Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Regulasi Pesisir Segera Digodok

S
Penulis: Safitri❯
STUDI BANDING: Kunker dan studi banding DPRD beserta sejumlah OPD ke DPRD Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (2/12) lalu. Dalam pertemuan itu, DPRD bersama pemkab berencana merancang dasar regulasi pengelolaan tanah pesisir pantai.
STUDI BANDING: Kunker dan studi banding DPRD beserta sejumlah OPD ke DPRD Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (2/12) lalu. Dalam pertemuan itu, DPRD bersama pemkab berencana merancang dasar regulasi pengelolaan tanah pesisir pantai.
BALI, Radar Jember - Ketegangan yang sempat terjadi di kawasan pesisir pantai Jember antara masyarakat dengan pekerja pengusaha tambak disebut-sebut karena ketiadaan regulasi pengelolaan pesisir yang menjadi akar permasalahannya. Akibat lain yang ditimbulkan, lahan sempadan pantai sepanjang Kecamatan Puger, Gumukmas, hingga Kencong ditumbuhi tambak tanpa penindakan tegas dan pengelolaan yang legal.

BACA JUGA : Serapan APBD Rendah, Budaya yang Belum Hilang

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jember Iqbal Wildan Wilda Fardana menyebut, pihaknya sedang memulai pengkajian guna menyusun perda maupun perbup tentang garis sempadan pantai dan model pengelolaannya. Kajian itu dilengkapi dengan melakukan studi banding ke DPRD Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (2/12) lalu.

Kabupaten Karangasem, kata Iqbal, memiliki Perbup Nomor 30 Tahun 2016 tentang Sempadan Pantai. "Karena Jember belum punya aturannya, kami belajar dari situ. Dan nanti Komisi B bisa merekomendasikan ke Bupati Hendy," kata Iqbal.

Sekretaris Komisi B David Handoko Seto menguraikan, permasalahan yang menyelimuti pesisir Jember itu lantaran pemerintah daerah tidak memiliki regulasi yang tegas mengatur garis sempadan pantai. Akar masalah itu perlu diatasi agar konflik sosial di pesisir bisa dikendalikan. "Langkah awalnya dengan membuat regulasi yang berisi ketentuan titik koordinat sempadan. Bentuknya bisa berupa perbup ataupun perda," paparnya.

Selain itu, pilihan di antara kedua opsi itu dinilainya bergantung pada pertimbangan yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam tempo secepat mungkin. "Lebih enak perda sebagai produk hukum yang kuat. Tanggung kalau perbup, karena tingkatan beban untuk mengkaji dan prosesnya beda sedikit," tambah Indra Tri Purnomo, Sekretaris Tim Penertiban Sempadan Pantai Pemkab Jember, seusai mengikuti kunker bersama Komisi B. Pria yang mengepalai Dinas Perikanan dan Kelautan Jember itu juga mengaku, dirinya akan mengikuti pilihan kebijakan yang akan diambil oleh bupati dengan DPRD.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengatur sempadan pantai melalui beberapa produk hukum. Seperti UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; berikut juga Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, yang menyebut bahwa daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, serta berjarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

Namun, fakta yang ada, sempadan pantai Jember telah penuh kaplingan hingga menyulut konflik sosial karena praktik pengelolaan sempadan pantai yang tidak terkendali dan tanpa pengawasan maupun perizinan. Bahkan, salah satu pengusaha difasilitasi secara eksklusif melalui penyewaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemkab menyewakan lahan untuk tambak kepada PT Bangun Ombak Sejahtera, sebuah perusahaan tambak asal Surabaya di bawah pimpinan Nathanael Enrico Djojokusumo. Lahan yang disewakan seluas 37.850 meter persegi di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Durasi kontrak selama 5 tahun dengan biaya kontribusi tetap senilai sekitar Rp 70 juta per tahun. (mau/c2/bud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Coming Soon! Livoli Bakal Hadir di Jember 14–22 Desember, GOR PKPSO Disiapkan Jadi Arena

Coming Soon! Livoli Bakal Hadir di Jember 14–22 Desember, GOR PKPSO Disiapkan Jadi Arena

Liga Voli Indonesia (Livoli) dijadwalkan hadir di Jember pada 14–22 Desember 2026. GOR PKPSO Kaliwates disiapkan menjadi arena kompetisi voli nasional tersebut. Ini informasinya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer