perda. Publik pun bernapas lega. Sebab, hampir dua tahun, Kota Suwar-Suwir ini mandek tanpa pembangunan lantaran tidak memiliki APBD. Kini, rakyat sudah tak sabar lagi menunggu realisasi janji pembangunan itu. Oleh karenanya, pengesahan APBD ini diharapkan menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk benar-benar mbenahi Jember.

Pengesahan Perda APBD tersebut berlangsung Senin (5/4) malam, hingga mendekati pergantian hari sekitar pukul 23.00. Anggota fraksi pun menyepakati pengesahan Perda APBD Jember tersebut dengan total anggaran belanja mencapai Rp 4,4 triliun.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, pengesahan Perda APBD tidak semudah yang publik lihat. Catatan Jawa Pos Radar Jember, pengesahan Perda APBD tersebut setidaknya membutuhkan waktu satu minggu sejak Bupati Jember menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) ke DPRD, Senin (29/3) lalu. “Satu catatan saya, bahwa APBD ini bukan asal dok! Memang prosesnya sejak KUA PPAS diluncurkan sampai pengesahan barusan, Senin ketemu Senin,” ungkapnya.

Dalam waktu sepekan itu, juga ada dinamika, dan terdapat evaluasi yang dilakukan beberapa komisi. Kondisi itu jauh berbeda dengan KUA PPAS pada 2020 kemarin yang tak kunjung disahkan menjadi Perda APBD. Itqon menegaskan, cepat atau tidaknya pengesahan Perda APBD bergantung pada kehendak politik kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. “Bupati dan DPRD itu ibarat pasangan yang sama-sama menyelenggarakan pemerintahan daerah. Apalagi hampir dua tahun Jember tidak punya APBD,” jelasnya.

Setelah Perda APBD ini disahkan, selanjutnya DPRD Jember juga mengawal dan memfasilitasi sampai disetujui oleh Gubernur Jatim. “Gubernur juga punya tenggat waktu maksimal 14 hari. Tapi, bupati punya semangat jangan sampai 14 hari,” jelasnya.

Itqon mengingatkan, setelah APBD disahkan, DPRD Jember akan melakukan kewenangannya sebagai fungsi pengawasan. Dengan demikian, organisasi perangkat daerah (OPD) bisa kerja cepat menyerap anggaran dan tidak bersantai-santai. “Kabupaten lain dalam penyerapan anggaran bergerak mulai Januari. Jadi, OPD dan para camat semangat seperti saat menyusun APBD itu harus tetap dipertahankan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang baik dengan DPRD. Sebab, menurutnya, pengesahan APBD kali ini dapat berjalan jauh di luar ekspektasi. “Ternyata teman-teman legislatif betul-betul ada kesungguhan untuk membenahi Jember. Kami sebagai bupati dan wakil bupati yang mewakili masyarakat Jember, mengapresiasi setinggi-tingginya teman-teman legislatif,” jelasnya.

Dia mengakui, perjalanan Perda APBD ini juga tidak mulus. Ada koreksi juga. “Eksekutif memang tidak sempurna. Namun, dari legislatif itulah yang menemukan (celah) agar lebih sempurna dan melengkapi kekurangan,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab bersama DPRD Jember telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 menjadi perda. Publik pun bernapas lega. Sebab, hampir dua tahun, Kota Suwar-Suwir ini mandek tanpa pembangunan lantaran tidak memiliki APBD. Kini, rakyat sudah tak sabar lagi menunggu realisasi janji pembangunan itu. Oleh karenanya, pengesahan APBD ini diharapkan menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk benar-benar mbenahi Jember.

Pengesahan Perda APBD tersebut berlangsung Senin (5/4) malam, hingga mendekati pergantian hari sekitar pukul 23.00. Anggota fraksi pun menyepakati pengesahan Perda APBD Jember tersebut dengan total anggaran belanja mencapai Rp 4,4 triliun.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, pengesahan Perda APBD tidak semudah yang publik lihat. Catatan Jawa Pos Radar Jember, pengesahan Perda APBD tersebut setidaknya membutuhkan waktu satu minggu sejak Bupati Jember menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) ke DPRD, Senin (29/3) lalu. “Satu catatan saya, bahwa APBD ini bukan asal dok! Memang prosesnya sejak KUA PPAS diluncurkan sampai pengesahan barusan, Senin ketemu Senin,” ungkapnya.

Dalam waktu sepekan itu, juga ada dinamika, dan terdapat evaluasi yang dilakukan beberapa komisi. Kondisi itu jauh berbeda dengan KUA PPAS pada 2020 kemarin yang tak kunjung disahkan menjadi Perda APBD. Itqon menegaskan, cepat atau tidaknya pengesahan Perda APBD bergantung pada kehendak politik kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. “Bupati dan DPRD itu ibarat pasangan yang sama-sama menyelenggarakan pemerintahan daerah. Apalagi hampir dua tahun Jember tidak punya APBD,” jelasnya.

Setelah Perda APBD ini disahkan, selanjutnya DPRD Jember juga mengawal dan memfasilitasi sampai disetujui oleh Gubernur Jatim. “Gubernur juga punya tenggat waktu maksimal 14 hari. Tapi, bupati punya semangat jangan sampai 14 hari,” jelasnya.

Itqon mengingatkan, setelah APBD disahkan, DPRD Jember akan melakukan kewenangannya sebagai fungsi pengawasan. Dengan demikian, organisasi perangkat daerah (OPD) bisa kerja cepat menyerap anggaran dan tidak bersantai-santai. “Kabupaten lain dalam penyerapan anggaran bergerak mulai Januari. Jadi, OPD dan para camat semangat seperti saat menyusun APBD itu harus tetap dipertahankan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang baik dengan DPRD. Sebab, menurutnya, pengesahan APBD kali ini dapat berjalan jauh di luar ekspektasi. “Ternyata teman-teman legislatif betul-betul ada kesungguhan untuk membenahi Jember. Kami sebagai bupati dan wakil bupati yang mewakili masyarakat Jember, mengapresiasi setinggi-tingginya teman-teman legislatif,” jelasnya.

Dia mengakui, perjalanan Perda APBD ini juga tidak mulus. Ada koreksi juga. “Eksekutif memang tidak sempurna. Namun, dari legislatif itulah yang menemukan (celah) agar lebih sempurna dan melengkapi kekurangan,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/