alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Pindah karena Tak Representatif

Mobile_AP_Rectangle 1

Berdasar data yang didapat dari Kemenkumham, Plt Kepala Lapas Kelas II A Jember Sarwito menerangkan, wacana itu muncul pada zaman bupati sebelumnya, Faida. Namun gagal, gara-gara ada perubahan pejabat pada Dirjen Kemenkumham. Dan program itu bisa saja sewaktu-waktu berubah jika ganti pimpinan baru.

Lebih lanjut, pria yang juga merangkap tugas sebagai Kepala Lapas Kelas II B Bondowoso tersebut mengungkapkan, ada cerita unik di balik wacana pemindahan lapas kali ini. Sejatinya, kata dia, pertemuan Kalapas Jember, yang saat itu dijabat Yandi Suyandi, dengan bupati adalah untuk mengundang agar bupati datang ke serah terima jabatan (sertijab). Sebab, Yandi akan purnatugas. Namun, Hendy mengambil kesempatan itu untuk melemparkan wacana pemindahan lapas.

Sarwito mengaku, ada beberapa alasan. Pertama, pemindahan tersebut merupakan salah satu program yang ikut serta dalam pemindahan pemerintahan, yang juga diwacanakan bupati sebelumnya. “Gedung pemerintahan dipindah, lapas juga ikut dipindah,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kedua, dia menyebut, bupati ingin menata perwajahan Kota Jember. Sebab, lapas memang tidak seharusnya berada di pusat kota. Karenanya, harus dipindah ke tempat yang lebih strategis. Ketiga, kondisi lapas saat ini sudah tidak proporsional. Jumlah napi lebih banyak jika dibandingkan dengan kapasitas kamar. Akibatnya, penuh dan sesak. “Yang seharusnya dihuni 20 orang, bisa sampai 50 hingga 60 orang,” ucap Sarwito.

Namun, dia memaparkan, memindah sebuah unit pelaksana teknis (UPT) seperti lapas tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan perkara mudah. Ada proses yang panjang. Mulai dari menyiapkan lahan dan lokasi yang pas untuk bermasyarakat, mengajukan ke Kanwil Jatim untuk diteruskan ke Kemenkumham, hingga Kemenkumham menurunkan personel untuk mengecek kelayakan tempat baru. Selanjutnya, proses pembangunan yang bergantung pada kebijakan dua kementerian. Yakni Kemenkumham dan Kemendagri.

Ditanya terkait gambaran kasar, dia tak bisa menyebutkan. Soalnya, Sarwito beralasan, pemindahan ini jelas memakan banyak dana dan tak bisa diprediksi. Menurut dia, pembangunan bisa selama lima tahun berturut-turut. Namun, pembangunan tersebut bisa lebih cepat jika pemkab memiliki lahan yang representatif. Dana pembangunan bisa diperoleh dari dua kementerian itu.

“Lebih cepat lagi jika bupati secara langsung ke dua kementerian itu terkait perizinan,” ucapnya. Sebab, pihaknya hanya pelaksana tugas, sedangkan keputusan final tetap ada di kementerian.

Secara pribadi, Sarwito menyambut baik wacana pemindahan lapas itu. Sebab, lapas butuh pembaruan bangunan yang representatif dan daya tampung yang pas. “Tidak berada di jantung kota seperti ini,” katanya. Belum lagi, tembok pembatas lapas yang dekat dengan penduduk dinilainya sangat rawan.

Intinya, pihaknya ingin kondisi lapas lebih kondusif. Lalu, ada pembinaan kemandirian yang baik dengan lahan yang luas dan memadai, sehingga bisa banyak segmen pelatihan. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, posisi lapas yang sempit malah bisa menjadi sarang penularan Covid-19. “Oh ya, posisi pemberian wacana pemindahan ini bagus. Soalnya digelontorkan di awal kepemimpinan,” pungkasnya. Jadi, kemungkinan terwujudnya masih besar. Dan pihaknya siap menunggu perkembangan lebih lanjut.

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo, Nur Hariri
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Berdasar data yang didapat dari Kemenkumham, Plt Kepala Lapas Kelas II A Jember Sarwito menerangkan, wacana itu muncul pada zaman bupati sebelumnya, Faida. Namun gagal, gara-gara ada perubahan pejabat pada Dirjen Kemenkumham. Dan program itu bisa saja sewaktu-waktu berubah jika ganti pimpinan baru.

Lebih lanjut, pria yang juga merangkap tugas sebagai Kepala Lapas Kelas II B Bondowoso tersebut mengungkapkan, ada cerita unik di balik wacana pemindahan lapas kali ini. Sejatinya, kata dia, pertemuan Kalapas Jember, yang saat itu dijabat Yandi Suyandi, dengan bupati adalah untuk mengundang agar bupati datang ke serah terima jabatan (sertijab). Sebab, Yandi akan purnatugas. Namun, Hendy mengambil kesempatan itu untuk melemparkan wacana pemindahan lapas.

Sarwito mengaku, ada beberapa alasan. Pertama, pemindahan tersebut merupakan salah satu program yang ikut serta dalam pemindahan pemerintahan, yang juga diwacanakan bupati sebelumnya. “Gedung pemerintahan dipindah, lapas juga ikut dipindah,” ujarnya.

Kedua, dia menyebut, bupati ingin menata perwajahan Kota Jember. Sebab, lapas memang tidak seharusnya berada di pusat kota. Karenanya, harus dipindah ke tempat yang lebih strategis. Ketiga, kondisi lapas saat ini sudah tidak proporsional. Jumlah napi lebih banyak jika dibandingkan dengan kapasitas kamar. Akibatnya, penuh dan sesak. “Yang seharusnya dihuni 20 orang, bisa sampai 50 hingga 60 orang,” ucap Sarwito.

Namun, dia memaparkan, memindah sebuah unit pelaksana teknis (UPT) seperti lapas tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan perkara mudah. Ada proses yang panjang. Mulai dari menyiapkan lahan dan lokasi yang pas untuk bermasyarakat, mengajukan ke Kanwil Jatim untuk diteruskan ke Kemenkumham, hingga Kemenkumham menurunkan personel untuk mengecek kelayakan tempat baru. Selanjutnya, proses pembangunan yang bergantung pada kebijakan dua kementerian. Yakni Kemenkumham dan Kemendagri.

Ditanya terkait gambaran kasar, dia tak bisa menyebutkan. Soalnya, Sarwito beralasan, pemindahan ini jelas memakan banyak dana dan tak bisa diprediksi. Menurut dia, pembangunan bisa selama lima tahun berturut-turut. Namun, pembangunan tersebut bisa lebih cepat jika pemkab memiliki lahan yang representatif. Dana pembangunan bisa diperoleh dari dua kementerian itu.

“Lebih cepat lagi jika bupati secara langsung ke dua kementerian itu terkait perizinan,” ucapnya. Sebab, pihaknya hanya pelaksana tugas, sedangkan keputusan final tetap ada di kementerian.

Secara pribadi, Sarwito menyambut baik wacana pemindahan lapas itu. Sebab, lapas butuh pembaruan bangunan yang representatif dan daya tampung yang pas. “Tidak berada di jantung kota seperti ini,” katanya. Belum lagi, tembok pembatas lapas yang dekat dengan penduduk dinilainya sangat rawan.

Intinya, pihaknya ingin kondisi lapas lebih kondusif. Lalu, ada pembinaan kemandirian yang baik dengan lahan yang luas dan memadai, sehingga bisa banyak segmen pelatihan. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, posisi lapas yang sempit malah bisa menjadi sarang penularan Covid-19. “Oh ya, posisi pemberian wacana pemindahan ini bagus. Soalnya digelontorkan di awal kepemimpinan,” pungkasnya. Jadi, kemungkinan terwujudnya masih besar. Dan pihaknya siap menunggu perkembangan lebih lanjut.

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo, Nur Hariri
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

Berdasar data yang didapat dari Kemenkumham, Plt Kepala Lapas Kelas II A Jember Sarwito menerangkan, wacana itu muncul pada zaman bupati sebelumnya, Faida. Namun gagal, gara-gara ada perubahan pejabat pada Dirjen Kemenkumham. Dan program itu bisa saja sewaktu-waktu berubah jika ganti pimpinan baru.

Lebih lanjut, pria yang juga merangkap tugas sebagai Kepala Lapas Kelas II B Bondowoso tersebut mengungkapkan, ada cerita unik di balik wacana pemindahan lapas kali ini. Sejatinya, kata dia, pertemuan Kalapas Jember, yang saat itu dijabat Yandi Suyandi, dengan bupati adalah untuk mengundang agar bupati datang ke serah terima jabatan (sertijab). Sebab, Yandi akan purnatugas. Namun, Hendy mengambil kesempatan itu untuk melemparkan wacana pemindahan lapas.

Sarwito mengaku, ada beberapa alasan. Pertama, pemindahan tersebut merupakan salah satu program yang ikut serta dalam pemindahan pemerintahan, yang juga diwacanakan bupati sebelumnya. “Gedung pemerintahan dipindah, lapas juga ikut dipindah,” ujarnya.

Kedua, dia menyebut, bupati ingin menata perwajahan Kota Jember. Sebab, lapas memang tidak seharusnya berada di pusat kota. Karenanya, harus dipindah ke tempat yang lebih strategis. Ketiga, kondisi lapas saat ini sudah tidak proporsional. Jumlah napi lebih banyak jika dibandingkan dengan kapasitas kamar. Akibatnya, penuh dan sesak. “Yang seharusnya dihuni 20 orang, bisa sampai 50 hingga 60 orang,” ucap Sarwito.

Namun, dia memaparkan, memindah sebuah unit pelaksana teknis (UPT) seperti lapas tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan perkara mudah. Ada proses yang panjang. Mulai dari menyiapkan lahan dan lokasi yang pas untuk bermasyarakat, mengajukan ke Kanwil Jatim untuk diteruskan ke Kemenkumham, hingga Kemenkumham menurunkan personel untuk mengecek kelayakan tempat baru. Selanjutnya, proses pembangunan yang bergantung pada kebijakan dua kementerian. Yakni Kemenkumham dan Kemendagri.

Ditanya terkait gambaran kasar, dia tak bisa menyebutkan. Soalnya, Sarwito beralasan, pemindahan ini jelas memakan banyak dana dan tak bisa diprediksi. Menurut dia, pembangunan bisa selama lima tahun berturut-turut. Namun, pembangunan tersebut bisa lebih cepat jika pemkab memiliki lahan yang representatif. Dana pembangunan bisa diperoleh dari dua kementerian itu.

“Lebih cepat lagi jika bupati secara langsung ke dua kementerian itu terkait perizinan,” ucapnya. Sebab, pihaknya hanya pelaksana tugas, sedangkan keputusan final tetap ada di kementerian.

Secara pribadi, Sarwito menyambut baik wacana pemindahan lapas itu. Sebab, lapas butuh pembaruan bangunan yang representatif dan daya tampung yang pas. “Tidak berada di jantung kota seperti ini,” katanya. Belum lagi, tembok pembatas lapas yang dekat dengan penduduk dinilainya sangat rawan.

Intinya, pihaknya ingin kondisi lapas lebih kondusif. Lalu, ada pembinaan kemandirian yang baik dengan lahan yang luas dan memadai, sehingga bisa banyak segmen pelatihan. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, posisi lapas yang sempit malah bisa menjadi sarang penularan Covid-19. “Oh ya, posisi pemberian wacana pemindahan ini bagus. Soalnya digelontorkan di awal kepemimpinan,” pungkasnya. Jadi, kemungkinan terwujudnya masih besar. Dan pihaknya siap menunggu perkembangan lebih lanjut.

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo, Nur Hariri
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/