Pembahasan Perda Tunggu Pemprov

"Harus menunggu pemprov. Setelah nanti turun, paripurna perubahan langsung diagendakan.", Alfian Andri Wijaya - Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jember

JEMBER, RADARJEMBER.ID – PANDEMI korona membuat eksekutif dan legislatif sempat menunda pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah disepakati. Kesepakatan terbaru yakni ada tiga raperda yang juga akan dibahas. Namun, sebelum masuk ke agenda itu, perlu dilakukan paripurna penetapan perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda).

Seperti diketahui, ada 14 raperda Jember yang disepakati. Perinciannya, 11 raperda warisan tahun 2020, sedangkan tiga raperda Jember merupakan usulan baru eksekutif. Perkembangan saat ini, perubahan Propemperda itu harus diparipurnakan sebelum dibahas lebih lanjut. “Nanti, usulan raperda baru diparipurnakan dulu. Apakah disetujui atau tidak,” kata Alfian Andri Wijaya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Jember.

Agenda paripurna penetapan Propemperda, lanjut Alfian, masih menunggu fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Harus menunggu pemprov. Setelah nanti turun, paripurna perubahan langsung diagendakan di Jember,” cetusnya.

Alfian menyebut, usulan raperda Jember baru sejatinya ada tujuh macam. Namun, empat usulan tidak disepakati karena tidak sesuai dengan kondisi Jember saat ini. “Empat raperda kami tolak, tiga di antaranya kami nilai tidak sesuai kondisi sekarang,” ucapnya.

Dikatakan, tiga raperda Jember yang ditolak yaitu tentang pasar rakyat dan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, tentang pajak daerah, serta tentang retribusi jasa umum. “Ini tidak sesuai kondisi karena masih pandemi. Apalagi, ekonomi sedang sulit-sulitnya,” papar Alfian, yang juga menegaskan paripurna segera diagendakan setelah difasilitasi pemprov.