alexametrics
27.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Butuh Penertiban Aset Desa

Banyak BUMDes Kolaps

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sedikitnya 59 desa di Kabupaten Jember bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini. Namun, di balik masa transisi tersebut, terungkap sejumlah fakta menarik terkait keberadaan aset desa. Mulai dari pengelolaan aset desa hingga matinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, sejumlah anggota Komisi A seperti Sunardi, Suharyatik, Hamim, dan sejumlah anggota lain telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah desa di Jember. Khusus desa-desa yang akan menggelar pilkades tahun ini. Diketahui masih ada beberapa aset desa yang dipegang pihak ketiga.

Paling menonjol, menurut Tabroni, adalah keberadaan tanah kas desa. Menurut informasi yang dia peroleh, dari beberapa desa yang akan menggelar pilkades, masih terdapat tanah kas desa yang dipegang pihak ketiga.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Perlu penertiban agar tanah kas desa langsung diserahkan kepada Pj kades. Sejak kades lama berstatus berhenti atau menjadi mantan kades, sejak itu pula mantan kades tidak punya hak mengurus pemerintahan desa,” paparnya.

Bukan hanya itu, pengelolaan tanah kas desa di beberapa desa juga dinilai tidak maksimal. Akibatnya, pendapatan asli desa banyak yang tidak jelas. “Ke depan, pengelolaan tanah kas desa perlu dilelang. Aturan lelang sebenarnya sudah ada, tetapi belum diikuti semua desa. Maka ke depan, perlu penertiban tanah kas desa ini,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sedikitnya 59 desa di Kabupaten Jember bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini. Namun, di balik masa transisi tersebut, terungkap sejumlah fakta menarik terkait keberadaan aset desa. Mulai dari pengelolaan aset desa hingga matinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, sejumlah anggota Komisi A seperti Sunardi, Suharyatik, Hamim, dan sejumlah anggota lain telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah desa di Jember. Khusus desa-desa yang akan menggelar pilkades tahun ini. Diketahui masih ada beberapa aset desa yang dipegang pihak ketiga.

Paling menonjol, menurut Tabroni, adalah keberadaan tanah kas desa. Menurut informasi yang dia peroleh, dari beberapa desa yang akan menggelar pilkades, masih terdapat tanah kas desa yang dipegang pihak ketiga.

“Perlu penertiban agar tanah kas desa langsung diserahkan kepada Pj kades. Sejak kades lama berstatus berhenti atau menjadi mantan kades, sejak itu pula mantan kades tidak punya hak mengurus pemerintahan desa,” paparnya.

Bukan hanya itu, pengelolaan tanah kas desa di beberapa desa juga dinilai tidak maksimal. Akibatnya, pendapatan asli desa banyak yang tidak jelas. “Ke depan, pengelolaan tanah kas desa perlu dilelang. Aturan lelang sebenarnya sudah ada, tetapi belum diikuti semua desa. Maka ke depan, perlu penertiban tanah kas desa ini,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sedikitnya 59 desa di Kabupaten Jember bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini. Namun, di balik masa transisi tersebut, terungkap sejumlah fakta menarik terkait keberadaan aset desa. Mulai dari pengelolaan aset desa hingga matinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, sejumlah anggota Komisi A seperti Sunardi, Suharyatik, Hamim, dan sejumlah anggota lain telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah desa di Jember. Khusus desa-desa yang akan menggelar pilkades tahun ini. Diketahui masih ada beberapa aset desa yang dipegang pihak ketiga.

Paling menonjol, menurut Tabroni, adalah keberadaan tanah kas desa. Menurut informasi yang dia peroleh, dari beberapa desa yang akan menggelar pilkades, masih terdapat tanah kas desa yang dipegang pihak ketiga.

“Perlu penertiban agar tanah kas desa langsung diserahkan kepada Pj kades. Sejak kades lama berstatus berhenti atau menjadi mantan kades, sejak itu pula mantan kades tidak punya hak mengurus pemerintahan desa,” paparnya.

Bukan hanya itu, pengelolaan tanah kas desa di beberapa desa juga dinilai tidak maksimal. Akibatnya, pendapatan asli desa banyak yang tidak jelas. “Ke depan, pengelolaan tanah kas desa perlu dilelang. Aturan lelang sebenarnya sudah ada, tetapi belum diikuti semua desa. Maka ke depan, perlu penertiban tanah kas desa ini,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/