alexametrics
27.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK On Process

Dewan Minta Silpa Dipetakan

Mobile_AP_Rectangle 1

Posisi penyumbang Silpa terbesar kedua ada pada BPBD. Dana di instansi ini diketahui didepositokan yang jumlahnya mencapai Rp 126 miliar. Selanjutnya, Silpa sebesar Rp 73,8 miliar ada pada Kas JKN. Kas Bendahara Pengeluaran RSD dr Soebandi juga tercatat dalam LHP BPK yang mencapai Rp 21,3 miliar. Selain itu, ada RSD Balung dan Kalisat, BOS, serta penerimaan-penerimaan di beberapa instansi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Mirfano menjelaskan, Silpa anggaran tentunya akan dievaluasi dan dilihat apa saja yang menjadi kendala sehingga anggaran tidak dapat diserap. Hal itu dilakukan, sehingga ke depan Pemkab Jember tidak mengalami pengalaman serupa alias Silpa-nya tidak besar lagi.

Mengenai rekomendasi atas sejumlah dana yang ditemukan tidak wajar oleh BPK, menurutnya, akan ditindaklanjuti. Penyusunan berkas untuk menjawab apa yang menjadi rekomendasi BPK, menurutnya, harus selesai sebelum batas waktu 60 hari. “Tindak lanjut rekomendasi BPK on process,” kata Mirfano.

Mobile_AP_Rectangle 2

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer :
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -

Posisi penyumbang Silpa terbesar kedua ada pada BPBD. Dana di instansi ini diketahui didepositokan yang jumlahnya mencapai Rp 126 miliar. Selanjutnya, Silpa sebesar Rp 73,8 miliar ada pada Kas JKN. Kas Bendahara Pengeluaran RSD dr Soebandi juga tercatat dalam LHP BPK yang mencapai Rp 21,3 miliar. Selain itu, ada RSD Balung dan Kalisat, BOS, serta penerimaan-penerimaan di beberapa instansi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Mirfano menjelaskan, Silpa anggaran tentunya akan dievaluasi dan dilihat apa saja yang menjadi kendala sehingga anggaran tidak dapat diserap. Hal itu dilakukan, sehingga ke depan Pemkab Jember tidak mengalami pengalaman serupa alias Silpa-nya tidak besar lagi.

Mengenai rekomendasi atas sejumlah dana yang ditemukan tidak wajar oleh BPK, menurutnya, akan ditindaklanjuti. Penyusunan berkas untuk menjawab apa yang menjadi rekomendasi BPK, menurutnya, harus selesai sebelum batas waktu 60 hari. “Tindak lanjut rekomendasi BPK on process,” kata Mirfano.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer :
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Posisi penyumbang Silpa terbesar kedua ada pada BPBD. Dana di instansi ini diketahui didepositokan yang jumlahnya mencapai Rp 126 miliar. Selanjutnya, Silpa sebesar Rp 73,8 miliar ada pada Kas JKN. Kas Bendahara Pengeluaran RSD dr Soebandi juga tercatat dalam LHP BPK yang mencapai Rp 21,3 miliar. Selain itu, ada RSD Balung dan Kalisat, BOS, serta penerimaan-penerimaan di beberapa instansi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Mirfano menjelaskan, Silpa anggaran tentunya akan dievaluasi dan dilihat apa saja yang menjadi kendala sehingga anggaran tidak dapat diserap. Hal itu dilakukan, sehingga ke depan Pemkab Jember tidak mengalami pengalaman serupa alias Silpa-nya tidak besar lagi.

Mengenai rekomendasi atas sejumlah dana yang ditemukan tidak wajar oleh BPK, menurutnya, akan ditindaklanjuti. Penyusunan berkas untuk menjawab apa yang menjadi rekomendasi BPK, menurutnya, harus selesai sebelum batas waktu 60 hari. “Tindak lanjut rekomendasi BPK on process,” kata Mirfano.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer :
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/